Terkini Bisnis: Izin Konsesi Kereta Cepat 80 Tahun, Mulai Mei Dana Bagi Hasil Sawit Disalurkan
Reporter
Tempo.co
Editor
Ali Akhmad Noor Hidayat
Selasa, 11 April 2023 18:00 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga 11 April 2023 sore dimulai dengan Kemenhub sudah sepakat mengizinkan perpanjangan konsesi Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Selanjutnya, pemerintah akan menyalurkan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit tahun 2023 sebesar Rp3,4 triliun dalam dua tahap, yakni pada bulan Mei sebanyak 50 persen dan bulan Oktober sebanyak 50 persen untuk 350 daerah.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan akan melakukan rapat kembali menyusul ditolaknya rencana impor KRL bekas oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Kemudian informasi mengenai Komisi III DPR RI akan kembali menggelar rapat untuk membahas transaksi janggal senilai Rp 349.874.187.502.987 atau Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan pada Selasa, 11 April 2023.
Selain itu berita tentang meningkatnya permintaan kendaraan di Pasar Mobil Kemayoran, Jakarta, menjelang mudik Lebaran 2023. Berikut adalah ringkasan dari kelima berita tersebut:
1. Kemenhub Sepakat Izin Konsesi Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diperpanjang Jadi 80 Tahun
"Kami sepakat akan izinkan. Secara data, memang dimungkinkan perpanjangan menjadi 80 tahun," tuturnya saat ditemui di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat pada Senin, 10 April 2023.
Menurutnya, perpanjangan konsesi itu akan memberikan kepastian adanya keuntungan dari pihak operator. Ia pun mengaku sudah melaporkan hasil perhitungannya kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Risal mengatakan saat ini tinggal menunggu kepastian hukum agar perpanjangan konsesi bisa resmi berjalan.
Baca berita selengkapnya di sini.
<!--more-->
2. Mulai Mei Dana Bagi Hasil Sawit Disalurkan, Sri Mulyani Berharap RPP Selesai
Pemerintah akan menyalurkan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit tahun 2023 sebesar Rp3,4 triliun dalam dua tahap, yakni pada bulan Mei sebanyak 50 persen dan bulan Oktober sebanyak 50 persen untuk 350 daerah.
Penyaluran DBH Sawit dilakukan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan serta kegiatan strategis lainnya yang akan diatur dalam peraturan Menteri Keuangan.
"Karena bulan Mei ini kami akan menyalurkan DBH Sawit, maka kami berharap Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) akan selesai sesudah kami berkonsultasi dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR di Jakarta, Selasa 11 April 2023.
Baca berita selengkapnya di sini.
3. Rencana Impor KRL Bekas Ditolak, Begini Kata Luhut dan Dirjen Perkeretaapian Kemenhub
Setelah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menolak rencana impor KRL bekas dari Jepang, pemerintah menyiapkan opsi lainnya untuk menggantikan 16 rangkaian KRL Jabodetabek yang harus dipensiunkan dalam dua tahun ke depan.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan pemerintah akan tetap mengacu pada hasil audit BPKP. Namun, pihaknya akan melakukan rapat kembali bersama kementerian dan lembaga terkait untuk mempertimbangkan langkah selanjutnya.
"Kami baru lihat audit itu saja, kalau ada pertimbangan lain dari audit BPKP akan kami lihat lagi nanti. Kami akan rapat lagi," tutur Luhut saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat pada Senin, 10 April 2023.
Baca berita selengkapnya di sini.
