TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita buka suara soal impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang. Ia mengatakan pihaknya telah memerintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit pembelian KRL bekas Jepang tersebut.

"Kami sekarang audit. Kami minta diaudit oleh BPKP, insya Allah dalam waktu 10 hari kalau dinyatakan selesai nanti kita bisa lihat," ujarnya saat ditemui Tempo di Jakarta International Expo, Jakarta Pusat pada Kamis, 9 Maret 2023.

Agus menjelaskan BPKP akan mengaudit terlebih dahulu kemampuan pengadaan KRL bekas Jepang oleh PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA. Audit tersebut meliputi kemampuan keuangan, kemampuan teknologi, dan juga audit kondisi armada.

Setelah audit dilakukan secara menyeluruh, kata dia, barulah diputuskan berapa banyak rangkaian gerbong (train set) yang akan diimpor. Pasalnya, pemerintah akan tetap memprioritaskan opsi retrofit. Artinya, pemerintah akan mengutamakan penambahan teknologi pada rangkaian KRL yang lama untuk mendukung upaya peremajaan.

"Pemerintah memutuskan retrofit, nanti kami lihat dari hasil auditnya berapa banyak yang bisa kami retrofit," ucapnya.

Dengan demikian, pemerintah akan melakukan retrofit sebanyak-banyaknya terhadap KRL yang direncanakan pensiun, sesuai hasil audit BPKP. Tetapi apabila kemampuannya retrofitnya juga terbatas, ia menuturkan ada pilihan hybrid, yaitu retrofit dan impor.

Adapun PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) telah merencanakan impor 10 gerbong KRL bekas Jepang pada tahun ini. KCI juga bakal mengimpor 19 gerbong lainnya pada 2024.

Agus mengatakan tim BPKP juga sudah dikirimkan ke Jepang untuk melakukan audit terhadap train set yang akan diimpor. Kementerian dan lembaga terkait, tuturnya, juga sudah melakukan rapat, termasuk bersama Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh. "Jadi semua tunggu audit ya," ujar Agus.

Selanjutnya: Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi...

<!--more-->

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan rencana impor tersebut tergantung dari hasil audit yang dilakukan oleh BPKP. Namun, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyatakan belum melakukan audit atas perencanaan impor KRL bekas Jepang itu. Pasalnya, BPKP belum menerima surat permintaan resmi dari Kementerian terkait.

"Belum (melakukan audit). Baru mulai perencanaan auditnya," kata dia saat dihubungi Tempo pada Selasa malam, 7 Maret 2023.

Sementara itu, Luhut mengatakan rencana impor kereta rel listrik atau KRL bekas harus segera dilakukan. Impor gerbong kereta tersebut untuk mengganti kereta yang rencananya akan dikonservasi mulai tahun ini.

Kereta bekas tersebut tidak akan langsung digunakan untuk operasional commuterline. KAI Commuter akan melakukan pembaruan pada gerbong-gerbong kereta yang diimpor itu. Misalnya, mengganti AC di dalam kereta, bangku-bangku di setiap kereta, dengan barang-barang yang memiliki tingkat TKDN (Tingkat Komponen Dalam) yang tinggi.

KCI pun telah menghitung, setidaknya TKDN setiap train set kereta akan mencapai 40 persen setelah interior dan eksterior kereta tersebut diganti.

Pilihan Editor: Insentif Kendaraan Listrik, Pemborosan Duit Negara dan Tidak Efektif Menekan Konsumsi BBM

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.