Bapanas: Bansos Daging Ayam dan Telur Diberikan ke 1,46 Juta Masyarakat Berisiko Stunting

Senin, 27 Maret 2023 09:01 WIB

Pengurus RT mengumpulkan sembako Bantuan Pangan Non Tunai (BSNT) untuk dibagikan ke penerima manfaat di desa Pabean udik, Indramayu, Jawa Barat, Selasa, 13 Juli 2021. Kementerian Sosial telah mencairkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk 18,8 juta penerima manfaat seiring diberlakukannya PPKM Darurat. ANTARA/Dedhez Anggara

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengumumkan bantuan sosial atau bansos berupa daging ayam dan telur akan segera digelontorkan. Bansos dua komoditas ini akan diberikan kepada kelompok sasaran yang lebih spesifik, yaitu 1,4 6 juta kelompok masyarakat dengan risiko stunting.

"Penerimanya berdasarkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)," ujarnya dalam keterangan tertulis pada Ahad, 26 Maret 2023.

Pendistribusian bansos daging ayam dan telur ini akan dikelola oleh BUMN Pangan ID Food. Arief menuturkan pihaknya akan berupaya menyalurkan bansos ini sebelum Lebaran 2023 atau Idul Fitri.

Lebih jauh, Arief menjelaskan Bapanas akan membantu penyerapan hasil penyerapan hasil produksi peternak ayam boiler dan petelur dalam negeri. Kemudian pasokan tersebut diberikan ke keluarga yang memiliki risiko stunting.

"Jadi di hulu kami serap, di hilir kami berikan ke masyarakat yang lebih detail lagi, yaitu keluarga risiko stunting berdasarkan data dari BKKBN" kata Arief.

Advertising
Advertising

Dengan demikian, menurutnya, ekosistem pangan dapat terintegrasi sehingga sinergi hulu-hilir dapat terjaga. Sebab, di sisi hulu hasil produksi petani peternak dan nelayan dapat terserap melalui peran BUMN Pangan sebagai offtaker. Sementara di hilirnya, kata Arief, berbagai program pemerintah seperti pengentasan stunting dan pengentasan daerah rentan rawan pangan dapat tereksekusi dengan baik.

Bapanas juga menekankan pentingnya kerja sama antardaerah dalam membangun sinergi hulu hilir tersebut dalam menjaga stabilitas pangan dan mengendalikan inflasi. Ia menilai pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pangan di daerahnya masing-masing.

"Program-program pengentasan kemiskinan dan pengendalian inflasi yang dijalankan di daerah juga akan berdampak pada pergerakan ekonomi daerah dan nasional." ujar Arief.

Pilihan Editor: Antisipasi Lonjakan Lalu Lintas Laut Saat Mudik, Kemenhub Lakukan 3 Hal Ini

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Berita terkait

Mendagri Tito Keluhkan Mayoritas Inflasi Provinsi Lampaui Angka Nasional

2 jam lalu

Mendagri Tito Keluhkan Mayoritas Inflasi Provinsi Lampaui Angka Nasional

Menteri TIto Karnavian meminta kepala daerah memerhatikan inflasi di daerahnya masing-masing.

Baca Selengkapnya

Penyebab Pemerintah Sulit Capai Target Penurunan Stunting di Indonesia

3 jam lalu

Penyebab Pemerintah Sulit Capai Target Penurunan Stunting di Indonesia

Pemerintah menurunkan target penyelesaian masalah stunting dari 14 Persen menjadi 17 persen pada 2024.

Baca Selengkapnya

Erick Thohir Integrasikan Sektor Pupuk dan Pangan dalam Cetak Biru BUMN

1 hari lalu

Erick Thohir Integrasikan Sektor Pupuk dan Pangan dalam Cetak Biru BUMN

Menteri BUMN, Erick Thohir menyiapkan rancangan cetak biru BUMN hingga 2034 Mencakup rencana integrasi sektor pupuk dan pangan

Baca Selengkapnya

Kementerian BUMN Lakukan Perbaikan Keuangan di PT Indofarma Tbk

1 hari lalu

Kementerian BUMN Lakukan Perbaikan Keuangan di PT Indofarma Tbk

Kementerian BUMN melakukan rasionalisasi dan perbaikan terhadap keuangan PT Indofarma Tbk untuk meningkatkan kinerja perusahaan

Baca Selengkapnya

Harga Beras SPHP Naik jadi Rp 12.500 per Kilogram, Bapanas Beberkan Alasannya

1 hari lalu

Harga Beras SPHP Naik jadi Rp 12.500 per Kilogram, Bapanas Beberkan Alasannya

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo buka suara soal naiknya harga beras merek SPHP.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Penjelasan Bulog atas Harga Beras Mahal, Viral Tas Hermes hingga Kekayaan Dirjen Bea Cukai

2 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Penjelasan Bulog atas Harga Beras Mahal, Viral Tas Hermes hingga Kekayaan Dirjen Bea Cukai

Penjelasan Bulog atas harga beras yang tetap mahal saat harga gabah terpuruk.

Baca Selengkapnya

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

2 hari lalu

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.

Baca Selengkapnya

BI: Inflasi di Jawa Tengah Turun setelah Idul Fitri, Berapa?

2 hari lalu

BI: Inflasi di Jawa Tengah Turun setelah Idul Fitri, Berapa?

Daerah dengan catatan inflasi terendah di Jawa Tengah adalah Kabupaten Rembang yaitu 0,02 persen.

Baca Selengkapnya

LPEM UI Sebut Tiga Sumber Inflasi, Rupiah sampai Konflik Iran-Israel

3 hari lalu

LPEM UI Sebut Tiga Sumber Inflasi, Rupiah sampai Konflik Iran-Israel

Inflasi April 2024 sebesar 3 persen secara year on year.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Stagnan di 3,2 Persen, Bagaimana Dampaknya ke RI?

3 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Stagnan di 3,2 Persen, Bagaimana Dampaknya ke RI?

Sri Mulyani menyebut perkiraan pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini bakal relatif stagnan dengan berbagai risiko dan tantangan yang berkembang.

Baca Selengkapnya