TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia telah resmi menjadi pemegang saham terbesar ketiga di Islamic Development Bank atau IsDB. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara atas hal ini.

IsDB adalah bank pembangunan multilateral yang menerapkan prinsip syariah dengan mayoritas anggotanya negara berkembang.

“Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama lebih erat dengan IsDB untuk memberikan dampak positif dalam jangka panjang bagi umat muslim dan komunitas global," kata Sri Mulyani dalam Sidang Tahunan IsDB, dikutip dari keterangan resminya pada Ahad, 14 Mei 2023.

Dia melanjutkan, masyarakat global dan umat muslim pada khususnya perlu membangun kembali kerjasama yang lebih baik dan lebih kuat, terutama menghadapi berbagai tantangan perekonomian dunia saat ini.

"Hal inilah yang akan diwujudkan melalui peran Indonesia yang akan semakin meningkat sejalan dengan kenaikan posisi saham Indonesia di IsDB," tutur Sri Mulyani.

Pada Sidang Tahunan IsDB ke-48 pada 10-13 Mei 2023 di Jeddah, Arab Saudi, Dewan Gubernur IsDB secara aklamasi memberikan persetujuan atas proposal kenaikan saham Indonesia.

Dengan begitu, Indonesia menduduki peringkat pemegang saham IsDB terbesar ke-3 setelah Arab Saudi dan Libya. Sementara porsi kepemilikan saham Iran, Nigeria, Qatar, Mesir, Kuwait, UAE, dan Turki ada dibawah RI.

Ada beberapa pertimbangan yang membuat pemerintah meningkatkan porsi saham Indonesia di IsDB. Pertama pemerintah RI menilai, peran bank pembangunan multilateral dalam konteks kerja sama internasional semakin penting dan diharapkan bisa menghadapi berbagai tantangan global saat ini.

Bank pembangunan multilateral juga diharapkan bisa membantu mengatasi kebutuhan pembiayaan dan meningkatkan ketahanan atau resiliensi negara miskin dan rentan.

Selanjutnya: Selain itu, dengan meningkatnya porsi saham RI di IsDB,...

<!--more-->

Selain itu, dengan meningkatnya porsi saham RI di IsDB, diharapkan bisa ikut mengedepankan Kerjasama Selatan-Selatan. Ini dapat dilakukan melalui pengembangan pembiayaan campuran (blended finance) yang prinsipnya mengombinasikan penggunaan dana murah atau hibah dari berbagai sumber seperti negara dan filantropi, dengan dana dan fasilitas reguler dari bank pembangunan multilateral seperti IsDB, ditambah dengan dana komersial yang dapat berasal dari sektor swasta.

Pemerintah Indonesia juga melihat potensi pengembangan IsDB untuk mengoptimalkan kapasitasnya dan memberikan dampak lebih besar dalam agenda pembangunan global.

Tak hanya itu, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar dan pengalaman Indonesia dalam menangani dan memimpin agenda global, Indonesia ingin menjadi mitra IsDB yang lebih kuat untuk meningkatkan peran IsDB, mewujudkan agenda reformasi dan melaksanakan mandatnya dalam membantu negara-negara anggota, terutama negara-negara anggota miskin dan rentan serta komunitas muslim di dunia.

"Dengan menjadi pemegang saham terbesar ke-3, Indonesia tidak saja akan menegaskan posisinya di panggung global dengan ikut menentukan arah pembangunan dunia melalui pengaruh keanggotaannya dalam bank pembangunan multilateral seperti IsDB, tetapi juga dapat secara langsung berperan aktif dalam operasionalisasi IsDB," kata Sri Mulyani.

Selain itu, Indonesia dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan di negara-negara anggota IsDB yang pada umumnya merupakan negara dengan komunitas muslim yang berpendapatan rendah.

Di sisi lain, kata dia, Indonesia juga bisa semakin mendorong peran IsDB dalam berbagai kegiatan pembangunan di tanah air, termasuk dalam pengembangan ekonomi dan keuangan Islam. Sampai Desember 2022, IsDB telah memberikan dukungan pembiayaan bagi Indonesia sebesar USD 6,3 miliar, khususnya untuk sektor-sektor seperti pertanian, pendidikan, industri dan pertambangan.

Dengan posisi kepemilikan saham yang baru, Indonesia memastikan IsDB akan merealisasikan agenda reformasinya untuk dapat memberikan pelayanan kepada negara anggotanya secara lebih baik.

Indonesia, kata Sri Mulyani, juga akan memastikan efektivitas dan keterjangkauan instrumen pendanaan IsDB yang berbasis Syariah dalam memberikan dampak dan manfaat yang optimal bagi negara anggota.

Pilihan Editor: ASN Dapat Tunjangan Daya Tahan Tubuh, Stafsus Sri Mulyani: Bukan Hal Baru, Justru Mengatur Agar Tidak Ugal-ugalan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini