Buntut Layanan BSI Terganggu Berhari-hari, DPR Bakal Panggil Manajemen Bank

Kamis, 11 Mei 2023 17:46 WIB

PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI bakal ditinggalkan pemegang saham lama, sekaligus membuka pintu untuk pemodal baru tahun ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Akibat terganggunya layanan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. atau BSI terganggu selama berhari-hari sejak awal pekan ini, DPR akan memanggil manajemen bank untuk meminta penjelasan.

"Iya (rencana memanggil BSI), kita nanti agendakan. Nanti Senin kan kita baru masuk ke DPR," ujar Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun saat ditemui usai diskusi bertajuk 'Menyambut Bursa karbon' di Jakarta pada Kamis, 11 Mei 2023.

Menurut Misbakhun, harus ada perbaikan di bank syariah BUMN tersebut. Saat memanggil BSI pada pekan depan, pihak perbankan harus menjelaskan secara runut penyebab permasalahan layanan berhari-hari ini.

BSI, kata Misbakhun, juga wajib memaparkan bagaimana mitigasi risiko terhadap sistem IT yang terlalu lama keluar dari situasi krisis. "Manajemen krisis itu kan paling lama 1 x 24 jam, apalagi ini dalam teknologi informasi penerapan komputerisasi dan digitalisasi," ujarnya.

Ia khawatir peristiwa ini bakal menjadi kampanye yang jelek untuk membangun sistem perbankan modern yang digitalisasinya bagus, tapi masyarakat tidak mendapatkan pelayanan memadai. "Tapi saya berharap, manajemen mampu mengatasi ini sehingga tidak menjadi punishment yang berkepanjangan oleh masyarakat," ungkap polikus Golkar tersebut.

Advertising
Advertising

Lebih jauh, Misbakhun menyatakan OJK bisa turut menelusuri penyebab gangguan tersebut. Sebab, OJK merupakan pengawas perbankan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

"Jangan sampai ini dijadikan trigger kok perbankan kita tidak sehat. Apalagi BSI ini adalah simbol keuangan syariah kita yang menjadi national flag BUMN perbankan syariah," kata Misbakhun. "CTO (Chief Technology Officer)-nya harus juga menjelaskan secara bertanggung jawab."

Selanjutnya: Anggota Komisi VI DPR Muslim meminta BSI...

<!--more-->

Sebelumnya, anggota Komisi VI DPR Muslim meminta BSI untuk segera berbenah meningkatkan sistem pelayanan menjadi lebih baik. "BSI harus segera berbenah, meningkatkan pelayanan sistem menjadi lebih baik," kata Muslim dalam keterangannya, di Banda Aceh, Selasa.

Di Aceh, hanya ada dua perbankan yaitu Bank Aceh dan BSI, sehingga ketika terjadi kerusakan layanan, maka dampaknya semakin dirasakan karena tidak semua masyarakat Aceh memiliki pilihan lain seperti Bank Aceh. Musim mengaku menerima banyak protes soal terganggunya layanan BSI, baik dari masyarakat maupun para pelaku usaha di Aceh.

Menurut dia, perbaikan sistem layanan yang terlalu lama ini harus bisa menjadi pelajaran besar bagi manajemen BSI untuk terus berbenah, melakukan peningkatan layanan yang lebih sempurna.

Tak cuma ATM yang tidak berfungsi selama beberapa waktu, aplikasi mobile banking juga bermasalah. Akibatnya, banyak nasabah BSI yang memprotes bank syariah pelat merah ini.

Direktur Utama atau Dirut BSI Hery Gunardi pun meminta maaf atas kejadian ini. Selain itu, Hery mengatakan pihaknya terus melakukan proses normalisasi dengan berfokus menjaga dana dan data nasabah tetap aman.

AMELIA RAHIMA SARI | ANTARA

Pilihan Editor: Kisah Nasabah BSI Keliling Jakarta Tidak Temukan Kantor Cabang BSI yang Online

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Berita terkait

Koruptor Pengadaan Lahan Bandara Ditangkap, YKKAP I Apresiasi Kejati Jawa Tengah

4 jam lalu

Koruptor Pengadaan Lahan Bandara Ditangkap, YKKAP I Apresiasi Kejati Jawa Tengah

Yayasan Kesejahteraan Karyawan Angkasa Pura I atau YKKAP I mengapresiasi Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tangkap koruptor pengadaan lahan bandara.

Baca Selengkapnya

5 Hal Tentang Paytren, Bisnis Yusuf Mansur yang Sempat Hits Kini Disanksi OJK

23 jam lalu

5 Hal Tentang Paytren, Bisnis Yusuf Mansur yang Sempat Hits Kini Disanksi OJK

Pada 13 Mei 2024 PayTren milik Yusuf Mansur harus merelakan izin usahanya dicabut oleh OJK karena melanggar sejumlah aturan Pasar Modal.

Baca Selengkapnya

OJK Cabut Izin Paytren, Yusuf Mansur: Kami Semua Mulus Jaga Amanah

1 hari lalu

OJK Cabut Izin Paytren, Yusuf Mansur: Kami Semua Mulus Jaga Amanah

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK resmi mencabut izin PT Paytren Aset Manajemen atau Paytren

Baca Selengkapnya

Ini 8 Alasan OJK Mencabut Izin Usaha Paytren Milik Ustad Yusuf Mansur

1 hari lalu

Ini 8 Alasan OJK Mencabut Izin Usaha Paytren Milik Ustad Yusuf Mansur

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencabut izin usaha PT Paytren Aset Manajemen, yang didirikan ustad terkenal Yusuf Mansur.

Baca Selengkapnya

Erick Thohir Resmikan ANTARA Heritage Center di Pasar Baru

1 hari lalu

Erick Thohir Resmikan ANTARA Heritage Center di Pasar Baru

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meresmikan ANTARA Heritage Center (AHC) di Pasar Baru, Jakarta

Baca Selengkapnya

OJK: Portofolio Investasi Dana Pensiun Masih Didominasi Instrumen Surat Berharga Negara

1 hari lalu

OJK: Portofolio Investasi Dana Pensiun Masih Didominasi Instrumen Surat Berharga Negara

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK sebut portofolio investasi dana pensiun didominasi SBN

Baca Selengkapnya

Satgas PASTI Hentikan 915 Entitas Keuangan Ilegal hingga April 2024

2 hari lalu

Satgas PASTI Hentikan 915 Entitas Keuangan Ilegal hingga April 2024

Satgas PASTI menutup aktivitas 915 entitas keuangan ilegal, yang terdiri 19 investasi ilegal dan dan 896 pinjol ilegal selama 1 Januari-30 April 2024.

Baca Selengkapnya

OJK Sebut Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga di Kuartal Pertama 2024

2 hari lalu

OJK Sebut Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga di Kuartal Pertama 2024

Menurut Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, sektor jasa keuangan nasional terjaga stabil

Baca Selengkapnya

OJK Tambah Kriteria Konglomerasi Keuangan di Rancangan Peraturan OJK yang Baru

2 hari lalu

OJK Tambah Kriteria Konglomerasi Keuangan di Rancangan Peraturan OJK yang Baru

Dalam Rancangan Peraturan OJK yang baru, total aset konglomerasi keuangan paling sedikit Rp 20 triliun sampai dengan kurang dari Rp 100 triliun.

Baca Selengkapnya

Wamen BUMN Ungkap Kemungkinan Prabowo Bentuk Kementerian Perumahan dan Tata Kota

2 hari lalu

Wamen BUMN Ungkap Kemungkinan Prabowo Bentuk Kementerian Perumahan dan Tata Kota

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo ungkap kemungkinan Prabowo bentuk Kementerian Perumahan dan Tata Kota.

Baca Selengkapnya