TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi kebocoran data milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Dia mengatakan telah mendapatkan laporan soal kebocoran data itu dari tim Central Transformation Office (CTO) Kemenkeu.

“Oh itu yang laptop karyawan, saya dapat report-nya,” ujar Sri Mulyani dalam wawancara khusus dengan Tempo di kantornya, Jakarta Pusat, pada Jumat, 3 Maret 2023.

Oleh sebab itu, kini akan ada langkah penertiban terhadap penggunaan laptop individual yang kemudian konfigurasinya bisa diakses hacker atau peretas. Menurut Sri Mulyani, sebenarnya sudah lama Kemenkeu membicarakan soal keamanan siber, tapi selalu ada saja yang tidak menjalankan.

“Tapi bener mereka sudah melakukan langkah pengamanan selanjutnya,” tutur Sri Mulyani.

Di Kemenkeu, bendahara negara tersebut menuturkan, untuk masalah cyber crime sudah ada tim yang menanganinya. Dia menjelaskan bahwa hal itu menjadi fenomena karena semuanya beralih ke digital. “Ini akan menjadi ancaman,” tutur dia.

Awalnya, informasi soal kebocoran data DJP diungkap oleh akun Twitter bernama FalconFeedsio melalui cuitannya beberapa hari lalu. Akun tersebut mengunggah tangkapan layar sebuah situs berisi spesifikasi data dari DJP yang bocor.

"Database Ditjen Pajak telah ditambahkan ke forum hacker. Data yang diklaim ini menampung 34 file dalam format RAR, PDF, CSV, dan ZIP. #Indonesia #databreach #cyberrisk," cuit akun @FalconFeedsio dikutip Tempo kemarin.

Selanjutnya: Gambar tangkapan layar itu menyebutkan bahwa ...

<!--more-->

Gambar tangkapan layar itu menyebutkan bahwa data tersebut diunggah oleh akun bernama theheroes pada Sabtu, 25 Februari 2023 pukul 03.40 PM. "Halo warga negara Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak merupakan salah satu eselon satu di bawah Kementerian Keuangan RI yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan," tertulis pada gambar.

Adapun informasi datanya adalah berkapasitas 66 MP jika sudah di-compressed 66 dengan ukuran asli 77 MB. Disebutkan pula bahwa ada 34 file yang dibocorkan dengan format RAR, PDF, CSV, dan ZIP. "Country Indonesia. File shared Breached," tertulis pada gambar.

Pengamat keamanan siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, menanggapi soal bocornya satu berkas file milik DJP Kementerian Keuangan disebar secara gratis di situs forum hacker atau peretas Breached.to. Dia juga sempat mengunduh data tersebut lalu mengeceknya, dan menyebut datanya cukup terpercaya.

"Kalau di lihat dari file data-datanya yang bocor, kemungkinan didapatkan dari komputer kantor Pajak. Sifat cakupan datanya cukup luas, kemungkinannya adalah (berasal dari) kantor pusat atau wilayah," ujar dia.

Alfons juga sempat mengunggah data tersebut, beberapa di antaranya adalah data Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kebon Jeruk hingga data kegiatan penagihan pada September 2022. Bahkan Alfons menunjukkan ada file yang berisi nama pegawai pajak, nomor induk pegawai (NIP), pangkat atau golongan, jabatan, pendidikan terakhir, pendidikan dan pelatihan juru sita, serta surat keputusan (SK) pegawai.

Data lainnya berisi nama wajib pajak lengkap dengan jumlah utang pajaknya. "Memang patut menjadi pertanyaan siapa yang membocorkan dan dari mana data tersebut berasal," tutur Alfons. Dia pun berharap DJP melakukan pengelolaan dan pengamanan data yang baik agar data yang dikelolanya terlindungi dan tidak tersebar, bahkan disalahgunakan.

Pilihan Editor: Tunjangan Kinerja Pegawai Pajak Didesak Dievaluasi, Staf Khusus Sri Mulyani: Terserah Presiden

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.