Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Ingin Bikin Kartel Nikel dan Sawit Layaknya OPEC

Reporter

Editor

Erwin Prima

image-gnews
Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di sela-sela KTT para pemimpin G7 di Hiroshima, Jepang, 20 Mei 2023. Salah satu agenda Presiden dan Ibu Iriana di Jepang adalah untuk memenuhi undangan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 dengan negara-negara mitra atau G7 Outreach Summit tahun 2023.  Kredit wajib Kyodo melalui REUTERS
Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di sela-sela KTT para pemimpin G7 di Hiroshima, Jepang, 20 Mei 2023. Salah satu agenda Presiden dan Ibu Iriana di Jepang adalah untuk memenuhi undangan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 dengan negara-negara mitra atau G7 Outreach Summit tahun 2023. Kredit wajib Kyodo melalui REUTERS
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi berbicara dalam Sesi Kerja Mitra G7 dalam perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G7 Hiroshima, Jepang. Di depan negara-negara maju yang hadir, Jokowi menyampaikan keinginannya untuk mendirikan organisasi kartel layaknya OPEC.

"Sudah saatnya membentuk semacam OPEC untuk produk lain seperti nikel dan sawit," kata Jokowi dalam pertemuan di Grand Prince Hotel, Hiroshima, Sabtu, 20 Mei 2023. 

Nikel dan sawit adalah dua komoditas unggulan Indonesia. Indonesia punya cadangan nikel terbesar di dunia, serta menjadi pengekspor sawit terbesar bersama Malaysia. "Saya berharap negara G7 dapat menjadi mitra dalam hilirisasi industri ini," kata Jokowi.

Keinginan untuk membentuk kartel nikel dan sawit layaknya OPEC ini sebenarnya sudah disuarakan juga oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sejak tahun lalu. Ia menyatakan Indonesia sedang memprioritaskan hilirisasi sumber daya alam dalam rangka pengembangan ekosistem kendaraan listrik.

"Selama ini yang kami lihat, negara-negara industri produsen kendaraan listrik melakukan proteksi. Akibatnya, negara penghasil bahan baku baterai tidak memperoleh pemanfaatan nilai tambah yang optimal dari industri kendaraan listrik," kata Bahlil, November 2022.

Bahlil pun mengusulkan negara-negara penghasil nikel mendirikan organisasi seperti OPEC. Menurut dia, dengan adanya organisasi seperti OPEC, negara penghasil nikel dapat mengkoordinasikan dan menyatukan kebijakan komoditas nikel.

"Melalui kolaborasi tersebut, kita harap semua negara penghasil nikel bisa mendapat keuntungan melalui penciptaan nilai tambah yang merata," ungkap Bahlil.

Adapun keinginan untuk membentuk kartel nikel dan sawit, layaknya OPEC yang menjadi kartel minyak mentah ini disampaikan Jokowi di KTT G7 ketika berbicara soal hak negara berkembang untuk maju.

Jokowi membawa pesan dari global south, alias negara-negara berkembang yang terletak di selatan ekuator bumi. "Working together means equality. Working together means inclusiveness, and we can only work together if we understand each other," kata Jokowi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun yang menjadi pertanyaan, kata Jokowi, apakah kesetaraan, inklusivitas, dan sikap saling pengertian sudah menjadi semangat bersama yang dikembangkan negara-negara berkembang dan negara maju di G7. "Kita harus berani berkata jujur, banyak hal harus kita perbaiki," kata dia.

Pandemi, kata Jokowi, telah mengajarkan dunia tentang pentingnya melibatkan lebih banyak negara dalam rantai pasok global. Untuk itu, Jokowi menyerukan penghentian kebijakan monopoli. "Kebijakan diskriminatif terhadap komoditas negara berkembang juga harus dihentikan. Right to development setiap negara harus dihormati," kata dia.

Menurut Jokowi, saat ini sudah bukan zamannya lagi negara-negara global south alias berkembang hanya diberi ruang sebagai pengekspor komoditas bahan mentah. Jokowi menegaskan bahwa dunia sudah tidak berada pada masa kolonialisme. 

"Apakah adil negara kaya SDA seperti Indonesia dihalangi menikmati nilai tambah SDA-nya? Dihalangi mengolah SDA-nya di dalam negeri?" kata Jokowi.

Jokowi juga menegaskan bahwa lebih dari 270 juta penduduk Indonesia yang menjadi jangkar perdamaian, demokrasi, dan ekonomi di kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik harus sejahtera. Karena itu, kata Jokowi, Indonesia tidak menutup diri.

"Melainkan bekerja keras untuk meningkatkan kerja sama dalam bentuk lain yang lebih setara dan dengan hasil win-win bagi semua," ujarnya.

Di akhir pidatonya, Jokowi kembali menegaskan ajakan untuk kolaborasi dan menyoroti peran besar G7.  Menurut Jokowi, yang dunia butuhkan saat ini bukanlah polarisasi yang memecah belah. "Tapi justru kolaborasi yang mempersatukan dan negara G7 punya peran besar dalam ciptakan kolaborasi yang konkret dan setara," kata dia.

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Gelar Aksi di Depan DPR, Masyarakat Adat Tagih Janji Sahkan RUU Masyarakat Adat

3 jam lalu

Rukmini Petoheke, 53 tahun, warga Ngata Toro, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, saat ditemui di sela-sela aksi masyarakat adat di depan Gedung DPR, Jakarta, Jumat, 11 Oktober 2024. TEMPO/Han Revanda Putra
Gelar Aksi di Depan DPR, Masyarakat Adat Tagih Janji Sahkan RUU Masyarakat Adat

Ratusan masyarakat adat dari berbagai wilayah berkumpul di depan Gedung DPR pagi ini, Jumat, 11 Oktober 2024. Tuntut pengesahan RUU Masyarakat Adat.


Krisis Kemitraan Perkebunan Sawit di Kabupaten Buol, Pemilik Lahan Tak Terima Bagi Hasil selama 16 Tahun dan Dikriminalisasi

3 jam lalu

Koordinator Forum Petani Plasma Buol (FPPB) Fatrisia Ain atau yang akrab disapa Nona, ketika ditemui di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat, 11 Oktober 2024. Ia menceritakan soal kriminalisasi petani perkebunan sawit di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. TEMPO/Ervana
Krisis Kemitraan Perkebunan Sawit di Kabupaten Buol, Pemilik Lahan Tak Terima Bagi Hasil selama 16 Tahun dan Dikriminalisasi

Petani Kabupaten Buol yang menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap perusahaan sawit PT HIP mendapat intimidasi dan dikriminalisasi.


Nonton Timnas vs Bahrain, Jokowi: Gondok Banget

4 jam lalu

Wasit Ahmed Al Kaf yang memimpin laga Bahrain vs Indonesia. Tangkapan Layar
Nonton Timnas vs Bahrain, Jokowi: Gondok Banget

Presiden Joko Widodo mengungkapkan kekesalannya menyaksikan laga sepakbola Timnas Indonesia melawan Bahrain semalam.


Mengenal Awal Pengembangan BSD City yang Kini Ditetapkan Jokowi Jadi Kawasan Ekonomi Khusus

5 jam lalu

Pengendara melintas di depan landmark BSD CITY Jalan Raya Serpong, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  yang ditetapkan pemerintah dan akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Mengenal Awal Pengembangan BSD City yang Kini Ditetapkan Jokowi Jadi Kawasan Ekonomi Khusus

Jokowi menetapkan kawasan BSD di Tangerang Selatan, Banten menjadi salah satu Kawasan Ekonomi Khusus. Ini awal pengembangan BSD City.


Seluk-beluk Revolusi Mental yang Digaungkan Jokowi Sepuluh Tahun Terakhir

6 jam lalu

Presiden Joko Widodo. TEMPO/Ijar Karim
Seluk-beluk Revolusi Mental yang Digaungkan Jokowi Sepuluh Tahun Terakhir

Revolusi mental menjadi salah satu program yang diusung Jokowi dalam sepuluh tahun terakhir. Apa kaitannya dengan Trisakti Bung Karno?


Mereka Menilai Revolusi Mental ala Jokowi Gagal, Apa Kata Anies Baswedan, Surya Paloh, dan Akademisi?

6 jam lalu

Presiden Joko Widodo. Tempo/Ijar Karim
Mereka Menilai Revolusi Mental ala Jokowi Gagal, Apa Kata Anies Baswedan, Surya Paloh, dan Akademisi?

Sepuluh tahun telah berlalu dan kini di pengujung masa pemerintahan, apakah Revolusi Mental Jokowi menunjukkan hasil? Mereka ini anggap gagal.


Terkini Bisnis: Jokowi dan Investor di IKN, Bocoran Menteri di Kabinet Prabowo

6 jam lalu

Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana turun dari Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 jenis Boeing 737-800 usai mendarat di Bandara Nusantara, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Jumat, IKN, Jumat, 11 Oktober 2024. Untuk pertama kalinya Presiden Jokowi dengan pesawat Kepresidenan Indonesia-1 jenis Boeing 737-800 mendarat di Bandara Nusantara, IKN. Foto: Sekretariat Presiden
Terkini Bisnis: Jokowi dan Investor di IKN, Bocoran Menteri di Kabinet Prabowo

Jokowi mengklaim ada banyak investor yang berminat menanamkan modal di Ibu Kota Nusantara.


Gibran Sebut Jokowi Beri Masukan Penyusunan Kabinet Prabowo

7 jam lalu

Tangkapan layar, Presiden Joko Widodo dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto santap malam berdua di Jakarta, Selasa (8/10/2024). (ANTARA/Instagram @jokowi)
Gibran Sebut Jokowi Beri Masukan Penyusunan Kabinet Prabowo

Gibran menegaskan terkait keputusan menteri-menteri dalam kabinet tersebut ada di tangan Prabowo.


Presiden Jokowi Ikut Jengkel Kemenangan Timnas Indonesia atas Bahrain Sirna Akibat Keputusan Kontroversial Wasit

7 jam lalu

Presiden Joko Widodo bersama Mentri ESDM Bahlil Lahadalia saat menghadiri Malam Penganugerahan Penghargaan Subroto Peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2024. TEMPO/Muhammad Rizki Yusrial
Presiden Jokowi Ikut Jengkel Kemenangan Timnas Indonesia atas Bahrain Sirna Akibat Keputusan Kontroversial Wasit

Presiden Joko Widodo mengaku ikut merasa jengkel lantaran kemenangan Timnas Indonesia atas Bahrain yang sudah di depan mata sirna.


Serap Anggaran Rp500 Miliar, Jokowi Resmikan Rumah Sakit Hermina Nusantara

7 jam lalu

Presiden Jokowi meresmikan Rumah Sakit Hermina Nusantara di Ibu Kota Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Jumat 11 Oktober 2024. Foto Tangkap Layar Sekretariat Presiden
Serap Anggaran Rp500 Miliar, Jokowi Resmikan Rumah Sakit Hermina Nusantara

Presiden Jokowi mengatakan peresmian tersebut merupakan langkah penting dalam menyediakan fasilitas kesehatan bagi masyarakat Nusantara.