TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menganggap Singapura sebagai mitra terpenting untuk merealisasikan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Ia pun berharap pengusaha Singapura segera merealisasikan investasinya.

"Sekarang ini sudah 17 negara yang akan ikut terlibat dalam pembangunan Nusantara. Sebagai negara tetangga paling dekat, Singapura merupakan partner yang strategis untuk ikut terlibat dalam pembangunan Nusantara ini," kata Luhut saat menerima kunjungan delegasi investasi Singapura di Titik Nol Nusantara dikutip dari keterangan tertulis, Rabu, 31 Mei 2023.

Luhut mengatakan ada sembilan klaster yang akan dibangun di Nusantara. Hingga 2024, akan dibangun di lahan sekitar 6.700 hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 2.900 hektare akan dipergunakan sebagai kantor pemerintahan. "Sisanya ditawarkan kepada swasta untuk ikut berinvestasi," ujarnya.

Saat ini, kata Luhut, progres pembangunan kantor pemerintah, termasuk Istana Presiden, sudah mencapai 29 persen. "Kami harap Juli 2024 gedung pemerintahan akan selesai dan bisa digunakan."

Senada dengan Luhut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berharap proses investasi pengusaha Singapura tidak hanya berhenti pada letter of intent. Sebab, Indonesia tidak main-main dengan rencana pembangunan IKN.

Beberapa fasilitas dasar, seperti bendungan juga sudah dibangun hampir 95 persen. "September mendatang, Waduk Sepaku Semoio, misalnya, sudah akan menampung 10 juta meter kubik air di danau seluas 344 hektare," kata Basuki.

Selanjutnya: Kepala Bappenas sebelumnya menjelaskan...

<!--more-->

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa sebelumnya menjelaskan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN salah satunya ditujukan agar Otorita IKN Nusantara menjadi lebih lincah dalam membentuk badan usaha.

"Ada kelebihannya yang akan kita berikan ke IKN, jadi misalnya mereka bisa langsung bekerja dengan badan usaha otorita yang berbeda baik dari bentuk seperti BUMN ataupun BUMD, jadi dia lebih agile," kata Suharso kepada awak media di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 30 Mei 2023.

Suharso menegaskan kembali bahwa revisi UU IKN meliputi tiga poin utama, yakni perihal pertanahan, kewenangan lembaga yang diperbaiki, dan penyempurnaan pendanaan serta pembiayaan.

"Jadi kita ambil yang baik-baik, praktik baik yang sudah terjadi selama ini yang kita letakkan di UU yang baru ini nanti. Mudah-mudahan akan sukses berjalan, itu intinya," ujar Suharso lebih jauh tentang revisi UU IKN tersebut.

RIRI RAHAYU | ANTARA

Pilihan Editor: Lima Penyebab Investor Ragu Tanam Modal di IKN, Tak Cuma Masalah Resesi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini