TEMPO.CO, Hiroshima - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memastikan pemerintah telah mengambil sejumlah langkah untuk menggenjot pembangunan infrastruktur di luar Jawa, baik berupa pelabuhan maupun jalan tol guna menekan kesenjangan ekonomi yang terjadi. Salah satu yang tengah didorong adalah rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai ibu kota baru yang terletak di Pulau Kalimantan dan di tengah-tengah Indonesia.

"Termasuk di dalamnya adalah pembangunan Ibu Kota baru Nusantara (IKN), kota berbasis hutan dan alam yang 70 persen adalah area hijau dan 80 persen sumber energinya berasal dari renewable energy," ujar Jokowi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu, 20 Mei 2023.

Hal tersebut disampaikan Kepala Negara ketika memberikan pernyataan dalam side event forum Kemitraan untuk Infrastruktur dan Investasi Global (PGII) di sela-sela rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 bersama negara-negara mitra di Hotel Grand Prince, Hiroshima, Jepang.

Sebelumnya, kata Jokowi, pembangunan infrastruktur di Indonesia begitu terpusat di Pulau Jawa. Akibatnya, sebaran jumlah penduduk maupun kegiatan perekonomian di Indonesia tidak merata. Sebanyak 56 persen penduduk terkonsentrasi di Pulau Jawa dan 58 persen aktivitas ekonomi juga terpusat di pulau tersebut.

Jokowi menekankan pembangunan infrastruktur dasar di IKN Nusantara didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun tak tertutup kemungkinan pemerintah membuka peluang pendanaan dari pihak swasta apabila indikator efisiensi investasi atau internal rate of return (IRR) dari pembangunan tersebut dinilai baik.

"Pendanaannya untuk infrastruktur kami lakukan dari APBN, kemudian juga oleh BUMN, dan apabila IRR-nya baik akan kita berikan kepada swasta atau investor," tutur Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi menegaskan bahwa IKN dapat menunjukkan transformasi Indonesia yang sangat terbuka untuk investasi dan kerja sama dalam berbagai bidang. "Ini adalah showcase transformasi Indonesia yang sangat terbuka untuk investasi dan kerja sama, baik sektor transportasi, kesehatan, teknologi, pendidikan, (maupun) pariwisata."

Selanjutnya: Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mengajak ...

<!--more-->

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mengajak inisiatif kolaborasi negara-negara G7, PGII, untuk bekerja sama dan mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui investasi nyata agar terwujud pemerataan dan kesejahteraan.

"Dukungan PGII bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia sangat penting lewat investasi yang konkret dan pembiayaan inovatif lainnya. Mari berkolaborasi demi pemerataan dan kesejahteraan rakyat," kata Jokowi.

Terkait pembangunan IKN itu pula, Jokowi menyampaikan menyambut baik penandatanganan lima nota kesepahaman dengan JICA, JBIC, JCODE, JIBH, dan UR. Hal itu disebutkan ketika bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida membahas peningkatan sejumlah kemitraan RI-Jepang saat keduanya melakukan pertemuan bilateral.

Kedua pemimpin sempat melakukan pembahasan mengenai transisi energi di mana Jokowi menegaskan Indonesia mendorong percepatan realisasi komitmen Jepang sebesar US$ 500 juta. Komitmen itu meliputi teknologi rendah karbon dan percepatan penghentian pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) serta implementasi kesepakatan bisnis yang terjalin antara PLN, Pupuk Indonesia, Pertamina, dan mitra Jepang sebagai upaya mencapai net zero emission.

Presiden Jokowi juga meminta dukungan Jepang untuk melakukan pengiriman bantuan kemanusiaan di Myanmar melalui AHA Center. Ia lalu mendorong implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) melalui partisipasi Jepang di ASEAN Indo-Pacific Infrastructure Forum yang dijadwalkan berlangsung 6-7 September 2023 di Jakarta.

ANTARA

PilIhan Editor: Jokowi Ingin Bikin Kartel Nikel dan Sawit Layaknya OPEC

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini