Soal Jalan Rusak di Lampung, Sandiaga: Kondisinya Sangat Buruk Hingga Pariwisata Sulit Berkembang

Selasa, 9 Mei 2023 07:19 WIB

Rombongan mobil Presiden Joko Widodo atau Jokowi melintasi jalanan rusak saat kunjungan kerja di Jalan Terusan Ryacudu, Lampung Selatan, Lampung, Jumat, 5 Mei 2023. Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno merespons soal jalan rusak di Lampung yang turut dipersoalkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Sandiaga mengungkapkan jalan di sana sangat buruk sehingga pariwisata di Lampung sulit berkembang.

Sandiaga mengaku sudah mengunjungi Lampung lebih dari empat kali dalam dua tahun terakhir. Salah satunya ke Desa Wisata Rigis Jaya. Untuk menuju destinasi tersebut, diperlukan waktu lebih dari 7 jam perjalanan dalam kondisi jalanan yang rusak.

"Nah ini akses kalau jalannya tidak terbangun, maka destinasinya tidak bisa berkembang," tutur Sandiaga dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat pada Senin, 8 Mei 2023.

Padahal, menurut dia, pengembangan pariwisata itu membutuhkan pembungunan tiga aspek penting. Aspek itu adalah aksesibilitas, atraksi, dan amenitis. Sementara dari segi aksesibilitas, ia menilai Lampung masih sangat buruk.

Meski Lampung sudah memiliki beberapa jalan yang masuk dalam ruas Tol Sumatera, ia berujar jalan tersebut belum terhubung dengan destinasi wisatanya. Karena itu, pemerintah pusat turun tangan untuk membantu perbaikan jalan provinsi yang rusak Lampung ini. Meskipun pemerintah pusat sebetulnya hanya bertanggung jawab pada pembangunan jalan nasional.

Advertising
Advertising

Sandiaga mengatakan perbaikan jalan rusak di Lampung ini akan segera dimulai. Sehingga, ia memperkirakan jalan itu dapat segera digunakan publik pada akhir tahun ini. Dia berharap, langkah ini tidak hanya membantu mobilitas masyarakat sehari-hari, tapi juga mendorong peningkatan aksesibilitas ke destinasi wisata di Lampung.

"Karena keindahan alamnya luar biasa dan juga sangat dekat dari Jakarta, hanya 3 jam," tuturnya.

Jalan rusak di Lampung hingga kini masih disorot oleh publik. Presiden Jokowi pada Jumat pekan lalu akhirnya mengecek langsung kondisinya di sana.

Meski begitu, kepala negara memastikan bahwa perbaikan infrastruktur jalan rusak di Lampung menjadi tugas wajib pemerintah bukan karena viral di media sosial. "Mengenai infrastruktur jalan yang rusak itu tidak hanya di sini saja, tapi di beberapa provinsi lain juga banyak hal yang perlu bantuan pemerintah pusat," ujar Jokowi saat peninjauan jalan rusak di Jalan Seputih Raman, Lampung Tengah, Jumat, 5 Mei 2023.

Presiden Jokowi mengatakan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat termasuk mengenai infrastruktur, pemerintah melakukannya bukan karena berlandaskan sesuatu itu viral di media sosial.

"Jadi bukan urusan viral atau tidak viral di media sosial. Itu tidak ada. Memang tugas pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota itu memberikan pelayanan termasuk menyiapkan jalan yang baik bagi masyarakat," kata Jokowi lebih jauh soal pengecekan langsung jalan rusak di Lampung tersebut.

Pilihan Editor: 9 Poin Komentar Ekonom Soal Perbaikan Jalan Rusak yang Diambil Alih Pusat

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Berita terkait

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

4 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

4 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

5 jam lalu

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.

Baca Selengkapnya

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

5 jam lalu

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

12 jam lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

13 jam lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

13 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

Presiden Joko Widodo telah merevisi aturan Kementerian Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menjadi Permendag baru Nomor 8 Tahun 2024.

Baca Selengkapnya

Daftar Kasus Viral yang Menyeret Bea Cukai, Terbaru: Alat Paralayang Milik Atlet Ditahan

14 jam lalu

Daftar Kasus Viral yang Menyeret Bea Cukai, Terbaru: Alat Paralayang Milik Atlet Ditahan

Direktorat Jenderal Bea Cukai Kemenkeu kembali terseret kasus saat menangani barang impor masyarakat. Berikut beberapa kasus viral tersebut.

Baca Selengkapnya

Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

14 jam lalu

Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, nama-nama bakal calon pansel KPK masih dalam proses penggodokan.

Baca Selengkapnya

Aturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin

15 jam lalu

Aturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Agus Suprapto menyatakan pihaknya masih membahas soal besaran iuran untuk peserta BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya