TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengingatkan beratnya persoalan bangsa yang harus dipikul di masa yang akan datang. Sehingga, sebelum persoalannya semakin membesar dan membahayakan bangsa, maka harus diselesaikan. Salah satunya adalah utang negara.

Hal tersebut disampaikan dalam milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 20 Mei 2023. JK mengatakan berutang memang mudah dilakukan, tapi yang susah adalah membayar utang. Dia menyinggung Indonesia membutuhkan presiden yang mampu menyelesaikannya.

"Kita diwariskan untuk membayar utang, tapi pahlawan (presiden) yang sebenarnya adalah yang menyelesaikan persoalan. Pemberani yang sebenarnya adalah yang berani untuk tampil menyelesaikan persoalan bangsa ke depan," ujar JK lewat keterangan tertulis dikutip Ahad, 21 Mei 2023.

JK menjelaskan, tingginya utang di Indonesia saat ini adalah gabungan antara utang pemerintahan sebelumnya dengan pemerintahan sekarang. Namun, dia menegaskan, utang pemerintah saat ini yakni dalam kepemimpinan Presiden Jokowi adalah yang terbesar.

"Setahun bayar utang dan bunga sampai seribu triliun. Ini terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka," kata JK yang juga Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) itu.

Di sisi lain, Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu juga mengakui jika undang-undang membolehkan pemerintah melakukan utang 60 persen dari pendapatan nasional. Namun, JK tetap mengingatkan perlunya kehati-hatian terhadap peningkatan hutang pemerintah.

Selanjutnya: Adapun posisi utang pemerintah hingga akhir Januari 2023...

<!--more-->

Kementerian Keuangan sebelumnya mengumumkan posisi utang pemerintah hingga akhir Januari 2023. Nilainya mencapai Rp 7.754,98 triliun (naik dari Desember 2022 yang besarannya Rp 7.733,99 triliun) dengan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 38,56 persen.

“Pemerintah senantiasa melakukan pengelolaan utang secara hati-hati dengan risiko yang terkendali melalui komposisi yang optimal, baik terkait mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo,” tertulis dalam Buku APBN Kita Edisi Februari 2023.

Dalam laporan tersebut juga dijelaskan, berdasarkan mata uang, utang pemerintah berdenominasi rupiah mendominasi dengan proporsi 71,45 persen. Hal ini sejalan dengan kebijakan umum pembiayaan utang, yaitu mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri dan memanfaatkan utang luar negeri sebagai pelengkap.

Kebijakan itu dilakukan dengan koordinasi bersama Bank Indonesia dalam rangka menghadapi volatilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan ampaknya terhadap pembayaran kewajiban utang luar negeri. “Sehingga risiko nilai tukar lebih terjaga,” kata Kemenkeu dalam catatan itu.

Pilihan Editor: Harga Emas Kembali Merosot, Tertekan Optimisme Kesepakatan Pagu Utang AS

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini