TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, membeberkan 10 fakta ihwal utang pemerintah. Dia menyampaikan hal tersebut sebagai respons terhadap pihak-pihak yang sering membahas nominal utang pemerintah Indonesia, termasuk mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla alias JK.

"Fakta pertama, kami tidak mengeluarkan Rp 1.000 T per tahun untuk membayar utang seperti yang disampaikan Pak JK," ujar Yustinus Prastowo melalui akun Twitter @prastow, Kamis, 1 Juni 2023.

Dalam pembayaran pokok dan bunga utang, Prastowo mengatakan pemerintah sangat berhati-hati dan terukur. Tujuannya agar kemampuan bayar dan kesinambungan fiskal tetap terjaga.

Fakta kedua, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB per April 2023 turun menjadi 39,17 persen. Sebelumnya, pada Desember 2022, rasio utang masih 39,57 persen. "Kebijakan countercyclical penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi membuat rasio utang meningkat, yakni pada 2020 sebesar 39,4 persen terhadap PDB dan 2021 sebesar 40,7 persen terhadap PDB," kata Yustinus Prastowo.

Namun, lanjut Yustinus Prastowo, kemampuan recovery yang baik membuat Indonesia mampu bangkit dan menurunkan debt ratio. "Pada 2021, rasio utang Indonesia 40,7 persen. Jauh di bawah rerata emerging market. Cina bahkan menyentuh 71,5 persen," kata dia.

Fakta ketiga, pemerintah patuh terhadap fiscal rule. Konsekuensinya, kata Prastowo, kenaikan PDB Indonesia lebih besar daripada utang. Ini bahkan terjadi ketika mayorits negara ASEAN dan negara 620 mengalami kenaikan utang lebih tinggi ketimbang PDB.

Selanjutnya: Fakta keempat adalah....

<!--more-->

Fakta keempat adalah efek pengganda yang turun. Dalam kurun waktu 2018 hingga 2022, ketika dunia mengalam krisis karena pandemi, utang pemerintah mampu menghasilkan multiplier effect bagi perekonomian sebesar 1,34. "Capaian ini lebih baik dibandingkan banyak negara, termasuk AS, Cina, dan Malaysia," kata Yustinus Prastowo.

Fakta kelima, Yustinus Prastowo mengatakan sebagian besar utang Indonesia dalam mata uang rupiah. Sebanyak 73 persen berasal dari SBN domestik. "Tentu hal ini baik untuk menekan market risk dari melambungnya nilai utang karena pelemahan rupiah," ujar dia.

Fakta keenam, menurut Yustinus Prastowo, risiko utang Indonesia menurun tajam. Indikasinya adalah debt service ratio (DSR) atau rasio pembayaran pokok dan bunga utang dengan pendapatan yang terus turun. Mulai dari sebesar 47,3 persen pada 2020 menjadi 34,4 persen pada 2022. Kemudian kembali turun, hingga menjadi 28,4 persen pada April 2023.

Prastowo juga mengatakan interest ratio (IR) atau rasio pembayaran utang terhadap pendapatan juga menurun dari 19,3 persen pada 2020 menjadi 14,7 persen pada 2022 dan 13,95 persen per April 2023.

"Penurunan DSR dan IR menunjukkan kemampuan APBN dalam membayar biaya utang (pokok dan bunga) semakin menguat," kata Yustinus Prastowo.

Fakta ketujuh, kata Yustinus Prastowo, Indonesia memiliki rating yang bagus. Indonesia masih dipandang reliable dalam pengelolaan utang. "Lembaga-lembaga pemeringkat kredit, seperti Standard & Poor's, Moody's, dan Fitch memberi rating BBB/Baa2 untuk Indonesia dengan outlook stabil, di saat banyak negara mengalami downgrade."

Selanjutnya: Fakta kedelapan, utang yang dilakukan pemerintah....

<!--more-->

Fakta kedelapan, utang yang dilakukan pemerintah memberi manfat lebih. Prastowo mengatakan sepanjang 2015 hingga 2022 penambahan utang sebesar Rp 5.5125,1 triliun masih lebih rendah dibanding belanja prioritas yang mencapai Rp 8.8921 triliun. Adapun belanja prioritas itu berupa belanja perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Fakta selanjutnya, pertumbuhan aset nilainya melebihi penambahan utang. Menurut Prastowo, hal tersebut menunjukkan pembangunan infrastruktur yang terus menjadi salah satu prioritas sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi. "Selain itu, utang juga digunakan untuk ketersediaan sarana pendidikan dan kesehatan, untuk mendukung pembangunan kualitas SDM," ujarnya.

Fakta terakhir, utang BUMN bukan beban APBN. Yustinus Prastowo mengatakan, mengacu pada UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, BUMN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Segala utang yang timbul atas aksi korporasi pun menjadi tanggung jawab BUMN yang bersangkutan, bukan merupakan utang negara.

"Mari jaga terus api optimisme, merawat harapan, seraya terus waspada dan berdoa. Jangan pernah mau ditakut-takuti dan dikerdilkan. Indonesia bangsa besar. Kita punya visi besar. Pancasilah adalah pandu, penunjuk arah menuju cita-cita kemerdekaan," tulis Yustinus Prastowo, menutup utasnya.

Terbesar Sepanjang Sejarah

Sebelumnya, JK memang sempat menyinggung soal utang pemerintah. Menurut JK, tingginya utang di Indonesia saat ini adalah gabungan antara utang pemerintahan sebelumnya dengan pemerintahan sekarang. Namun, dia menegaskan, utang pemerintah saat ini, yakni dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi adalah yang terbesar.

Selanjutnya: "Setahun bayar utang dan bunga sampai...."

<!--more-->

"Setahun bayar utang dan bunga sampai seribu triliun. Ini terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka," kata JK lewat keterangan tertulis, Minggu, 21 Mei 2023.

JK mengakui undang-undang membolehkan pemerintah melakukan utang 60 persen dari pendapatan nasional. Namun, JK tetap mengingatkan perlunya kehati-hatian terhadap peningkatan utang pemerintah.

Kementerian Keuangan sebelumnya mengumumkan posisi utang pemerintah hingga akhir Januari 2023. Nilainya mencapai Rp 7.754,98 triliun (naik dari Desember 2022 yang besarannya Rp 7.733,99 triliun) dengan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 38,56 persen.

“Pemerintah senantiasa melakukan pengelolaan utang secara hati-hati dengan risiko yang terkendali melalui komposisi yang optimal, baik terkait mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo,” tertulis dalam Buku APBN Kita Edisi Februari 2023.

Dalam laporan tersebut juga dijelaskan, berdasarkan mata uang, utang pemerintah berdenominasi rupiah mendominasi dengan proporsi 71,45 persen. Hal ini sejalan dengan kebijakan umum pembiayaan utang, yaitu mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri dan memanfaatkan utang luar negeri sebagai pelengkap.

RIRI RAHAYU | MOH. KHORY ALFARIZI

Pilihan Editor: Lowongan Kerja PT Pegadaian untuk Lulusan S1, Ada 3 Posisi Tersedia