TEMPO.CO, Nusa Dua - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan salah satu prasyarat dari digitalisasi terhadap pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah adanya kerangka kerja yang dapat mengelola ekosistem digital agar mudah diakses dan terjangkau.

Di saat yang sama, ekosistem tersebut juga harus dapat mengamankan dan memberikan manfaat yang optimal, terutama pada perlindungan data bagi UMKM.

"Seperti yang kita ketahui pengumpul Big Data adalah pemenangnya. Dia yang memegang data, mengontrol permainan ini," ujar Sri Mulyani dalam rangkaian acara Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN di Nusa Dua, Bali, Rabu, 29 Maret 2023.

Kerangka kerja tersebut, menurut bekas Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, dapat dijalankan dengan melibatkan pelaku sektor publik dan swasta untuk memungkinkan ekosistem ekonomi digital berkembang di negara-negara ASEAN. Sehingga hal tersebut mendorong UMKM bisa bertransformasi ke digital dan meningkatkan penghasilannya.

Nantinya, digitalisasi tersebut juga diharapkan dapat menghubungkan para pedagang di ASEAN, serta membuka akses pasar dan modalitas bisnis baru ke depannya. "Ini pasti akan meningkatkan jangkauan mereka, dan juga memungkinkan mereka untuk mempromosikan dan menjual produk di luar batas tradisional mereka," ujar Sri Mulyani.

Selanjutnya: Untuk dapat mengembangkan kerangka kerja ...

<!--more-->

Untuk dapat mengembangkan kerangka kerja yang komprehensif tersebut, Sri Mulyani mengatakan prinsip prasyarat yang harus ditempuh adalah penyediaan infrastruktur digital untuk publik. Artinya, penting bagi pemerintah untuk berinvestasi dalam infrastruktur digital.

Kebijakan penting lainnya adalah harus adanya pusat data atau platform khusus untuk bisa mengelola berbagai data yang dihasilkan. Sehingga, data-data tersebut dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengatasi berbagai tantangan terkait persoalan UMKM tersebut.

Bersamaan dengan meliasnya partisipasi UMKM dalam ekosistem digital, Sri Mulyani mengatakan masalah perlindungan dan keamanan juga menjadi hal yang mesti dipastikan. Termasuk, perlunya penerapan prinsip perlindungan konsumen, adanya standar akuntabiitas, dan pemantauan rantai pasok UMKM di platform.

"Perkara kesepakatan dengan pelanggan dan platform, serta standar keamanan perlindungan data juga menjadi sangat kritis," ujar Sri Mulyani.

Pilihan Editor: Sri Mulyani Rapat 5 Jam Soal Transaksi Janggal, Alphard Masuk Apron Malah Jadi Berita Populer

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.