TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara atau Wamen BUMN II Kartika Wirjoatmodjo angkat bicara soal nasib impor kereta rel listrik atau KRL bukan baru. Impor KRL bekas itu sebelumnya mengundang pro kontra dari beberapa kementerian.

"Masih nunggu rapat sekali lagi, lah. Karena ini kan ada pro kontra," ujar Tiko, sapaan dia, pada awak media di Gedung DPR/MPR/DPD RI, Senayan, Jakarta pada Senin, 5 Juni 2023.

Tiko menjelaskan, Kementerian Perindustrian atau Kemenperin menginginkan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Sehingga kementerian tersebut melarang impor KRL bekas.

Selain itu, Tiko menuturkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP menginginkan PT Industri Kereta Api atau INKA agar maju. Sebelumnya, hasil reviu BPKP menyatakan tidak merekomendasikan impor KRL bekas.

Oleh sebab itu, pihaknya mengajukan penyertaan modal negara atau PMN untuk INKA sebesar Rp 3 triliun. Hanya saja, Tiko menilai masyarakat segera membutuhkan KRL tersebut.

"Ini kita cari solusi tengah lah, ada immediately kita beli, tahun depan retrofit, baru 2025 kita bangun fasilitas di Banyuwangi," ungkap Tiko.

Dia pun berharap tahun ini pemerintah bisa melakukan impor 12 trainset KRL bekas. Sebab, jika peak hour pagi dengan headway seperempat jam masih terlalu padat.

Lebih jauh, Tiko menjelaskan jika impor KRL bekas disetujui pada minggu-minggu ini, maka prosesnya dibutuhkan waktu enam bulan. Dengan begitu, kereta tersebut akan bisa digunakan pada 2024 awal.

"Opsinya usulan kita beli untuk 2024 awal, 2024 kita retrofit, sambil nunggu INKA, 2025 ke belakang INKA semua," tutur dia.

Dengan begitu, pada 2025 Indonesia bisa memproduksi gerbong KRL melalui INKA. Adapun pembahasan atau rapat mengenai impor KRL bekas belum ada kejelasan.

"Kita nunggu-nunggu, nanti diskusi lagi," ujar Tiko.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan dirinya telah memeriksa INKA Memang untuk mengikuti supply daripada kebutuhan kereta api, kata dia, salah satunya dengan impor tetapi harus diiringi produksi. Hal itulah yang menjadi alasan mengapa Ebitda (Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) INKA masih negatif.

Erick menceritakan, dia sempat melakukan rapat dengan INKA dan KAI. Menurut dia, data keduanya harus selaras agar tidak menjadi polemik atau hiruk pikuk yang tidak ada penyelesaian.

"Karena itu ketika kami rapat dengan Menteri Perhubungan, Menko Marinves, Menteri Perindustrian, setelah kita memetakan memang harus ada penambahan modal dari INKA untuk mengantisipasi pertumbuhan kereta api untuk penambahan gerbong-gerbong barunya," jelas Erick dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.

Lebih jauh, Erick menjelaskan INKA memiliki pabrik berkualitas. Salah satunya di Banyuwangi yang bekerja sama dengan perusahaan Swiss Steadler untuk menyuplai kebutuhan gerbong kereta api di Asia Tenggara.

"Ini yang tentu harus kita dorong sehingga penyehatan dari INKA ini membutuhkan penambahan Rp 3 triliun, sehingga terjadi ekuilibrium antara produksi gerbong dan juga peningkatan-peningkatan jumlah kereta api. Kalaupun ada impor, seminimal mungkin yang kita minta karena itu hanya menutupi gap kebutuhan 6 hingga 7 bulan ke depan," tutur Erick.

Pilihan Editor: Bahas Impor KRL Bekas dengan DPR, Erick Thohir: Peningkatan Penumpang Melampaui Prediksi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini