TEMPO.CO, Jakarta - Nasib proyek pengeboran blok Masela masih belum jelas pelaksanaannya, setelah perusahaan minyak asal Inggris, Shell menyatakan mundur tapi tak kunjung melepas hak partisipasi atau participating interest (PI).

Menanggapi itu, Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta pemerintah berperan aktif dan tegas ambil keputusan sehingga masalah tersebut lebih jelas, tidak menggantung seperti sekarang.

"Pemerintah harus tegas. Jangan mau dipermainkan oleh perusahaan ini, sehingga operasional blok migas ini tersandera dan molor terus," kata Mulyanto melalui keterangan resminya, Rabu 31 Mei 2023.

Mulyanto menyebut selama ini pemerintah belum menunjukkan ketegasannya dalam pengelolaan proyek Blok Masela. Hal itu terlihat dari mundurnya waktu operasional dari yang sebelumnya direncanakan pada tahun 2027, lalu mundur menjadi tahun 2029.

"Kemudian dengan kondisi investasi seperti sekarang ini diperkirakan akan molor lagi. Bahkan nasibnya menjadi tidak jelas," katanya.

Menurut Mulyanto, pemerintah jangan sekedar gertak sambal dan masih tetap membuka opsi revisi dan perpanjangan POD (plan of development).

Sesuai regulasi yang ada maka 5 tahun sejak POD tahun 2019, yakni tahun 2024 apabila tidak ada kemajuan yang berarti maka blok ini harus diterminasi dan dikembalikan kepada negara.

"Kalau ini terjadi maka Shell tidak akan dapat apa-apa. Semua investasi yang ada akan hangus. Karena semuanya kembali menjadi milik negara," kata Mulyanto.

"Tentu saja kita harus adil kepada Inpex yang terus konsisten dengan investasinya di Blok Masela. Mereka tetap harus diberi kesempatan dan prioritas untuk mengelola blok ini," tambahnya.

Mulyanto menyebut Komisi VII DPR RI akan menanyakan masalah ini dan kesiapan Pertamina untuk mengelola 35 persen hak partisipasi yang sekarang ini masih dimiliki Shell. Termasuk juga opsi terminasi Blok Masela pada tahun 2024.

"Kalau tahun 2024 ini Blok Masela dikembalikan kepada negara maka pemerintah dapat melelangnya dengan prioritas untuk BUMN alias Pertamina. Nah, bila ini terjadi maka Pertamina bisa dapat Blok Masela ini secara gratis," katanya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dibuat jengkel dengan kelakuan perusahaan minyak asal Inggris yakni Shell. Pasalnya, sampai hari ini perusahaan tersebut tak mau melepas hak partisipasinya atau participating interest (PI) di Blok Masela.

Padahal, Shell telah menyatakan mundur untuk garap proyek penambangan di Blok Masela. Dengan tidak dilepasnya PI tersebut, membuat proyek tersebut tertahan sampai hari ini.

"Shell ini udah mundur nggak bertanggung jawab," kata Arifin di kantor Kementerian ESDM, Jumat 26 Mei 2023.

Arifin mengatakan karena ulah Shell tersebut, Indonesia merasa dirugikan, karena jika proyek penambangan Blok Masela tergarap maka akan menghasilkan gas sebesar 1.600 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) atau setara 9,5 juta ton LNG per tahun (mtpa) dan gas pipa 150 MMSCFD, serta 35.000 barel minyak per hari.

Blok Masela digarap oleh perusahaan asal Jepang yakni Inpex Corporation sebagai operator dengan kepemilikan saham 65 persen dan sisanya dipegang oleh Shell Upstream Overseas Services sebesar 35 persen.

Pilihan Editor: Menteri ESDM: Shell sudah Mundur dari Blok Masela Tidak Bertanggung jawab

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini