BLU Boleh Pungut Biaya Layanan, Sri Mulyani Ingatkan Bisa Jadi Sumber Korupsi

Kamis, 2 Maret 2023 14:05 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didampingi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memberikan keterangan saat konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa, 31 Januari 2023. International Monetary Fund (IMF) menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global di 2023 yang semula 2,7 persen menjadi 2,9 persen. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan Badan Layanan Umum (BLU) boleh melakukan pungutan terhadap layanan dan bertindak seperti korporasi. Namun ia memperingatkan pengelolaan BLU tidak boleh berorientasi mencari keuntungan.

Sri Mulyani menjelaskan aset negara yang berada di bawah BLU pun bisa dimanfaatkan secara produktif. Tetapi, dia menekankan pengelolaannya harus dalam tata kelola yang benar.

"Tetap dengan rambu-rambu tata kelola yang baik. Jangan sampai ini menimbulkan malapetaka terjadi korupsi," tuturnya dalam rapat koordinasi BLU 2023 yang disaksikan secara virtual melalui kanal Youtube Kementerian Keuangan pada Kamis, 2 Maret 2023.

Sri Mulyani merujuk pada kasus pemungutan sumbangan pembinaan pendidikan atau biaya SPP yang dilakukan oleh BLU perguruan tinggi. Alih-alih meningkatkan pelayanan, Sri Mulyani mengatakan uang SPP di perguruan tinggi itu menjadi sumber korupsi dan menimbulkan malapetaka terhadap tata kelola BLU.

Sri Mulyani mendorong pengelola BLU dapat mencari titik keseimbangan agar bisa mengoptimalkan aset tanpa melakukan komersialisasi. Misanya, kata dia, BLU rumah sakit bisa melakukan investasi di bidang alat-alat kesehatan, pelayanan, atau bahkan juga honorarium kepada seluruh pekerjanya.

Advertising
Advertising

Selanjutnya: sejumlah aset milik BLU yang berada di kota yang terlantar

<!--more-->

Di sisi lain, ia tak ingin aturan tersebut membuat kinerja 264 BLU di seluruh Indonesia menjadi bobrok. Apalagi, kata dia, jika aset-aset tersebut menjadi tidak terpelihara hingga nilainya tergerus. Mengingat pengelolaan aset tersebut juga masih mendapatkan suntikan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Mantan Managing Director Bank Dunia itu pun menyinggung sejumlah aset milik BLU yang berada di pusat keramaian atau tengah kota yang terlantar. Dia mengatakan nilai aset itu terus menurun lantaran tidak dikelola dengan baik. Padahal, menurutnya, aset tersebut dapat memberikan nilai tambah yang luar biasa. Sedangkan apabila terlantar, aset tersebut justru akan memberikan beban.

"Jadi saya berharap kepada seluruh pengelola BLU mencari titik seimbang yang baik, bagaimana mengelola BLU untuk memberikan pelayanan yang sangat penting bagi masyarakat luas, namun tidak melakukan komersialisasi," kata dia.

Pilihan editor: Sri Mulyani Ingatkan Pengelola BLU Tidak Melakukan Komersialisasi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Berita terkait

Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

1 jam lalu

Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat dengan Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, dan Agus Gumiwang tentang pembatasan impor.

Baca Selengkapnya

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

19 jam lalu

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

Pakar menilai komunikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada publik belum optimal, kerap memicu opini negatif masyarakat

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Bocorkan Kandidat Menteri Keuangan Kabinet Prabowo-Gibran, Siapa Paling Kuat?

20 jam lalu

Faisal Basri Bocorkan Kandidat Menteri Keuangan Kabinet Prabowo-Gibran, Siapa Paling Kuat?

Sejumlah nama besar masuk dalam bursa calon menteri keuangan untuk kabinet Prabowo-Gibran. Dua sosok dinilai cukup kuat

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Berhentikan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Berikut Profil Rahmady Effendy dan Kasusnya Soal LHKPN

1 hari lalu

Kemenkeu Berhentikan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Berikut Profil Rahmady Effendy dan Kasusnya Soal LHKPN

Kepala Bea Cukai Purwakarta Effendy Rahmady dituduh melaporkan hartanya dengan tidak benar dalam LHKPN. Apa yang membuatnya diberhentikan Kemenkeu?

Baca Selengkapnya

Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

1 hari lalu

Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

Yustinus Prastowo mengatakan Kementerian sudah menyiapkan beberapa rencana untuk menangani masalah di Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

1 hari lalu

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

Sri Mulyani menyampaikan informasi ihwal perkembangan perekonomian global terkini kepada Jokowi di Istana.

Baca Selengkapnya

Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

1 hari lalu

Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan kepada Presiden Jokowi terkait sorotan publik terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belakangan ini.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Lapor Perkara Bea Cukai ke Jokowi di Istana, Janji Lakukan Perbaikan

2 hari lalu

Sri Mulyani Lapor Perkara Bea Cukai ke Jokowi di Istana, Janji Lakukan Perbaikan

Sri Mulyani juga menyampaikan tantangan Bea Cukai di era pesatnya perkembangan teknologi.

Baca Selengkapnya

AXA Mandiri Raup Laba Bersih Rp 1,33 Triliun pada 2023

2 hari lalu

AXA Mandiri Raup Laba Bersih Rp 1,33 Triliun pada 2023

AXA Mandiri Financial Services berhasil meraup laba bersih senilai Rp 1,33 triliun pada 2023 atau tumbuh 13,2 persen dibanding tahun 2022.

Baca Selengkapnya

Chatib Basri Sebut Dampak Konflik Timur Tengah Bisa Timbulkan Defisit APBN Tembus Rp 300 Triliun

2 hari lalu

Chatib Basri Sebut Dampak Konflik Timur Tengah Bisa Timbulkan Defisit APBN Tembus Rp 300 Triliun

Chatib Basri menilai konflik yang terus-menerus di Timur Tengah berpotensi membuat defisit APBN hingga Rp 300 triliun.

Baca Selengkapnya