TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno merespons rencana Gubernur Bali I Wayan Koster yang akan memberlakukan sistem kuota wisatawan untuk mencegah turis nakal di wilayahnya.

Sandiaga mengatakan sudah terhubung dengan Pemerintah Provinsi Bali dan akan melakukan pendalaman. Sandiaga juga menerjurkan tim untuk melakukan kajian.

"Saya berprasangka baik. Pak Gubernur ingin menjaga kelestarian, adat istiadat, dan Bali difokuskan untuk pariwisata berkualitas dan berkelanjutan," ujar Sandiaga dalam The Weekly Brief with Sandi Uno yang digelar virtual pada Senin, 8 Mei 2023. "Tapi sistem kuota ini tidak pernah dikenal di pariwisata."

Sandiaga mencontohkan negara lain yang menjadi tujuan wisata, seperti Prancis dan Amerika. Menurut Sandiaga, sistem kuota hanya memungkinkan diterapkan di tempat yang kapasitasnya sangat terbatas. "Tapi bukan dalam lingkup pariwisata," ujar Sandiaga.

Kendati demikian, Sandiaga bakal mendalami rencana Gubernur Bali tersebut, sehingga tidak menimbulkan keraguan wisatawan untuk berkunjung ke Bali. Terlebih, Sandiaga tahun ini diamanahi menggaet kunjungan hingga 8,5 juta wisatawan dan 4,5 juta di antaranya ditargetkan untuk Bali.

Selanjutnya: "Jadi jangan ada polemik di media massa...."

<!--more-->

"Jadi jangan ada polemik di media massa. Saya kirim tim khusus untuk pendalaman," ucap Sandiaga.

Pemprov Bali akan segera mengeluarkan peraturan daerah atau Perda mengenai pemberlakuan kuota kedatangan wisatawan mancenagara untuk menyaring wisatawan berkualitas dan tidak berkualitas. Wacana ini disampaikan Gubernur Bali I Wayan Koster pada Jumat, 5 Mei 2023.

"Pengendalian pariwisata supaya pariwisatanya tidak pariwisata massal murah, seperti yang kita lihat kasus-kasus belakangan ini. Karena itu, akan diberlakukan sistem kuota bagi wisatawan yang ke Bali. Belum diberlakukan, peraturan daerah dulu," ungkap Wayan Koster, dikutip dari Antara.

Wayan Koster mengaku belum merampungkan teknis pemberlakukan kuota tersebut. Namun yang pasti, kata dia, ada kriteria-kriteria tertentu yang disiapkan.

"Apakah dibatasi 7 juta wisatawan mancanegara misalnya (per tahun) dengan kriteria tertentu. Jadi diperketat," kata Wayan Koster. "Misalnya harus punya apa saja, termasuk minimum uang yang dibawa di tabungan. Jangan sampai cuma bawa Rp 10 juta cukup buat seminggu, tahu-tahu di sini sebulan."

RIRI RAHAYU | ANTARA

Pilihan Editor: Soal Impor KRL Bekas, Luhut: Saya Lebih Setuju Bikinan Dalam Negeri

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini