TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisaksi Trubus Rahadiansyah menduga pemerintah enggan mengubah standar garis kemiskinan yang direkomendasikan Bank Dunia karena masalah citra negara. Sebab, menurut dia, pemerintah akan malu jika angka kemiskinan di negaranya tinggi.

"Di sisi lain, pemerintah mesti meng-cover bantuan sosial lebih banyak," tutur Trubus kepada Tempo melalui sambungan telepon pada Ahad sore, 14 Mei 2023.

Akan tetapi, menurut Trubus, pemerintah mestinya tidak menghindar dari kenyataan. Trubus berujar, tidak ada salahnya mengikuti standar Bank Dunia karena itu merupakan standar internasional. Toh, kata dia, Bank Dunia membuat rekomendasi bukan tanpa alasan alias sudah melalui kajian.

"Pemerintah jangan menghindar. Jangan denial. Itu malah memperburuk citra Indonesia, bahwa kita orang miskin tapi nggak mau ngaku. Kasihan juga masyarakatnya," ujar Trubus. "Standar Indonesia sudah kedaluwarsa. Situasi pasca pandemi juga sudah berbeda."

Sebelumnya, Country Director World (Bank Dunia) Indonesia, Satu Kahkonen, menyatakan, selama 20 tahun terakhir, ada kemajuan luar biasa dalam kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Tahun ini, tingkat kemiskinan ekstrem berada di angka 1,5 persen pada 2023.

Namun untuk mencapai ambisi sebagai negara berpengasilan tinggi, kata Kahkonen, diperlukan pemfokusan kembali tentang kebijakan guna mempertahankan kemajuan dalam pengentasan kemiskinan, mencapai pendapatan lebih tinggi, dan ketahanan ekonomi bagi masyarakat Indonesia.

Sejalan dengan ambisi tersebut, menurut Kahkonen, saat ini menjadi waktu yang tepat ntuk mempertimbangkan perluasan definisi orang miskin. Hal ini dapat dilakukan, misalnya, dengan menggunakan garis kemiskinan internasional sebesar US$ 3,2 per hari, alih-alih garis kemiskinan US$ 1,9 per hari yang saat ini digunakan.

"Jika kita menerapkan definisi kemiskinan yang lebih luas, sekitar satu dari enam orang Indonesia adalah orang miskin atau sekitar 40 juta," kata Kahkonen, saat meluncurkan laporan bertajuk "Pathways Towards Economis Security: Indonesia Poverty Assesment" oleh World Bank di The Energy Building, SCBD, Jakarta, pada Selasa pekan lalu, 9 Mei 2023.

Selain itu, hampir 120 juta orang tidak aman secara ekonomi. Artinya, jika terjadi guncangan seperti pandemi Covid-19, mereka bisa jatuh miskin. "Kami di sini untuk membahas apa yang dapat dilakukan untuk mendukung 160 juta orang ini mencapai keamanan ekonomi," kata Kahkonen.

Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menilai standar garis kemiskinan Indonesia tidak harus mengikuti standar Bank Dunia. Hal ini disampaikan Airlangga di sela acara Funwalk Sewindu PSN di Komplek Gelora Bung Karno pada Ahad pagi, 14 Mei 2023.

"Sesuai yang disampaikan Ibu Menkeu, kita masih menganut (garis kemiskinan) di angka hampir US$ 2 (per hari). Kita bisa hitung berbasis PPI," kata Airlangga. "Jadi, bisa berbeda dari sana (standar Bank Dunia)."

RIRI RAHAYU | ANTARA

Pilihan Editor: Pemilik Tabungan di Atas Rp 5 Miliar Melonjak, Buruh: Orang Kaya Makin Kaya, Miskin Makin Miskin

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini