TEMPO.CO, Jakarta - Pada 30 Mei 2023, Presiden Joko Widodo atau Jokowi, mengumumkan keputusannya untuk membuka kembali ekspor pasir laut setelah 20 tahun tak diberlakukan. Keputusan ini diambil setelah melalui evaluasi dan kajian yang menyeluruh terkait potensi manfaat ekonomi dan lingkungan yang dapat diperoleh dari kegiatan ekspor tersebut.

Pasir laut memiliki potensi ekonomi yang signifikan, terutama dalam industri konstruksi, produksi semen, dan reklamasi lahan. Dalam beberapa dekade terakhir, ekspor pasir laut telah dilarang untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam, mencegah kerusakan ekosistem pesisir, dan melindungi kepentingan nasional terkait kebutuhan pasir dalam negeri.

Namun, setelah melalui penilaian yang mendalam terkait ketersediaan pasir laut yang cukup, pengelolaan yang berkelanjutan, serta implementasi regulasi dan pengawasan yang ketat, pemerintah memutuskan untuk membuka kembali ekspor pasir laut dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip lingkungan dan keberlanjutan.

Presiden Jokowi menjelaskan bahwa langkah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian negara, termasuk peningkatan devisa negara, peningkatan lapangan kerja, dan pengembangan sektor industri terkait. Selain itu, pemerintah juga akan mengimplementasikan regulasi yang ketat untuk memastikan bahwa ekspor pasir laut dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan.

Keputusan ini telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kementerian terkait, ahli lingkungan, dan masyarakat terkait, untuk memastikan keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan dampak yang mungkin timbul.

Diharapkan bahwa pembukaan ekspor pasir laut ini dapat memberikan dampak positif secara ekonomi, sambil tetap menjaga keberlanjutan dan perlindungan lingkungan untuk kepentingan jangka panjang negara dan masyarakat.

Susi Pudjiastuti mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja 2014-2019, memberikan respons terharap putusan presiden Jokowi tersebut melalui cuitannya di akun twitter pribadinya

Susi menuliskan: "Semoga keputusan ini dibatalkan. Kerugian lingkungan akan jauh lebih besar. Climate change sudah terasakan dan berdampak. Janganlah diperparah dg penambangan pasir laut",

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi pun buka suara soal kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka kembali ekspor pasir laut. Direktur Eksekutif Daerah Walhi Riau, Boy Jerry Even Sembiring menilai keputusan Jokowi mengancam ekosistem laut, pesisir, dan Pulau kecil di Tanah Air.

"Kebijakan yang dikeluarkan Jokowi bertentangan dengan komitmennya terhadap perlindungan ekosistem laut, wilayah pesisir, dan pulau kecil," ujar Boy saat dihubungi Tempo pada Ahad, 28 Mei 2023.

RECHA TIARA DERMAWAN I RIANI SANUSI PUTRI

Pilihan Editor: Diduga Ada Perusahaan di Balik Pembukaan Ekspor Pasir Laur, Pengamat: KKP Harus Transparan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.