TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir menjelaskan mengapa usulan penyertaan modal negara atau PMN tunai bagi BUMN naik menjadi Rp 57,96 triliun. Bagaimana rinciannya?

"Kalau kita lihat angkanya (usulan) PMN 2024 ini berubah yang tadinya Rp 33 triliun menjadi Rp 57 triliun," kata Erick dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Senayan, Jakarta pada Senin, 5 Juni 2023.

Erick menjelaskan, sebelumnya ada tujuh BUMN yang diusulkan mendapat PMN untuk 2024 sebesar Rp 33,9 triliun. Berikut rinciannya:

1. PT PLN (Persero) Rp 10 triliun;
2. PT Hutama Karya (Persero) (HK) Rp 10 triliun;
3. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Rp 4 triliun;
4. IFG Rp 3 triliun;
5. Industri Kereta Api (INKA) Rp 3 triliun;
6. Rekayasa Industri (Rekin) Rp 2 triliun;
7. ID Food Rp 1,9 triliun.

"Kalau diingat waktu itu pada rapat sebelumnya, sebenarnya ada usulan yang sudah disepakati waktu itu, penyelesaian IFG yaitu tambahan Rp 3,56 triliun. Karena dari sitaan Kejaksaan itu memang tidak bisa berupa cash, masih barang yang belum bisa dijadikan cash," papar Erick.

Oleh sebab itu, Kementerian BUMN mengusulkan PMN tambahan pada 2023 untuk IFG Rp 3,56 triliun. Selain itu, ada juga PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Rp 8 triliun, dan PT Hutama Karya (Persero) Rp 12,5 triliun.

"Tetapi dari Menteri Keuangan tetap kemarin sudah diputuskan ini menjadi masukan justru di PMN 2024," ujar Erick.

Dengan demikian, PMN tambahan untuk 2024 adalah Rp 24,04 triliun. Jika dijumlahkan dengan PMN yang diusulkan untuk tahun depan, totalnya menjadi Rp 57 triliun.

Pilihan Editor: Apa itu Gapeka 2023? Cek Perubahan Jadwal Kereta Api Terbaru

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini