TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma’ruf Amin menjelaskan bahwa momen Ramadan dan Idul Fitri 2023 di Indonesia bisa dijalani dalam kondisi ekonomi yang lebih baik meski ekonomi global melambat. Indonesia, kata dia, diperkirakan termasuk salah satu negara yang masih mampu tumbuh kuat pada 2023.

“IMF memproyeksi Indonesia tumbuh kisaran 5 persen Year on Year (YoY) pada tahun ini. Sedangkan proyeksi IDB untuk pertumbuhan kawasan Asia-Pasifik naik dari proyeksi tahun lalu 4,2 persen menjadi 4,8 persen untuk 2023 dan 2024,” ujar dia dalam acara 14th Annual Conference Asia-Pacific Tax Forum di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, pada Rabu, 3 Mei 2023.

Bahkan, Ma’ruf melanjutkan, kontribusi kawasan Asia diperkirakan dapat mencapai 70 persen pertumbuhan ekonomi global tahun ini. Ditambah lagi peningkatan konsumsi dan investasi juga telah nampak di beberapa kawasan termasuk Asia-Pasifik.

Menurut Ma’ruf, pariwisata dan transportasi di berbagai negara termasuk dua contoh aktivitas yang meningkat seiring dengan pelonggaran pembatasan akibat dari pandemi. “Indonesia menilai momentum ini harus direspons secara lincah dan bijak terutama untuk mendorong aktivitas perdagangan, investasi, produktivitas, serta membangun ketahan ekonomi baik nasional maupun kawasan,” kata dia.

Wakil kepala negara itu menuturkan, Indonesia akan terus berkomitmen meningkatkan peran strategisnya di berbagai forum regional, multilateral, dan internasional. Terlebih saat ekonomi global tertekan akibat pandemi dan aneka distrupsi yang terjadi.

“Setelah sukses dengan Presidensi G20, tahun ini Indonesia memegang keketuaan ASEAN dengan harapan mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi di kawasan,” ucap Ma’ruf.

Dia menjelaskan, keberhasilan Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan dampak ikutannya ditentukan oleh keberanian mengambil langkah yang tidak biasa dalam situasi yang tidak biasa pula. Salah satunya pemerintah tetap melanjutkan reformasi kebijakan dan perundang-undangan.

Di antaranya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, UU Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. “Harapannya hal itu akan meningkatkan kemudahan berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya serta ikut mendukung upaya pemulihan ekonomi,” tutur dia.

Di samping itu, Ma’ruf berujar, pemerintah juga terus memperkuat hilirisasi sektor industri. Tujuannya untuk membangun industri yang tangguh dan berdaya saing global. “Pembangunan infrastruktur pun terus dikebut, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN,” kata Ma’ruf Amin.

Pilihan Editor: APTF ke-14 Dibuka, Ma'ruf Amin: Ekonomi Syariah dan Pajak Punya Napas yang Sama

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.