OJK Sebut Sudah Pakai Anggaran Rp 3 Triliun, Rinciannya?

Kamis, 25 Mei 2023 16:03 WIB

Mirza Adityaswara. ojk.go.id

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyampaikan sudah memakai anggaran sebanyak Rp 3,007 triliun. Bagaimana rinciannya?

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengatakan pada rapat sebelumnya bersama DPR RI, OJK telah menyampaikan realisasi anggaran per Maret 2023.

"Kami sekarang sudah dapat angka (realisasi anggaran per) 30 April, mohon izin pada pagi hari ini sampaikan realisasi anggaran," ujar Mirza Adityaswara dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Senayan, Jakarta pada Kamis, 25 April 2023.

Sebagaimana pagu anggaran yang disetujui DPR RI pada 30 November 2022, lanjut dia, besarnya Rp 7,45 triliun. Sampai dengan 30 April 2023, realisasi anggaran adalah Rp 3,007 triliun atau 40,3 persen dari pagu anggaran. "Masih terdapat saldo anggaran Rp 4,44 triliun atau 59,6 persen," beber Mirza Adityaswara.

Dia pun menjelaskan, jenis belanja OJK terdiri dari empat jenis kegiatan, yaitu operasional, administrasi, pengadaan aset, dan pendukung lainnya.

Advertising
Advertising

Per 30 April 2023, anggaran untuk kegiatan operasional telah terealisasi Rp 133 miliar atau 17,95 persen. Dengan demikian, sisa saldo adalah Rp 608 miliar atau 82 persen.

Selanjutnya: Sedangkan realisasi kegiatan administratif....

<!--more-->

Sedangkan realisasi kegiatan administratif adalah Rp 2,78 triliun atau 46 persen. Menurut Mirza, pagu anggaran untuk administratif merupakan yang paling besar.

Sebab, terkait remunerasi dan pajak sebesar Rp 6,03 triliun. Adapun realisasi anggarannya Rp 2,78 triliun atau 46 persen, sehingga saldo anggaran Rp 3,24 triliun atau 53,7 persen.

Sementara untuk realisasi pengadaan aset Rp 85,3 miliar atau 12,5 persen. Saldo anggaran yang tersisa adalah Rp 549,9 miliar.

Mirza menjelaskan realisasi anggaran per bidang, seperti perbankan Rp 622 miliar atau 49,9 persen, IKNB Rp 330 miliar atau 53,9 persen, dan Edukasi dan Perlindungan Konsumen atau EPK Rp 118 miliar, manajemen risiko dan pengendalian kualitas (ARK) Rp 66 miliar.

Adapun pagu anggaran EPK Rp 292 miliar, realisasi anggaran Rp 118 miliar, saldo anggaran Rp 173 miliar atau 59 persen.

Sementara pagu anggaran ARK adalah Rp 153 miliar dan realisasi anggaran Rp 66 miliar atau 43 persen. Dengan demikian, saldo anggarannya Rp 87,5 miliar.

Pilihan Editor: Bank Indonesia Tahan Suku Bunga Acuan Mei 2023 Tetap 5,75 Persen

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Berita terkait

Terkini: Elon Musk Bicara soal PLTS di World Water Forum, Jokowi Bakal Meninggalkan Utang Terbesar Pascareformasi?

10 jam lalu

Terkini: Elon Musk Bicara soal PLTS di World Water Forum, Jokowi Bakal Meninggalkan Utang Terbesar Pascareformasi?

Pemilik sekaligus CEO Tesla Inc. dan SpaceX, Elon Musk, menilai PLTS bisa menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan krisis ketersediaan air global

Baca Selengkapnya

Kemenkes: Pendanaan Kerja Sama Starlink Bersumber dari Bantuan Operasional Kesehatan

15 jam lalu

Kemenkes: Pendanaan Kerja Sama Starlink Bersumber dari Bantuan Operasional Kesehatan

Kemenkes menyebut alokasi anggaran untuk operasional internet Starlink di sejumlah puskesmas di Indonesia bersumber Bantuan Operasional Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Paytren Dicabut OJK, Yusuf Mansur Berharap Tak Kapok Coba Ide Lain

1 hari lalu

Paytren Dicabut OJK, Yusuf Mansur Berharap Tak Kapok Coba Ide Lain

Yusuf Mansyur mengklaim investasi syariah paytren tidak menjadi tempat pencucian uang, dia tidak tergoda dengan uang yang dianggap tidak benar

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

1 hari lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

OJK Sebut belum Terima Permohonan Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat

2 hari lalu

OJK Sebut belum Terima Permohonan Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan belum menerima permohonan merger BTN Syariah dan Bank Muamalat.

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Alasan Kredit Macet di BPR

2 hari lalu

OJK Ungkap Alasan Kredit Macet di BPR

OJK mengungkap alasan yang menyebabkan angka kredit macet yang tinggi pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Empat Kebijakan Strategis POJK Baru tentang BPR dan BPRS

2 hari lalu

OJK Ungkap Empat Kebijakan Strategis POJK Baru tentang BPR dan BPRS

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ungkap kebijakan strategis POJK baru tentang BPR dan BPRS.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

2 hari lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

2 hari lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

Progres Merger BTN Syariah dan Muamalat: Belum Diproses OJK dan Ditolak MUI

2 hari lalu

Progres Merger BTN Syariah dan Muamalat: Belum Diproses OJK dan Ditolak MUI

Bagaimana kelanjutan rencana merger BTN Syariah dengan Bank Muamalat, ketika OJK belum memproses dan MUI menolaknya?

Baca Selengkapnya