BLU Boleh Pungut Biaya Layanan, Sri Mulyani Ingatkan Bisa Jadi Sumber Korupsi
Reporter
Riani Sanusi Putri
Editor
Ali Akhmad Noor Hidayat
Kamis, 2 Maret 2023 14:05 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan Badan Layanan Umum (BLU) boleh melakukan pungutan terhadap layanan dan bertindak seperti korporasi. Namun ia memperingatkan pengelolaan BLU tidak boleh berorientasi mencari keuntungan.
Sri Mulyani menjelaskan aset negara yang berada di bawah BLU pun bisa dimanfaatkan secara produktif. Tetapi, dia menekankan pengelolaannya harus dalam tata kelola yang benar.
"Tetap dengan rambu-rambu tata kelola yang baik. Jangan sampai ini menimbulkan malapetaka terjadi korupsi," tuturnya dalam rapat koordinasi BLU 2023 yang disaksikan secara virtual melalui kanal Youtube Kementerian Keuangan pada Kamis, 2 Maret 2023.
Sri Mulyani merujuk pada kasus pemungutan sumbangan pembinaan pendidikan atau biaya SPP yang dilakukan oleh BLU perguruan tinggi. Alih-alih meningkatkan pelayanan, Sri Mulyani mengatakan uang SPP di perguruan tinggi itu menjadi sumber korupsi dan menimbulkan malapetaka terhadap tata kelola BLU.
Sri Mulyani mendorong pengelola BLU dapat mencari titik keseimbangan agar bisa mengoptimalkan aset tanpa melakukan komersialisasi. Misanya, kata dia, BLU rumah sakit bisa melakukan investasi di bidang alat-alat kesehatan, pelayanan, atau bahkan juga honorarium kepada seluruh pekerjanya.
Selanjutnya: sejumlah aset milik BLU yang berada di kota yang terlantar
<!--more-->
Di sisi lain, ia tak ingin aturan tersebut membuat kinerja 264 BLU di seluruh Indonesia menjadi bobrok. Apalagi, kata dia, jika aset-aset tersebut menjadi tidak terpelihara hingga nilainya tergerus. Mengingat pengelolaan aset tersebut juga masih mendapatkan suntikan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Mantan Managing Director Bank Dunia itu pun menyinggung sejumlah aset milik BLU yang berada di pusat keramaian atau tengah kota yang terlantar. Dia mengatakan nilai aset itu terus menurun lantaran tidak dikelola dengan baik. Padahal, menurutnya, aset tersebut dapat memberikan nilai tambah yang luar biasa. Sedangkan apabila terlantar, aset tersebut justru akan memberikan beban.
"Jadi saya berharap kepada seluruh pengelola BLU mencari titik seimbang yang baik, bagaimana mengelola BLU untuk memberikan pelayanan yang sangat penting bagi masyarakat luas, namun tidak melakukan komersialisasi," kata dia.
Pilihan editor: Sri Mulyani Ingatkan Pengelola BLU Tidak Melakukan Komersialisasi
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini