Jokowi Ambil Alih Perbaikan Jalan di Lampung, Sri Mulyani Beberkan Alokasi Anggaran yang Digelontorkan

Minggu, 7 Mei 2023 12:36 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers usai Penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah TA 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis 1 Desember 2022. ANTARA/AstridFaidlatulHabibah

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi rencana Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengambil alih perbaikan jalan di Lampung. Melalui akun Instagram resminya, Sri Mulyani membeberkan alokasi anggaran yang bakal digelontorkan, baik dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Seperti diketahui, rencana ambil alih perbaikan jalan ini diungkapkan Jokowi usai menunjau langsung kondisi di Lampung pada Sabtu, 6 Mei 2023.

Sri Mulyani menjelaskan pembangunan jalan-jalan yang rusak di Lampung, Sumatera kini akan dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota.

"Tahukah kamu berapa jumlah APBN dan APBD serta instrumen keuangan negara yang dialokasikan untuk pembangunan jalan di Lampung dan Sumatera?," tutur Sri Mulyani, dikutip pada Ahad, 7 Mei 2023,

Dari APBN, Sri Mulyani menuturkan alokasi belanja PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) untuk pembangunan dan pemeliharaan Jalan Nasional pada 2023 sebesar Rp 588,7 miliar. Hingga 2 Mei 2023, menurut Sri Mulyani, anggaran itu sudah terealisasi Rp 81,6 miliar. Sementara realisasi pada 2022 mencapai Rp 508,1 miliar.

Advertising
Advertising

Selain itu, alokasi transfer dana dari pusat ke pemerintah daerah untuk pembangunan jalan atau Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2023 Provinsi, Kabupatan, Kota seluruh Lampung mencapai Rp 402,44 miliar untuk 231,9 kilometer jalan.

Selanjutnya: Terdapat pula alokasi anggaran untuk....

<!--more-->

Terdapat pula alokasi anggaran untuk pembangunan Jalan Tol Sumatera yang melintasi Provinsi Lampung. Anggaran ini diberikan dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) dan Jaminan Pemerintah kepada PT Hutama Karya (Persero).

Pembangunan tol ini dilakukan di dua ruas, yaitu:

1. Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar dengan panjang 140 kilometer. Anggaran yang digelontorkan dalam bentuk PMN mencapai Rp 2,2 triliun. Ditambah jaminan pemerintah sebesar Rp 22,09 triliun.
2. Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung dengan panjang 189 kilometer. Anggaran yang disalurkan pemerintah bentuk PMN sebesar Rp 4 triliun dan jaminan pemerintah mencapai Rp 14,37 triliun.

Selanjutnya dialokasikan anggaran untuk pendanaan pembebasan lahan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk proyek:

1.Bakauheni-Terbanggi Besar sebesar Rp 3,75 triliun.
2.Terbanggi Besar-Pematang Panggang sebesar Rp 1,86 triliun.

Sedangkan dari APBD, terdapat anggaran untuk Program Penyelenggaraan Jalan APBD 2023 Provinsi, Kabupaten, Kota di seluruh Lampung mencapai Rp 2,16 triliun. Khusus Provinsi Lampung sendiri, Sri Mulyani mengungkapkan, anggaran yang digelontorkan sebesar Rp 886,8 miliar.

"Pembangunan infrastruktur adalah agenda prioritas nasional tahun ini. Pajak yang dibayar rakyat dimanfaatkan untuk menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah nusantara," tutur Sri Mulyani.

Pilihan Editor: Penumpang Angkutan Lebaran 2023 di 20 Bandara Angkasa Pura II Capai 5,3 Juta, Over Target

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Berita terkait

Harapan Komisi Antirasuah kepada Pansel KPK Bentukan Jokowi

12 menit lalu

Harapan Komisi Antirasuah kepada Pansel KPK Bentukan Jokowi

Jokowi menetapkan sejumlah kriteria untuk anggota Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

16 PSN Baru akan Diteruskan Prabowo, Sektor Apa yang Mendominasi?

2 jam lalu

16 PSN Baru akan Diteruskan Prabowo, Sektor Apa yang Mendominasi?

Pemerintah menetapkan 16 PSN baru pada 2024 yang akan diteruskan pemerintahan Prabowo-Gibran. Sektor apa yang akan mendominasi?

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Diubah, Iuran Harus Pertimbangkan Finansial Masyarakat

2 jam lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Diubah, Iuran Harus Pertimbangkan Finansial Masyarakat

Pemerintah mewacanakan penghapusan sistem kelas BPJS Kesehatan dan menggantikannya dengan sistem KRIS sejak tahun lalu

Baca Selengkapnya

Pria Diamankan Paspampres di Konawe, Begini Penjelasan Asintel Danpaspampres dan Istana

2 jam lalu

Pria Diamankan Paspampres di Konawe, Begini Penjelasan Asintel Danpaspampres dan Istana

Asisten Intelijen Komandan Paspampres mengatakan pengamanan Presiden Jokowi saat kunjungan kerja di Konawe, Sulawesi Tenggara, sudah sesuai prosedur.

Baca Selengkapnya

Musa Rajekshah Sebut Kunjungan Jokowi ke Medan Bukan untuk Urusi Pilkada Sumut 2024

3 jam lalu

Musa Rajekshah Sebut Kunjungan Jokowi ke Medan Bukan untuk Urusi Pilkada Sumut 2024

Musa Rajekshah, membantah, kunjungan Presiden Jokowi ke Medan pada Kamis, 11 April 2024 berkaitan dengan Pilkada Sumatera Utara 2024.

Baca Selengkapnya

Berita Terkini: Kritik Jatam Terhadap Rencana Bagi-Bagi IUP untuk Ormas sampai TKN Prabowo-Gibran Evaluasi Rencana Menaikkan PPN Sampai 12 Persen

3 jam lalu

Berita Terkini: Kritik Jatam Terhadap Rencana Bagi-Bagi IUP untuk Ormas sampai TKN Prabowo-Gibran Evaluasi Rencana Menaikkan PPN Sampai 12 Persen

Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa sore, 14 Mei 2024

Baca Selengkapnya

Chatib Basri Sebut Dampak Konflik Timur Tengah Bisa Timbulkan Defisit APBN Tembus Rp 300 Triliun

4 jam lalu

Chatib Basri Sebut Dampak Konflik Timur Tengah Bisa Timbulkan Defisit APBN Tembus Rp 300 Triliun

Chatib Basri menilai konflik yang terus-menerus di Timur Tengah berpotensi membuat defisit APBN hingga Rp 300 triliun.

Baca Selengkapnya

Novel Baswedan Sebut Pansel KPK 2019 Hasilkan Pimpinan yang Justru Merusak Badan Antirasuah, Siapa Mereka?

4 jam lalu

Novel Baswedan Sebut Pansel KPK 2019 Hasilkan Pimpinan yang Justru Merusak Badan Antirasuah, Siapa Mereka?

Menurut Novel Baswedan Pansel KPK 2019 disebut menghasilkan pimpinan yang justru merusak KPK. Siapa saja anggota Pansel saat itu?

Baca Selengkapnya

Relawan Solmet Dorong Jokowi Jadi Sekjen PBB, Apa Syarat dan Prosedur Jabat Sekretaris Jenderal PBB?

4 jam lalu

Relawan Solmet Dorong Jokowi Jadi Sekjen PBB, Apa Syarat dan Prosedur Jabat Sekretaris Jenderal PBB?

Relawan Solmet mendorong Jokowi menjadi Sekjen PBB usai masa jabatannya. Bagaimana syarat dan prosedur menjabat Sekretaris Jenderal PBB?

Baca Selengkapnya

Apa Saja Tugas Pansel KPK, Bagaimana Aturan Hukumnya?

5 jam lalu

Apa Saja Tugas Pansel KPK, Bagaimana Aturan Hukumnya?

Jokowi akan mengumumkan anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK pada Mei ini. Apa saja tugas Pansel KPK?

Baca Selengkapnya