TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah 69 pegawai Kementerian Keuangan atau Kemenkeu berisiko tinggi karena diduga memiliki harta kekayaan tidak wajar. Dari jumlah tersebut, 27 orang menjadi prioritas untuk diperiksa.

Hal ini diungkap Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo dalam rekaman suara yang diterima Tempo dari Tim Humas Kemenkeu, Senin 13 Maret 2023. "Dari 69 yang masuk resiko tinggi, ada 55 orang layak klarifikasi. Saat ini kita prioritaskan kurang lebih 27 pegawai," kata Prastowo dalam rekaman tersebut.

Dia menjelaskan, 10 pegawai akan dipanggil sampai awal minggu ini, sedangkan sisanya akan diselesaikan sepekan ini sampai awal pekan depan. Dalam dua minggu ini, 27 pegawai Kemenkeu yang menjadi top priority tersebut akan diperiksa.

Ditanya apakah 27 pegawai Kemenkeu itu terdiri dari Direktorat Pajak dan Direktorat Bea Cukai, Prastowo menjawab "Sejauh yang kami ketahui seperti itu. Nanti kita cek ke pengumuman berikutnya."

Kemenkeu juga meminta bantuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk men-tracking 27 pegawai tersebut. Prastowo mengaku tidak tahu detail jumlah harta pegawai-pegawai tersebut.

"Karena penyimpangan itu bukan sekedar jumlah harta, tetapi profil dengan jabatan, lalu juga informasi lain yang diluar itu, seperti kemarin ada info dari KPK terkait dengan pegawai yang punya perusahaan. Nah ini kan juga kita masukkan sebagai risiko, meskipun penghasilan tidak besar tapi ada risiko di sana," papar Prastowo.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat menyebut pihaknya tengah menginvestigasi 69 pegawainya yang berisiko tinggi dalam Instagram pribadinya, @smindrawati pada Sabtu, 11 Maret 2023.

"Saya minta Itjen Kemenkeu menyampaikan ke publik perkembangan investigasinya," tulis dia di Instagramnya.

Pilihan Editor: Eks Kepala Bea Cukai Yogya Eko Darmanto Kembali Temui Itjen Kemenkeu, Klarifikasi Kekayaan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini