INFO BISNIS – Indonesia memiliki sumber daya dan potensi untuk negara dengan ekonomi besar dunia. Hal itu dikatakan Direktur Wholesale & International Banking PT Bank Negara Indonesia (Perseo) Tbk. Silvano Rumantir saat BUMN Menyapa PPI & Pengusaha di Kedutaan Besar RI di Singapura.

Secara spesifik, lanjut dia, Indonesia dikenal sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Pemilik sumber panas bumi terbesar kedua, negara demokratis terbesar ketiga, populasi terbesar keempat serta pemilik cadangan nikel nomor wahid secara global. Namun, berbagai potensi ini bisa terbengkalai begitu saja bila tidak diteruskan kepada generasi mendatang.

"Potensi ini hanya menjadi potensi kalau tidak ada yang mau menjalani. Itu salah satu alasan kita kumpul di sini untuk mencoba memberikan perspektif bahwa kerja di BUMN sekarang sudah beda," katanya.

Perusahaan-perusahaan BUMN di dalam negeri telah berbenah untuk mengoptimalkan potensi yang ada. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, Menteri BUMN Erick Thohir memangkas jumlah perusahaan plat merah dari 144 menjadi hanya 41 perusahaan.

Bentuk transformasi lainnya adalah membentuk holding, dimulai dari holding pertambangan (MIND ID), holding sektor farmasi (Bio Farma), holding pangan (ID Food), asuransi (IFG), holding pertahanan (ID Defend) hingga holding pariwisata bernama (In Jouney).

Keberadaan holding tersebut menjadikan kinerja BUMN cukup positif. Bahkan total aset dan revenue perusahaan BUMN mencapai Rp12.500 triliun, mengalahkan perusahaan investasi Singapura, Temasek.

Dari perkembangan itu, menurutnya para diaspora diajak berpeluang untuk memberikan kontribusi langsung membangun sekaligus mengembangkan perusahaan plat merah seiring dengan besarnya potensi yang ada.

Apalagi, kementerian mulai menyasar kalangan milenial untuk menduduki posisi penting di pelbagai perusahaan negara. Saat ini sekitar 5 persen direksi BUMN merupakan generasi milenial.

"Harapannya tahun ini kita cukup ambisius 25 persen (generasi milenial) target yang diberikan oleh kementerian. Saya diminta Bang Arya Sinulingga menjadi salah satu pengurus BUMN Muda. Ketuanya juga diaspora namanya Soleh Ayyubi Wadir Kimia Farma," tuturnya.

Dari sisi kesempatan kerja, kata dia, pemerintah memberikan ruang cukup besar kepada perempuan. Bahkan, beberapa sosok telah ditunjuk sebagai direktur utama di perusahaan milik negara.

Beberapa di antaranya Dirut PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, Dirut PT ASDP Ferry Indonesia (Persero), Ira Puspadewi hingga Dirut PT Pelni (Perseo) Tri Andayani. "Bila ada sedikit panggilan di hati kalian untuk bagaimana sih rasanya bekerja buat negara. Nah yang paling aman adalah join BUMN. Kalau kalian ada interest kerja di Indonesia, peluangnya pasti ada. Pasti ada," ujarnya.

Sementara itu, Silvano memandang bahwa terdapat beberapa perbedaan yang cukup terasa antara bekerja di swasta atau asing dengan perusahaan milik negara.

Bila bekerja dengan perusahaan swasta atau luar negeri, para profesional mendapat arahan target pertumbuhan kinerja dan aturan yang ditetapkan langsung oleh kantor pusat.

Semua arahan tersebut harus dicapai dengan tingkat paling maksimal. Bila tak tercapai, maka pekerja harus rela terdepak dan meninggalkan posisi yang didudukinya.

"Memang akan banyak hal yang bisa kita pelajari. Namun sebenarnya, We are just a number. Kita bisa diganti kapan pun ketika tidak dapat mengikuti semua target yang ditetapkan," katanya.

Silvano melanjutkan, kondisi serupa pun berlaku serupa pada BUMN. Kendati demikian, selain bergelut dengan target dan aturan, profesional BUMN dituntut untuk dapat membantu ekonomi negeri melalui dukungan pada usaha mikro kecil menengah yang tak banyak swasta dan asing mau menyentuhnya.

BUMN juga sering mendapat penugasan untuk membantu sektor ekonomi terdampak dengan segala upaya, tetapi tetap harus comply dengan semua aturan tata kelola perusahaan yang baik.

Di tahap ini, tambahnya, profesional justru dituntut untuk mencari solusi lebih inovatif untuk membantu pembangunan ekonomian negeri tanpa harus meninggalkan satu orang pun di belakang.

"Profesional BUMN juga dituntut dekat dengan pemangku kepentingan khususnya pemerintah untuk membantu dalam hal mendesain ekonomi agar lebih berkelanjutan," ujarnya.