TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terpopuler ekonomi dan bisnis hingga Minggu malam, 21 Mei 2023 dimulai dari Data Analyst Continuum Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Wahyu Tri Utomo mengatakan isu mengenai subsidi kendaraan listrik sempat ramai dibicarakan di media sosial Twitter. Unggahan-unggahan itu merespons munculnya kritikan calon presiden Anies Baswedan pada 7 Mei 2023 yang kemudian direspons Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Disusul, Data Analyst Continuum Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Wahyu Tri Utomo mengungkap 80,77 persen masyarakat di Twitter tak sepakat dengan subsidi kendaraan listrik atau mereka mengkritik kebijakan tersebut.

Berikutnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan baru-baru ini diangkat Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi Ketua Satgasus Realisasi Investasi di IKN Nusantara. Pengamat kebijakan publik dari PH&H Public Policy Interest Group Agus Pambagio ikut buka suara.

Selanjutnya, Direksi PT GA Tiga Belas atau dikenal Toko Buku Gunung Agung buka suara soal pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawannya. Informasi adanya PHK itu sebelumnya diungkap oleh Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia)—induk dari organisasi serikat pekerja di Toko Buku Gunung Agung.

Terakhir, ekonom sekaligus pengamat kebijakan publik dari Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat, mengatakan pembentukan Satgas Percepatan Investasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak perlu dilakukan karena potensi gagalnya lebih besar. Pasalnya, menurut Achmad, Satgas Percepatan Investasi IKN ditujukan untuk menarik investor besar dari luar negeri.

Kelima berita itu paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Subsidi Kendaraan Listrik Ramai di Twitter Setelah....

<!--more-->

1. Subsidi Kendaraan Listrik Ramai di Twitter Setelah Kritik Anies Baswedan Direspons Luhut Pandjaitan

Data Analyst Continuum Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Wahyu Tri Utomo mengatakan isu mengenai subsidi kendaraan listrik sempat ramai dibicarakan di media sosial Twitter. Hal itu disampaikan berdasarkan hasil analisis respons masyarakat mengenai kebijakan subsidi kendaraan listrik menggunakan pendekatan big data yang diambil dari media sosial Twitter.

Menurut dia, trennya pembicaraan subsidi kendaraan listrik di Twitter itu mulai ramai pada 8 Mei 2023, di mana ada sekitar 200-an cuitan. Kemudian memuncak pada 10 Mei 2023 dengan 9.300-an perbincangan di Twitter, lalu turun pada 12 Mei 2023.

Unggahan-unggahan di Twitter merespons munculnya kritikan calon presiden Anies Baswedan pada 7 Mei 2023 dalam pidatonya di sebuah acara. Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi kritik tersebut dan meminta Anies Baswedan untuk menghadap serta langsung menyampaikan kritiknya.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Indef Sebut 80,77 Persen Masyarakat Tak Setuju dengan Kebijakan Subsidi Kendaraan Listrik

Data Analyst Continuum Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Wahyu Tri Utomo mengungkap hasil analisis respons masyarakat mengenai kebijakan subsidi kendaraan listrik. Analisis itu menggunakan pendekatan big data yang diambil dari media sosial Twitter.

“Apakah warganet itu sepakat dengan subsidi kendaraan listrik? Kami menemukan bahwa 80,77 persen masyarakat di internet itu tak sepakat dengan subsidi kendaraan listrik atau mereka mengkritik kebijakan tersebut,” ujar dia dalam diskusi daring pada Ahad, 21 Mei 2023.

Alasannya, kata Wahyu, salah satunya karena masyatakat menilai bahwa pembeli mobil listrik bukan orang yang butuh subsidi. Asumsi ini, menurut dia, kemungkinan didasarkan pada asumsi bahwa secara harga, mobil listrik relatif mahal.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Luhut Jadi Ketua Satgasus Percepatan Realisasi Investasi di IKN....

<!--more-->

3. Luhut Jadi Ketua Satgasus Percepatan Realisasi Investasi di IKN, Pengamat: Masa Nggak Ada Orang Lain?

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan baru-baru ini diangkat Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi Ketua Satgasus Realisasi Investasi di IKN Nusantara. Pengamat kebijakan publik dari PH&H Public Policy Interest Group Agus Pambagio ikut buka suara.

"Sekarang sudah ada 32 tugas resmi dari Presiden kepada Luhut," kata Agus saat dihubungi Tempo pada Sabtu, 20 Mei 2023.

Dia melanjutkan, setiap orang kan mempunyai kemampuan yang terbatas. Selain itu yang mau bekerja tidak hanya Luhut semata. "Komentar saya, masa nggak ada orang lain?" ujar Agus.

Kalaupun harus Luhut karena dia mau kerja, lanjut Agus, kemampuan kapasitas manajerial dan timnya seperti apa?

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Direksi Toko Buku Gunung Agung Blak-blakan Soal PHK Ratusan Karyawan: Kami Tak Dapat Bertahan dengan...

Direksi PT GA Tiga Belas atau dikenal Toko Buku Gunung Agung buka suara soal pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawannya. Informasi adanya PHK itu sebelumnya diungkap oleh Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia)—induk dari organisasi serikat pekerja di Toko Buku Gunung Agung.

Ada lima poin yang disampaikan direksi perusahaan. Pertama, Toko Buku Gunung Agung sejak pandemi Covid-19, pada 2020, memang telah melakukan langkah efisiensi. Salah satunya dengan menutup beberapa toko atau outlet yang tersebar di beberapa kota seperti Surabaya, Semarang, Gresik, Magelang, Bogor, Bekasi dan Jakarta.

“Namun penutupan toko tidak hanya kami lakukan akibat dampak dari pandemi Covid-19 pada 2020 saja, karena kami telah melakukan efisiensi dan efektifitas usaha sejak 2013,” tertulis dalam keterangan yang ditandatangi Direksi Toko Buku Gunung Agung dikutip Ahad, 21 Mei 2023.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Sebut Pemerintah Tak Perlu Bentuk Satgas....

<!--more-->

5. Sebut Pemerintah Tak Perlu Bentuk Satgas Percepatan Investasi IKN, Pengamat: Potensi Gagalnya Lebih Besar

Ekonom sekaligus pengamat kebijakan publik dari Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat, mengatakan pembentukan Satgas Percepatan Investasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak perlu dilakukan karena potensi gagalnya lebih besar. Pasalnya, menurut Achmad, Satgas Percepatan Investasi IKN ditujukan untuk menarik investor besar dari luar negeri.

"Tapi diprediksi akan gagal karena investor luar negeri tidak tertarik dengan skema IKN, di samping ada ancaman resesi global dan resiko geopolitik yang semakin membesar," ujar Achmad kepada Tempo, Sabtu, 20 Mei 2023. Belum lagi Indonesia memasuki tahun politik. "Investor kakap luar negeri tidak mau mengambil risiko akan potensi adanya perubahan politik."

Oleh karena itu, Achmad mengatakan sebaiknya pemerintah memaksimalkan fungsi Badan Otorita IKN saja. "Toh, mereka sudah terbentuk dan mereka yang mengendalikan infrastruktur dasar yang dibiayai APBN."

Berita selengkapnya baca di sini.

Pilihan Editor: Tak Setuju Gaji PNS Naik, Ekonom Beberkan Sederet Kebutuhan Anggaran yang Lebih Mendesak

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini