TEMPO.CO, Jakarta - Jalan rusak di Lampung menjadi keluhan masyarakat selama puluhan tahun. Pengamat dari Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI Djoko Setijowarno menilai, anggaran banyak dihabiskan untuk operasional pejabat.

"Jadi, komposisi struktur APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)-nya itu harus dilihat, banyak untuk proyek publik atau untuk biaya operasional pejabatnya," kata Djoko saat dihubungi Tempo pada Rabu, 3 Mei 2023.

Dia pun menyoroti mobil pejabat di Lampung yang bagus-bagus. Di sana, kata Djoko, mobilnya dua. Menurut dia, mobil dinas untuk gubernur atau kepala dinas cukup satu dan tidak perlu yang mewah. "Mereka alasan (karena) jalannya rusak. Ya jalannya diperbaiki, bukan mobilnya dibagusin," tuturnya.

Tak hanya itu, Djoko juga menyebut transportasi umum di Lampung buruk sekali. Pemdanya, lanjut dia, tidak peduli Lampung butuh AKDP (Angkutan Kota Dalam Provinsi). "Lampung itu dikasih bantuan bus oleh pusat, malah busnya dikontrakkan sama Perum Damri," ujar dosen teknik sipil Unika Soegijapranata itu.

Dia menjelaskan, bantuan itu diberikan untuk angkutan umum di Lampung. "Tapi malah dikasih ke Damri, disewakan. Itu kan nggak benar," ujar Djoko.

Selain itu, Institut Teknologi Sumatera atau Itera di Lampung juga mendapatkan bantuan 10 bus. Tapi, Djoko menilai operasionalnya juga tidak jelas.

Menurut Djoko, kondisi politik di Lampung juga ikut berpengaruh. Dia mencontohkan, seorang anak menjadi Kepala Daerah A dan Bapaknya menjadi Kepala Daerah B. Begitu pula dengan jabatan lainnya.

"Gitu aja, muter terus. Sekda (Sekretaris Daerah) sana, Sekda sini, itu yang saya lihat di Lampung begitu, udah lama. Wah, ini nggak bener," ungkap Djoko.

Akhirnya, kata dia, pelayanan publik, termasuk transportasi di Lampung sangat buruk. Ini berdampak pada aksesibilitas yang juga berimbas pada perekonomian."Makanya daerah Lampung yang dulu makmur, sekarang miskin. Banyak orang Lampung yang kerja di Jakarta, aneh kan?" beber Djoko.

Selanjutnya: Saat mudik, ribuan orang pulang ke Lampung<!--more-->

Padahal, kata dia, Lampung dekat dengan Jakarta sehingga harusnya bisa kena imbas dari perekonomian Ibu Kota. "Bisa dilihat pada saat mudik, ribuan orang pulang ke Lampung. Berarti Lampung bukan tempat yang nyaman untuk mencari kehidupan," tuturnya.

Sementara itu, jalan rusak yang menjadi keluhan masyarakat selama puluhan tahun adalah ruas jalan di Seputih Banyak - Rumbia. Hal ini diungkapkan Diskominfotik atau Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah lewat Instagramnya @diskominfotik_lampung_tengah.

Diskominfotik mengunggah foto Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan jajarannya yang mengecek sejumlah jalan rusak di beberapa titik dalam rangka kunjungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurut Diskominfotik, Jokowi akan mengecek sejumlah ruas jalan.

"Salah satunya akan meninjau ruas jalan di Seputih Banyak - Rumbia yang selama puluhan tahun menjadi keluhan masyarakat sekitar," tulis @diskominfotik_lampung_tengah, Senin 1 Mei 2023.

Struktur APBD Lampung
Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023, Anggaran Belanja Provinsi Lampung adalah Rp 7.381.761.189.686 atau Rp 7,38 triliun.

Anggaran itu digunakan untuk belanja: operasional, modal, tidak terduga, dan transfer. Untuk belanja operasional, anggarannya adalah Rp 4,63 triliun. Anggaran ini mencakup belanja: pegawai, barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.

Sementara untuk anggaran jalan termasuk dalam belanja modal. Anggaran belanja modal adalah Rp 1,25 triliun untuk belanja: modal tanah, modal peralatan dan mesin, modal gedung dan bangunan, modal aset tetap lainnya, serta modal jalan, jaringan dan irigasi.

Lebih rincinya, anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi adalah Rp 798.803.110.870 atau Rp 798 miliar.

Pilihan Editor: Jalan Rusak di Lampung Diperbaiki Gara-gara Kunjungan Jokowi, Warganet: Mirip Kisah Bandung Bondowoso

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.