Presiden Jokowi Minta Pemudik di Pelabuhan Merak Pesan E-ticket

Reporter

Antara

Editor

Agung Sedayu

Selasa, 11 April 2023 13:29 WIB

Sejumlah kendaraan bersiap menaiki kapal penyeberangan di Pelabuhan Merak, Banten, Minggu, 1 April 2022. Arus mudik pada H-1 lebaran di Pelabuhan Merak terpantau lengang dan tidak ada penumpukan kendaraan maupun penumpang. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Presiden Jokowi mengimbau kepada pemudik atau calon penumpang di Pelabuhan Merak sudah memesan tiket secara elektronik e-ticket melalui aplikasi atau "e-ticketing".

"Saya harapkan seluruh penumpang penyeberangan Merak sudah memesan tiket e-ticketing," kata Presiden Jokowi usai meninjau kesiapan mudik di Pelabuhan Merak, Banten, Selasa, 11 April 2023.

Presiden Jokowi meminta agar seluruh penumpang memiliki tiket sebelum masuk ke Pelabuhan Merak. "Semuanya harus punya tiket sebelum masuk Pelabuhan Merak," imbau Presiden Jokowi.

Menurut Kepala Negara, pemudik yang tidak memiliki tiket dinilai mengganggu kelancaran di Pelabuhan Merak. “Karena tahun yang lalu, sangat mengganggu yang tidak punya tiket,” ujar Jokowi.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga mengimbau para pemudik untuk menggunakan aplikasi Ferizy untuk kelancaran perjalanan ke kampung halaman.

Advertising
Advertising

Calon penumpang dapat memesan tiket kapal laut melalui aplikasi atau website Ferizy sejak H-60 sebelum keberangkatan. Untuk itu, calon pemudik harus sudah mulai rencanakan jadwal berangkat, minimal H-1 sudah memiliki tiket.

Selanjuntnya: Erick Thohir Mengatakan Kemacetan Pelabuhan Merak karena ...

<!--more-->

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menilai kepadatan penyeberangan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, maupun Pelabuhan Merak, Banten, terjadi karena masyarakat tidak biasa membeli dengan tiket elektronik (e-ticket).

Menurut Erick Thohir, pembelian tiket elektronik dapat membuat masyarakat datang ke pelabuhan sesuai jadwal tiket dan mendekati keberangkatan.

"Problemnya karena masyarakat belum biasa, maksa belum ada e-ticket mau naik tapi enggak punya tiket, ini yang harus diantisipasi," kata Erick di Kantor Staf Presiden (KSP) Jakarta pada Senin, 10 April 2023.

Erick pun menyiasati untuk berkoordinasi dengan Ditlantas Polda Metro Jaya untuk melakukan pengecekan tiket guna mengurangi kepadatan di pelabuhan. Selain itu, Pemerintah juga menambah akses pelabuhan untuk pemudik yang membawa kendaraan.

"Dengan Kemenhub (Kementerian Perhubungan) dan Pelindo, kami tambah akses pelabuhan. Pelabuhan Panjang bisa alternatif kendaraan pindah dari Sumatera ke Pulau Jawa," kata Erick.

Baca juga: Panen Raya Belum Selesai, Jokowi Tegaskan Impor Beras Hanya untuk Cadangan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Harapan Komisi Antirasuah kepada Pansel KPK Bentukan Jokowi

2 jam lalu

Harapan Komisi Antirasuah kepada Pansel KPK Bentukan Jokowi

Jokowi menetapkan sejumlah kriteria untuk anggota Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Diubah, Iuran Harus Pertimbangkan Finansial Masyarakat

5 jam lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Diubah, Iuran Harus Pertimbangkan Finansial Masyarakat

Pemerintah mewacanakan penghapusan sistem kelas BPJS Kesehatan dan menggantikannya dengan sistem KRIS sejak tahun lalu

Baca Selengkapnya

Pria Diamankan Paspampres di Konawe, Begini Penjelasan Asintel Danpaspampres dan Istana

5 jam lalu

Pria Diamankan Paspampres di Konawe, Begini Penjelasan Asintel Danpaspampres dan Istana

Asisten Intelijen Komandan Paspampres mengatakan pengamanan Presiden Jokowi saat kunjungan kerja di Konawe, Sulawesi Tenggara, sudah sesuai prosedur.

Baca Selengkapnya

Musa Rajekshah Sebut Kunjungan Jokowi ke Medan Bukan untuk Urusi Pilkada Sumut 2024

5 jam lalu

Musa Rajekshah Sebut Kunjungan Jokowi ke Medan Bukan untuk Urusi Pilkada Sumut 2024

Musa Rajekshah, membantah, kunjungan Presiden Jokowi ke Medan pada Kamis, 11 April 2024 berkaitan dengan Pilkada Sumatera Utara 2024.

Baca Selengkapnya

Berita Terkini: Kritik Jatam Terhadap Rencana Bagi-Bagi IUP untuk Ormas sampai TKN Prabowo-Gibran Evaluasi Rencana Menaikkan PPN Sampai 12 Persen

6 jam lalu

Berita Terkini: Kritik Jatam Terhadap Rencana Bagi-Bagi IUP untuk Ormas sampai TKN Prabowo-Gibran Evaluasi Rencana Menaikkan PPN Sampai 12 Persen

Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa sore, 14 Mei 2024

Baca Selengkapnya

Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong Akan Bertemu Ketua Umum PSSI Erick Thohir Pekan Depan Bahas Kontrak Baru

6 jam lalu

Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong Akan Bertemu Ketua Umum PSSI Erick Thohir Pekan Depan Bahas Kontrak Baru

Shin Tae-yong mengatakan bahwa ia sama sekali tidak terbebani andaikan dalam kontrak baru nanti dirinya dibebani target tinggi oleh PSSI.

Baca Selengkapnya

Novel Baswedan Sebut Pansel KPK 2019 Hasilkan Pimpinan yang Justru Merusak Badan Antirasuah, Siapa Mereka?

6 jam lalu

Novel Baswedan Sebut Pansel KPK 2019 Hasilkan Pimpinan yang Justru Merusak Badan Antirasuah, Siapa Mereka?

Menurut Novel Baswedan Pansel KPK 2019 disebut menghasilkan pimpinan yang justru merusak KPK. Siapa saja anggota Pansel saat itu?

Baca Selengkapnya

Relawan Solmet Dorong Jokowi Jadi Sekjen PBB, Apa Syarat dan Prosedur Jabat Sekretaris Jenderal PBB?

7 jam lalu

Relawan Solmet Dorong Jokowi Jadi Sekjen PBB, Apa Syarat dan Prosedur Jabat Sekretaris Jenderal PBB?

Relawan Solmet mendorong Jokowi menjadi Sekjen PBB usai masa jabatannya. Bagaimana syarat dan prosedur menjabat Sekretaris Jenderal PBB?

Baca Selengkapnya

Apa Saja Tugas Pansel KPK, Bagaimana Aturan Hukumnya?

7 jam lalu

Apa Saja Tugas Pansel KPK, Bagaimana Aturan Hukumnya?

Jokowi akan mengumumkan anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK pada Mei ini. Apa saja tugas Pansel KPK?

Baca Selengkapnya

Agar Tak Jadi Proyek Mangkrak, Jokowi Akan Evaluasi Seluruh PSN dan KEK Juni Mendatang

7 jam lalu

Agar Tak Jadi Proyek Mangkrak, Jokowi Akan Evaluasi Seluruh PSN dan KEK Juni Mendatang

Presiden Jokowi akan evaluasi PSN dan KEK pada akhir Juni, yang tidak lolos kriteria tidak akan dilanjutkan. Tak ingin bebani pemerintahan berikutnya

Baca Selengkapnya