TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah terus menyuarakan larangan aktivitas membeli barang bekas atau thirfting khususnya pakaian bekas impor. Deputi bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kementerian Koperasi dan UKM, Hanung Harimba Rachman, menilai impor pakaian bekas membuat Indonesia menjadi tempat pembuangan limbah dari negara lain.

Oleh sebab itu, Kementerian Koperasi dan UKM melihat thrifting pakaian bekas impor tersebut sebagai masalah yang harus diperangi. "Kami tidak mau kita jadi bangsa yang menampung sampah. Itu juga menghancurkan industri pakaian dan alas kaki," ujar Hanung di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Kamis, 16 Maret 2023.

Padahal di saat yang sama, tiga persen lapangan kerja berasal dari sektor tekstil dan produk tekstil. "Kontribusi untuk GDP juga besar," imbuhnya.

Menurut Hanung, thrifting menghancurkan industri dalam negeri karena mengambil pangsa pasar dari kelas menengah ke bawah. Padahal, pasar tersebut mestinya menjadi pasar UKM tanah air. "Mereka ingin beli barang branded dengan harga murah," ujar dia.

Hanung berujar, impor pakaian besar biasanya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Tidak jarang, pakaian bekas itu diselundupkan atau melalui jalur ilegal.

Parahnya, kata Hanung, sebagian pakaian bisa dipakai, sedangkan sebagian lain berupa sampah yang mesti dimusnahkan. Karena itu, Hanung menilai perkara impor pakaian bekas bukan hanya mengancam keberlangsungan industri, tetapi menyangkut permasalahan lingkungan.

Selanjutnya: "Itu yang ingin kami lawan, karena ..."

<!--more-->

"Itu yang ingin kami lawan, karena untuk memusnahkannya juga butuh biaya besar. Treatment limbah itu berbeda," ujar Hanung.

Isu impor pakaian bekas dan thifting memang kembali muncul akhir-akhir ini. Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga sudah melarang bisnis baju bekas impor atau thrifting. Bisnis baju bekas impor tersebut, menurut Jokowi, mengganggu industri tekstil dalam negeri.

Jokowi pun meminta lembaga terkait untuk menelusuri bisnis impor baju bekas tersebut dan usaha penjualan baju bekas impor. Menurut Jokowi, sampai sekarang sudah ada beberapa pelaku bisnis tersebut yang tertangkap. "Sudah saya perintahkan untuk mencari betul dan sehari dua hari sudah banyak yang ketemu," kata Jokowi.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas berjanji akan menindaklanjuti perintah Presiden Jokowi yang melarang penjualan thrifting yang kini akan marak. Menurut Zulhas, usaha baju bekas impor itu merugikan para pengusaha tekstil dalam negeri dan membawa penyakit.

Zulhas menyatakan penindakan akan dilakukan di kawasan yang banyak terdapat usaha thrifting seperti di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Ia juga meminta kepada masyarakat yang mengetahui pusat thrifting untuk melaporkannya ke pemerintah. Sebab, kata dia, bisnis baju bekas impor ini telah mengakibatkan kerugian negara hingga miliaran rupiah dan menurunkan tingkat ekspor.

RIRI RAHAYU | M. JULNIS FIRMANSYAH

Pilihan Editor: Menteri Teten Sebut Thrifting Pakaian dan Sepatu Impor Ancam Pelaku UMKM Lokal

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.