Terkini Bisnis: Kuota Mudik Gratis BUMN 65.603 Kursi hingga Penyebab Harga Pupuk NPK Terbang

Selasa, 14 Maret 2023 18:00 WIB

DeskripsiKetua LOC Piala Dunia U-20 2023 Erick Thohir bersama jajarannya saat meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Senin, 13 Maret 2023. TEMPO/Randy

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini hingga Selasa sore, 14 Maret 2023 dimulai dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyediakan 65.603 kuota mudik gratis pada musim lebaran 1444 H/2023 M.

Disusul, sejumlah instansi pemerintahan dan perusahaan telah bersiap menyediakan program mudik gratis 2023 yang bisa diikuti oleh semua kalangan masyarakat. Program mudik gratis 2023 ini diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan atau Kemenhub dan beberapa perusahaan lain.

Berikutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono dan Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur Wahono Saputro hari ini, Selasa, 14 Maret 2023. Pemanggilan Andhi dan Wahono dalam rangka klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang mereka serahkan ke KPK sebelumnya.

Selanjutnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebut sudah ada dua investor besar yang tertarik membangun hotel bintang 5 di kawasan Danau Toba. Saat ini, fasilitas penginapan hotel bintang 5 memang belum tersedia di kawasan wisata tersebut.

Kabar terakhir, PT Pupuk Indonesia (Persero) menyebut mahalnya pupuk NPK disebabkan perang Rusia Ukraina. Kelima berita tersebut paling banyak diakses oleh para pembaca di kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan kelima berita trending tersebut:

Advertising
Advertising

Selanjutnya: 1. BUMN Sediakan Kuota 65.603 Mudik Gratis

<!--more-->

1. BUMN Sediakan Kuota 65.603 Mudik Gratis, Syarat dan Ketentuannya Diluncurkan Besok

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui perusahaan-perusahaannya akan menyediakan 65.603 kuota mudik gratis pada musim lebaran 1444 H/2023 M.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pihaknya akan meluncurkan program mudik gratis tersebut pada Rabu 15 Maret 2023.

"Program mudik bersama BUMN merupakan salah satu upaya BUMN untuk mewujudkan peran nyata dalam membantu masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan mudik ke kampung halamannya," kata Erick melalui keterangan resminya, Selasa 14 Maret 2023.

Erick menyampaikan program mudik bersama ini akan diikuti oleh 24 BUMN yang diberangkatkan dari berbagai titik-titik pemberangkatan, baik di terminal, stasiun maupun pelabuhan.

Berita selengkapnya baca di sini.

Berita terkait

LHKPN KPK: Ada 48 Wajib Lapor Baru di Kabinet Prabowo

7 jam lalu

LHKPN KPK: Ada 48 Wajib Lapor Baru di Kabinet Prabowo

KPK mencatat ada 48 orang wajib lapor LHKPN di Kabinet Merah Putih.

Baca Selengkapnya

KPK akan Periksa Kepatuhan LHKPN Tom Lembong yang Tidak Ada Rumah dan Kendaraan

11 jam lalu

KPK akan Periksa Kepatuhan LHKPN Tom Lembong yang Tidak Ada Rumah dan Kendaraan

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengapresiasi perhatian publik terhadap kepatuhan LHKPN Tom Lembong.

Baca Selengkapnya

KPK Siap Bantu Kejaksaan Agung Telusuri Aset-aset Tom Lembong dari Data LHKPN

13 jam lalu

KPK Siap Bantu Kejaksaan Agung Telusuri Aset-aset Tom Lembong dari Data LHKPN

KPK akan menyediakan informasi untuk Kejaksaan Agung bila ingin menelusuri aset-aset Tom Lembong yang kini tersangka kasus impor gula.

Baca Selengkapnya

LHKPN Rp 101 Miliar, Tom Lembong Tak Punya Rumah dan Kendaraan

14 jam lalu

LHKPN Rp 101 Miliar, Tom Lembong Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Kejaksaan Agung menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka korupsi impor gula.

Baca Selengkapnya

Tampung Banyak Keluhan, Sudaryono Ingin Tata Kelola Pupuk ada di Bawah Kementan

1 hari lalu

Tampung Banyak Keluhan, Sudaryono Ingin Tata Kelola Pupuk ada di Bawah Kementan

Wamen Kementan, Sudaryono, mengatakan Kementrian Pertanian ingin mengambil alih tata kelola pupuk yang saat ini masih diatur berbagai lembaga kementerian

Baca Selengkapnya

Menteri dan Pejabat Kabinet Merah Putih Wajib Lapor LHKPN, Berikut Info Lengkap e-LHKPN

2 hari lalu

Menteri dan Pejabat Kabinet Merah Putih Wajib Lapor LHKPN, Berikut Info Lengkap e-LHKPN

Para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih wajib mengirimkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)? Ini penjelasan soal e-LHKPN.

Baca Selengkapnya

Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Wajib Laporkan Harta Kekayaan, Ini Alasannya

2 hari lalu

Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Wajib Laporkan Harta Kekayaan, Ini Alasannya

Mengapa para menteri dan wakil menteri kabinet Merah Putih harus mengirimkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)? Begini aturannya.

Baca Selengkapnya

Profil Teuku Riefky Harsya, Wajah Baru di Kementerian Prabowo

3 hari lalu

Profil Teuku Riefky Harsya, Wajah Baru di Kementerian Prabowo

Pria kelahiran Jakarta, 28 Juni 1972 itu menyatakan bahwa ia bisa menjamin sinergitas di antara kementerian yang ia pimpin dengan Kementerian Pariwisata yang merupakan pecahan lain dari Kemenparekraf.

Baca Selengkapnya

Punya Uang Hampir Rp 1 Triliun, Berapa Harta Eks Pejabat MA Zarof Ricar di LHKPN?

3 hari lalu

Punya Uang Hampir Rp 1 Triliun, Berapa Harta Eks Pejabat MA Zarof Ricar di LHKPN?

Zarof Ricar menyimpan uang tunai hampir Rp 1 triliun dan emas senilai Rp 75 miliar. Harta yang dilaporkan ke KPK hanya Rp 51 miliar.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Zarof Ricar, Eks Pejabat MA yang Jadi Makelar Kasus Gregorius Ronald Tannur

3 hari lalu

Fakta-Fakta Zarof Ricar, Eks Pejabat MA yang Jadi Makelar Kasus Gregorius Ronald Tannur

Eks pejabat MA, Zarof Ricar ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dalam perkara kasasi Ronald Tannur.

Baca Selengkapnya