TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak memberikan jawaban jelas ketika ditanya soal pembengkakan biaya dan utang baru pada proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung. Jokowi malah berbicara bahwa semua pihak harus pro kepada transportasi masal.

"Hati-hati jangan pro pada kendaraan pribadi meski ini di IIMS, pro pada transportasi masal," kata Jokowi usai menghadiri Indonesia International Motor Show (IIMS) di Kemayoran, Jakarta, Kamis, 16 Februari 2023.

Sehingga, kata Jokowi, transportasi massal seperti MRT, LRT, kereta cepat menjadi sebuah keharusan bagi kota-kota besar. "Agar moda transportasi terintegrasi di dalam kota maupun dari kota ke kota, sehingga orang tidak cenderung pada mobil pribadi," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pemerintah Indonesia dan Cina telah menemukan kesepakatan cost overrun atau pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) senilai Rp 18,2 triliun.

“Saat ini sedang kami rapikan yang beberapa item mereka lakukan kajian terhadap pajak, clearing frequency, dan sebagainya. Tapi angkanya sudah sepakat,” kata Tiko, sapaannya, dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin, 13 Februari 2023.

Indonesia pun disebut membutuhkan utang US$ 550 juta atau setara Rp 8,3 triliun (Kurs Rp 15.000 per dollar Amerika Serikat) untuk menutupi pembengkakan biaya ini.

Pria yang akrab disapa Tiko ini mengatakan, dana tersebut dibutuhkan untuk menambal pembengkakan biaya Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) sebesar Rp 18,2 triliun

Setelah menemukan titik terang, Tiko pun berharap duit dari Penyertaaan Modal Negara atau PMN bisa segera dicairkan ke Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC. Dia juga berharap proyek KCJB bisa segera diselesaikan dan mulai beroperasi pertengahan tahun 2023. “Kami harap kereta cepat selesai Juni 2023 dan nantinya ada interkoneksi dengan LRT,” ujar Tiko.

Selanjutnya: Pemerintah Bakal Suntikkan Dana Rp 2,3 Triliun<!--more-->

Adapun ihwal PMN, pemerintah bakal menyuntikkan dana senilai Rp 3,2 triliun untuk menyelesaikan proyek kereta cepat. Hal tersebut disampaikan Tiko di sela-sela rapat Komisi VI DPR, Rabu, 23 November 2022 lalu.

Dalam penyaluran yang dilakukan dari PT KAI, Corporate Secretary PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) Rahadian Ratry mengatakan tidak menemukan kendala. "PMN yang PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI terima untuk cost overrun proyek KCJB tidak ada kendala sama sekali dalam penyalurannya ke KCIC," ujarnya pada awal bulan ini.

Menurut dia, saat ini dana tersebut dalam proses pencairan dari KAI ke KCIC melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Rahadian menuturkan, penyelesaian proyek sepur kilat terus dilakukan, seperti pembangunan jalur, persinyalan, stasiun, depo, dan berbagai kebutuhan operasional lainnya.

"KCIC terus berupaya maksimal menyelesaikan proyek KCJB sebaik mungkin. Sarana electric multiple unit (EMU) atau rangkaian KCJB akan melalui tes statis dan dinamis," tutur Rahadian.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya menyatakan masalah pembengkakan biaya atau cost overrun Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB) akan diselesaikan pada pekan kedua Februari 2023.

"Terkait cost overrun kereta cepat tidak ada masalah, kita mau finalkan hal tersebut pada pekan depan di Beijing, Cina," ujar Luhut di Jakarta, Kamis, 2 Februari 2023. Ia berharap pada pertemuan itu, masalah segera rampung dibahas.

Baca Juga: Minta Pemerintah Tidak Paksa Kereta Cepat Jakarta Bandung Beroperasi Tahun Ini, Anggota DPR: Utamakan Keselamatan Penumpang

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.