TEMPO.CO, Jakarta - Rencana kenaikan tunjangan kinerja Pegawai Negeri Sipil atau tukin PNS disebut ada hubungannya dengan politik karena menjelang Pemilu 2024. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas buka suara atas hal ini.

"Oh, nggak ada (hubungannya dengan politik)," ujar Anas, sapaan dia, kepada awak media di kantornya, Jakarta pada Selasa, 23 Mei 2023.

Dia menegaskan, tidak ada kenaikan tunjangan kinerja atau tukin. Menurut dia, hal yang tengah menjadi pembahasan adalah apakah tukin sudah meningkatkan kinerja PNS atau belum.

"Kan ini sudah dapat tukin, ternyata kinerjanya sebagian biasa-biasa saja. Kenapa? Karena ini ternyata yang kerja dan yang nggak kerja tukinnya sama. Itu masalahnya," jelas Anas.

Anas menjelaskan, tukin tersebut tengah dibahas dalam Peraturan Pemerintah atau PP ASN. Sekarang, kata dia, baik pusat maupun daerah hampir semua mendapatkan anggaran tunjangan kinerja.

"Tunjangan kinerja itu untuk meningkatkan kinerja, tapi sekarang tunjangan itu jadi hak sehingga antara yang kerja bagus dan nggak, tunjangannya sama. Ini yang mesti kita tata," papar Anas.

Selanjutnya: Anas menyampaikan usulan kenaikan gaji PNS pada acara Rakornas Pelaksanaan Anggaran 2023

<!--more-->

Ditanya soal nominal penyesuaian tukin PNS, Anas mengaku belum ada bahasan mengenai hal tersebut. Menurut dia, itu karena setiap daerah memiliki Pendapatan Asli Daerah atau PAD yang berbeda.

Dia menilai, ada daerah yang tukin camat sebesar Rp 1 juta, tapi ada juga daerah yang tukin camatnya mencapai Rp 20 juta.

"Kita belum pernah bahas (kenaikan) gaji. Karena kalau gaji, pembahasannya agak panjang ya," tutur Anas.

Sebelumnya, Anas menyampaikan usulan kenaikan gaji PNS pada acara Rakornas Pelaksanaan Anggaran 2023 di Jakarta pada Rabu, 17 Mei 2023.

"Kita mengusulkan ada gaji (PNS) yang agak dinaikkan. Ini sedang dibahas dengan Menteri Keuangan," kata Anas dalam acara tersebut, dikutip dari laman YouTube Kementerian Keuangan pada Rabu.

Pernyataannya tersebut pun ramai disoroti publik, termasuk pengamat ekonomi dari Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira. Menurut dia, langkah tersebut tidak sesuai kebutuhan dan bisa membuat beban belanja pegawai terlalu gemuk.

Dia lantas menduga rencana kenaikan gaji PNS berkaitan dengan upaya pihak tertentu guna mendapatkan suara pada Pemilu 2024 mendatang.

"Kenaikan gaji pegawai pemerintah ini bisa dipolitisasi oleh untuk meraup suara," kata Bhima saat dihubungi Tempo pada Ahad, 21 Mei 2023.

Dia menjelaskan, dari total 4 juta PNS, jika satu orang menanggung empat anggota keluarga, maka ada banyak sekali suara yang bisa diraih dalam Pemilu.

AMELIA RAHIMA SARI | RIANI SANUSI PUTRI

Pilihan Editor: Menpan RB: Kita Bahas di PP Baru Terkait Tukin, Nggak Pernah Bahas Kenaikan Gaji PNS

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini