TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengusulkan melakukan impor kereta rel listrik atau KRL bekas tahun ini untuk memenuhi kebutuhan. Namun, opsi retrofit dan produksi dalam negeri juga diambil pada tahun-tahun berikutnya. Kementerian Perindustrian atau Kemenperin buka suara terkait hal ini.

Juru bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, pihaknya masih berpegang teguh pada hasil rapat koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Kemenko Marves, yaitu impor KRL bekas didasarkan pada hasil reviuw Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Dan hasil review BPKP, tidak perlu impor KRL bukan baru," ujar Febri melalui keterangan tertulis pada Selasa, 6 Juni 2023.

Sebagai informasi, hasil review BPKP telah diberikan kepada Kemenko Marves pada 29 Maret 2023 lalu. Salah satu isinya menyebutkan, impor kereta bekas tidak akan mendukung pengembangan industri kereta api di dalam negeri.

Lebih lanjut, Febri tidak bisa memastikan kapan rapat mengenai impor KRL bekas akan diadakan. "Kami ikut (Kemenko Marves) saja (jadwal rapat)," tutur dia.

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan impor KRL bekas mengundang pro kontra dari beberapa kementerian. Sehingga diperlukan pembicaraan lanjutan.

Dia menjelaskan, Kementerian Perindustrian atau Kemenperin menginginkan adanya tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Sehingga kementerian tersebut melarang impor KRL bekas.

Selain itu, Tiko menuturkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP menginginkan PT Industri Kereta Api atau INKA agar maju.

Oleh sebab itu, pihaknya mengajukan penyertaan modal negara atau PMN untuk modal INKA mengembangkan fasilitas produksi sebesar Rp 3 triliun. Hanya saja, dia menilai masyarakat segera membutuhkan KRL tersebut.

"Ini kita cari solusi tengah lah, ada immediately kita beli, tahun depan retrofit, baru 2025 kita bangun fasilitas di Banyuwangi," ujar Tiko, sapaan dia, pada awak media di Gedung DPR/MPR/DPD RI, Senayan, Jakarta pada Senin, 5 Juni 2023.

Dia berharap, tahun ini pemerintah bisa melakukan impor 12 trainset atau rangkaian kereta KRL bekas. Sebab, jika peak hour pagi dengan headway seperempat jam masih terlalu padat.

Lebih jauh, Tiko menjelaskan jika impor KRL bekas disetujui pada minggu-minggu ini, maka prosesnya dibutuhkan waktu enam bulan. Dengan begitu, kereta tersebut akan bisa digunakan pada 2024 awal.

Pilihan Editor: Hari Pertama Gapeka 2023, Lebih dari 13.600 Orang Naik Kereta KRL Yogyakarta-Palur

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.