TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi membahas perkembangan proyek Mass Rapid Transit atau MRT di Indonesia dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Hotel Grand Prince, Hiroshima, di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G7 Jepang. Kepada Kishida, Jokowi mengatakan perlunya mempercepat penyelesaian proyek yang sebagian didanai Jepang lewat Japan International Cooperation Agency (JICA).

"Presiden mengusulkan agar dilakukan penunjukan langsung kontraktor Jepang," kata Jokowi, dalam keterangan tertulis Istana, Sabtu, 20 Mei 2023.

Saat ini, pengembangan MRT terus dilakukan di Indonesia. Terbaru, PT MRT Jakarta masih sibuk mencari dana untuk pembangunan jalur fase 3 dan fase 4. Sekretaris Perusahaan MRT Jakarta, Ahmad Pratomo, mengatakan manajemen perusahaan aktif berkomunikasi dengan calon pemodal lewat berbagai forum yang diadakan pemerintah dan swasta.

"Untuk pengembangan fase 3, kami memfasilitasi segala bentuk penyampaian minat dari calon mitra ke otoritas terkait," kata Ahmad kepada Tempo, 10 Mei 2023.

Selain soal MRT, Jokowi dan Kishida juga berbicara soal Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). Jokowi berharap perundingan terkait IJEPA dapat diselesaikan pada September 2023 mendatang.

"Karena ini sudah berjalan lama. Penghapusan tarif produk tuna kaleng, perluasan bidang kerja PMI di sektor pariwisata dan industri, dan implementasi capacity building," ujar Jokowi.

Selain itu, Jokowi dan Kishida juga membahas mengenai perdagangan Indonesia-Jepang. Menurut Jokowi, Indonesia telah memberikan fleksibilitas untuk produk pertanian dari Fukushima.

Untuk itu, Jokowi mengharapkan keuntungan balik bagi Indonesia. "Saya minta fleksibilitas Jepang terkait perluasan akses buah tropis Indonesia, termasuk mangga," ungkap Presiden.

Berikutnya soal IKN. Jokowi menyambut baik penandatanganan 5 Nota Kesepahaman dengan JICA, JBIC, JCODE, JIBH dan UR di Jepang untuk proyek di Kalimantan Timur ini. Berikutnya yaitu soal transisi energi.

Jokowi menagih realisasi komitmen Jepang sebesar US$ 500 juta untuk teknologi rendah karbon dan percepatan penghentian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Termasuk soal terkait implementasi kesepakatan bisnis oleh PLN, Pupuk Indonesia, Pertamina, dengan mitra Jepang sebagai upaya mencapai net zero emission.

Terakhir yaitu soal Myanmar. Jokowi meminta bantuan Jepang untuk melakukan pengiriman bantuan kemanusiaan melalui AHA Center serta implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) melalui partisipasi di ASEAN Indo-Pacific Infrastructure Forum.

Adapun sejumlah pejabat yang ikut menemani Jokowi bertemu Kishida yaitu seperti Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono, Duta Besar untuk Jepang Heri Akhmadi, dan Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri Santo Darmosumarto.

Baca juga: Korupsi BTS Kominfo Johnny Plate, Masyarakat di Daerah Terpencil Semakin Merana

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.