TEMPO.CO, Nusa Dua - Rangkaian Pertemuan Pertama Menteri Keuangan dan Bank Sentral ASEAN dimulai pada hari ini, Selasa, 28 Maret 2023 hingga Jumat, 31 Maret 2023. Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo mengatakan pada pertemuan ini para peserta akan membahas berbagai masalah yang masih sama sejak pertemuan G20 tahun lalu.

"Eksternal masih punya tekanan, dan global memberikan dampak signfikan ke ekonomi malro, dan Indonesia," ujar Dody di Hotel Hilton, Nusa Dua, Bali, Senin, 27 Maret 2023. Pertemuan tersebut dianggap penting untuk menciptakan kawasan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Saat ini, kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu, kondisi perekonomian ASEAN relatif stabil. Bahkan untuk tahun 2023, organisasi internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan OECD memandang kawasan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi ini di tahun 2023 ini.

Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia akan menghadirkan sekitar 24 pertemuan yang meliputi pertemuan utama--mulai tingkat Deputi hingga Prinsipal--dan pertemuan pendukung yang berbalut tema “Discover Indonesia”, khususnya mengangkat budaya Sulawesi dan Kalimantan sekaligus menunjukkan giat pariwisata Indonesia.

Dalam rangkaian pertemuan utama, para delegasi akan menyusun langkah kolektif dan kolaboratif untuk mewujudkan tiga poin Priorities Economic Deliverables (PEDs), antara lain pembangunan kembali dan pemulihan regional, ekonomi digital, dan keberlanjutan.

Kerangka tersebut diharapkan dapat memperkuat para negara anggota ASEAN dalam menghadapi tantangan ekonomi dunia melalui langkah bersama sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia.

Contoh implementasi dalam pilar Recovery Rebuilding adalah melalui eksplorasi implementasi bauran kebijakan di negara-negara ASEAN sesuai karakteristik setiap negara mengingat negara-negara ASEAN relatif memiliki permasalahan ekonomi yang serupa pasca pandemi.

Selanjutnya: Adapun contoh lainnya adalah ...

<!--more-->

Adapun contoh lainnya adalah upaya mengurangi ketergantungan pada mata uang utama melalui skema Local Currency Transaction (LCT) yang merupakan perluasan dari skema sebelumnya Local Currency Settlement (LCS) yang sudah mulai diterapkan antarnegara ASEAN.

Sementara itu, di bidang keuangan, inisiatif bilateral swap arrangement antara beberapa negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand, diharapkan bantalan ketahanan keuangan kawasan dan masing-masing negara.

Pada area sistem pembayaran, implementasi interkoneksi sistem pembayaran yang saling terhubung antar negara melalui Regional Payment Connectivity (RPC) akan terus diperluas dalam rangka digitalisasi pembayaran lintas negara. Pada November 2022 kemarin, telah dilakukan penandatanganan kerjasama antara Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand.

Adapun dalam implementasi pilar Sustainability, ASEAN telah mengembangkan ASEAN Taxonomy versi kedua yang merupakan sistem atau ‘kamus’ untuk menggolongkan kegiatan ekonomi di kawasan untuk menentukan aktivitas-aktivitas yang dapat memperoleh pembiayaan hijau dengan biaya yang lebih murah.

Taksonomi ini diharapkan bisa diterima dan didukung oleh para Menteri dan Gubernur Bank Sentral pada pertemuan bulan Maret 2023. Untuk beralih bahan bakar fosil ke energi terbarukan, dibutuhkan transisi. Untuk itu, Indonesia telah melakukan beberapa aktivitas transisi seperti pensiun dini pembangkit listrik tenaga batu bara dan Carbon Capture Utilization Storage (CCUS) yang akan mendapatkan pembiayaan transisi (transition finance).

Dari Pilar Digital Economy, pembahasan didorong lebih lanjut terkait inisiatif-inisiatif dalam mendukung inklusi dan literasi keuangan digital bagi UMKM di kawasan ASEAN.

Pilihan Editor: Sri Mulyani Beberkan Surat PPATK soal Transaksi Rp 349 T, Seperti Apa Isinya?

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.