TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengan Nasional (Bapanas) telah mengumpulkan sejumlah perwakilan petani untuk merumuskan besaran Harga Pembelian Pemerintah atau HPP beras dan gabah terbaru terbaru tahun ini. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan Bapanas akan menetapkan HPP di tengah panen raya semester I tahun ini.

"Pertemuan ini sangat penting karena menentukan besaran HPP yang akan menjadi patokan dalam penyerapan gabah petani," ujar Arief dalam keterangannya, Jumat, 3 Maret 2023.

Dalam pertemuan tersebut, hadir beberapa stakeholder perberasan nasional, baik dari kementerian dan lembaga, asosiasi dan organisasi petani, serta pelaku usaha. Menurut dia, persamuhan itu adalah bentuk komitmen pemerintah untuk merangkul semua kelompok agar dapat menghasilkan HPP yang berkeadilan.

Dari perwakilan petani, hadir Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Sadar Subagyo, Wakil Sekjen Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA), Zulharman Djusman, dan Sekretaris Jenderal Serikat Petani Indonesia (SPI) Agus Ruli A.

Setiap perwakilan menyampaikan usulan besaran HPP Gabah Kering Panen (GKP) berdasarkan hasil perhitungan Struktur Ongkos Usaha Tani (SOUT). HKTI mengusulkan Rp 5.550 per kilogram. Sedangkan SPI mengusulkan Rp 5.600 per kilogram, dan KTNA mengusulkan Rp 5.400 per kilogram.

Sementara itu, Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) mengusulkan HPP GKP Rp 5.700 per kilogram. Aliansi Petani Indonesia (API) mengusulkan Rp 5.800 per kilogram, dan Penggerak Pembangunan Masyarakat Desa (Gerbangmassa) mengusulkan Rp 5.375 per kilogram.

Selain perwakilan petani, Kementerian Pertanian dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) turut mengusulkan besaran HPP. Kementerian Pertanian mengusulkan HPP di kisaran Rp 4.800 per kilogram sampai Rp 5.100 per kilogram. Sedangkan BRIN Rp 4.850 per kg sampai Rp 5.000 per kilogram.

Selanjutnya: Pertemuan tersebut juga dihadiri....

<!--more-->

Pertemuan tersebut juga dihadiri Kombes Hermawan sebagai perwakilan Satgas Pangan Polri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang diwakili Niken Nulandari, Erizal Jamal dari Kantor Staf Presiden (KSP), dan Direktur Serealia Kementerian Pertanian Fitrah.

Lalu, ada juga perakilan Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi), Yogi Prabowo, BPS yang diwakili Hery Ferdinan, Bulog yang diwakili Epi Sulandari, dan Food Station yang diwakili Laras Kulsum.

“Kami dengarkan pendapat dan masukan dari semua perwakilan. Kami sudah kantongi usulan-usulan angkanya," ucap Arief.

Selanjutnya, Arief menyatakan pihaknya akan menganalisis setiap opsi besaran HPP yang diajukan. Hal utama yang menjadi pertimbangan, kata dia, adalah dampak setiap opsi terhadap inflasi, kesejahteraan petani, serta daya beli masyarakat. Ia berharap jangan sampai harga gabah turun saat panen raya lantaran ada pihak yang tidak mau membeli sesuai HPP.

Bapanas pun menyatakan bakal menggandeng instansi yang memiliki kompetensi untuk memberikan masukan. Kemudian, Arief berujar akan membawa hasil analisis itu ke tingkat pertemuan yang lebih tinggi.

Arief berjanji HPP yang bakal ditetapkan pemerintah akan mempertimbangkan dari berbagai sisi secara menyeluruh, baik dari sisi petani, pelaku usaha penggilingan, konsumen, pengendalian inflasi dan lainnya. Dia juga akan mempertimbangkan dampak besaran HPP nantinya terhadap harga komoditas lain.

“Tidak mungkin pemerintah hanya mengedepankan satu aspek dan kelompok saja. Namun yang pasti, HPP GKP harga Rp 4.200 per kg sudah tidak akan dipilih lagi,” katanya.

RIANI SANUSI PUTRI

Pilihan Editor: Penundaan Pemilu Berpotensi Mengganggu Iklim Investasi di Indonesia, Ini Alasannya

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.