TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia kembali menegaskan pelarangan ekspor bijih bauksit tak akan ditunda. Ia yakin larangan ekspor tersebut akan tetap berlaku sesuai rencana, yakni pada Juni 2023.

Ia tak menampik bahwa jumlah smelter bauksit di Indonesia masih kurang, namun ia menekankan tak ada relaksasi bagi pengimpor bijih bauksit. "Enggak ada. Biar sumpah mau potong kucing, enggak ada (relaksasi) lagi," tuturnya saat ditemui di kantornya, Jakarta Selatan pada Kamis, 16 Februari 2023.

Bahlil menjelaskan Indonesia memang kerap mencoba-coba suatu kebijakan. Namun sekarang, menurut dia, pemerintah Indonesia akan tetap konsisten dalam mengimplementasikan rencana hilirisasi industri ini.

Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I) mengungkapkan mayoritas rencana kerja dan anggaran belanja (RKAB) perusahaan tambang bauksit masih belum disetujui oleh Kementerian ESDM seiring adanya kebijakan larangan ekspor yang dijadwalkan pada Juni 2023.

Meski begitu, Bahlil kukuh mengatakan hal itu bukan persoalan, sehingga pemerintah akan tetap menghentikan ekspor bijih bauksit pada pertengahan tahun ini.

"Kami harus konsisten kalau enggak, kapan negara kami mau maju," ujar Bahlil.

Selanjutnya: Untuk mendorong pembangunan smelter ...

<!--more-->

Sementara itu, untuk mendorong pembangunan smelter di Tanah Air, Bahlil mengaku sudah menyiapkan sejumlah insentif untuk para investor. Insentif tersebut, antara lain tax holiday, impor barang modal, dan tax allowance.

Tetapi, Bahlil menekankan insentif tidak akan diberikan pada investor dengan break even point (titik impas) dalam lima tahun atau yang memiliki internal rate of return (IRR) yang tinggi. Karena menurutnya, insentif adalah instrumen negara yang hanya diberikan dalam rangka menarik investor yang nilai ekonominya belum tinggi.

"Tapi kalau IRR-nya udah bagus, contoh smelter untuk MPI, itu kan 4-5 tahun break even point, masa kita mau kasih dia tax holiday, tax allowances 10-15 tahun yang benar aja," kata dia.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo alias Jokowi sempat menyatakan kesulitan mencari dana untuk membangun smelter nikel dan bauksit. Karena itu, ia meminta pelaku industri jasa keuangan di Indonesia memberikan dukungan yang konkret terhadap pembangunan smelter.

"Karena masih saya dengar yang mau bikin smelter saja kesulitan cari pendanaan," kata Jokowi dalam pertemuan di Jakarta, Senin, 6 Februari 2022. Namun, Jokowi pun meminta dukungan pendanaan untuk smelter diberikan dengan kalkulasi dan kehati-hatian yang tinggi.

Pilihan Editor: Bahlil Yakin Ketua Umum PSSI Erick Thohir Punya Banyak Terobosan: Dia Bukan Tipe yang Begitu-begituan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.