TEMPO.CO, Jakarta - Data Analyst Continuum Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Wahyu Tri Utomo mengungkap fakta menarik soal kebijakan subsidi kendaraan listrik, di mana mayoritas masyarakat menolaknya. Masyarakat justru banyak yang mempertanyakan untuk siapa subsidi tersebut, karena hanya orang-orang kaya yang mampu membeli mobil listrik.

Hal tersebut berdasarkan hasil analisis respons masyarakat mengenai kebijakan subsidi kendaraan listrik menggunakan pendekatan big data yang diambil dari media sosial Twitter. Wahyu juga membeberkan salah satu unggahan pengguna Twitter yang banyak mendapatkan respons dari pengguna lainnya.

“Akun @ZAEffendy yang mendapatkan retweet cukup banyak di Twitter menyampaikan bahwa subsidi mobil listrik ini ada kemungkinan menjadi bancakan ‘peng-peng’,” ujar dia dalam diskusi daring pada Ahad, 21 Mei 2023.

Lantas Wahyu mencoba mencari makna dari ‘peng-peng’ di Google Seacrh. Ternyata, kata dia, istilah itu kerap digunakan untuk menyebutkan seseorang yang mempunyai kekuasaan sekaligus menjadi pengusaha. “Jadi pejabat yang mempunya bisnis,” kata Wahyu.

Wahyu menilai, secara tersirat unggahan dari @ZAEffendy itu mengarah kepada adanya ketakutan conflict of Interest. Ada pejabat yang memiliki power atas kebijakan yang dijalankan, tapi secara kebetulan memiliki irisan dengan kebijakan seperti subsidi kendaraan listrik.

“Itu akhirnya memunculkan kecurigaan dari masyarakat bahwa jangan-jangan subsidi itu adalah untuk yang ‘peng-peng’ itu sendiri. Bukan untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Itu jadi salah satu topik yang cukup hangat dibahas di media sosial terkait penolakan akan subsidi listrik ini,” tutur Wahyu.

Selanjutnya: Wahyu menjelaskan bahwa Indef telah menganalisis....

<!--more-->

Wahyu menjelaskan bahwa Indef telah menganalisis 18.921 data pembicaraan di Twitter dari 15.139 akun pada 8-12 Mei 2023. Alasan mengambil data dari Twitter, kata dia, karena merupakan platform yang representatif untuk menangkap aspirasi, kritik, ataupun masukan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan isu sosial, politik, atau kebijakan dari pemerintah.

“Setelah kami ambil datanya, kami collect datanya dan coba bersihkan dari akun media atau dari buzzer, sehingga harapannya perbincangan didapatkan dari user asli saja. Setelah itu kami lakukan analisis untuk exposure, sentimen, dan juga topik perbincangan,” tutur Wahyu.

Hasilnya adalah dia menemukan bahwa 80,77 persen masyarakat di internet itu tak sepakat dengan subsidi kendaraan listrik atau mereka mengkritik kebijakan tersebut. Alasannya, kata Wahyu, salah satunya karena masyatakat menilai bahwa pembeli mobil listrik bukan orang yang butuh subsidi.

Asumsi ini, menurut dia, kemungkinan didasarkan pada asumsi bahwa secara harga, mobil listrik relatif mahal. “Maka hampir bisa dipastikan bahwa kalangan menengah ke bawah tidak akan membeli mobil ini, tidak akan mampu membeli mobil listrik,” ucap dia. Bahkan ada pula yang mempertanyakan soal siapa penerima subsidi kendaraan listrik itu.

“Yang beli paket dari kalangan menengah ke atas, kenapa menengah ke atas yang diberi subsidi, bukankah itu kurang pas dan sebagainya,” ucap Wahyu.

Pemerintah telah memberlakukan kebijakan subsidi kendaraan listrik mulai 1 April 2023 lalu. Untuk pembelian sepeda motor listrik baru mendapatkan subsidi senilai Rp 7 juta, sedangkan untuk pembelian mobil listrik baru subsidinya Rp 80 juta.

Pilihan Editor: Minta Dukungan Presiden Yoon Suk Yeol, Jokowi Harap Perusahaan Korsel Realisasikan Investasi di RI

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini