TEMPO.CO, Jakarta - Duta Besar Indonesia untuk Jepang, Heri Akhmadi, menyatakan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Jepang Hayasi Yoshima akan bertemu untuk membahas kerja sama antar dua negara, salah satunya soal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Pada tanggal 24 Februari ini terkait dengan IKN akan ada pertemuan membahas tentang konsep teknokratik dari IKN dilihat dari sudut pandang kota hutan," ujar Heri dalam konferensi pers di Wisma Duta Indonesia, Tokyo yang disiarkan secara virtual pada Selasa, 14 Februari 2023.

Kemudian pada 26 Februari, tuturnya, akan diadakan forum bisnis dengan topik IKN bersama Japan International Agency (JICA) dan para investor lainnya dari Jepang. Menurut Heri, forum itu bertujuan untuk menjelaskan secara terperinci soal pembangunan IKN beserta seluruh fasilitas dan insentif pada investor.

Di sisi lain, Heri mengungkapkan kegiatan pertemuan tersebut juga disponsori oleh perusahaan Jepang yang sudah menyatakan minatnya terhadap pembangunan IKN.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan investor dari Jepang sangat tertarik untuk menyuntikkan modalnya dalam pembangunan IKN. Ia berujar para investor Jepang banyak menyoroti bagaimana skenario pembangunan IKN, terutama soal kebijakan pendukung yang bisa dimanfaatkan oleh investor internasional.

Selain itu, menurut Sri Mulyani Indrawati, dalam pertemuan nanti akan dipaparkan soal rencana jangka panjang pembangunan IKN, sesuai undang-undang yang ditetapkan. Ditambah pembahasan soal insentif fiskal kepada investor yang telah pemerintah Indonesia sepakati, untuk meningkatkan peran dari partisipasi perusahaan swasta di dalam negeri maupun internasional

Sri Mulyani mengatakan investor Jepang juga banyak menyoroti bidang energi, terutama energi terbarukan (renewable). Hal itu juga berkaitan dengan komitmen Indonesia dan Jepang dalam mencapai nol emisi karbon dan berbagai proyek infrastruktur lainnya.

"Untuk IKN, mereka lebih kepada bagaimana melihat rencana pembangunan. Tentu perusahaan-perusahaan Jepang maupun pemerintah Jepang akan melihat secara opportunistic hal-hal yang mereka bisa," kata Sri Mulyani.

RIANI SANUSI PUTRI

Pilihan Editor: DPR Cecar Kemenag Soal Anggaran Pemeliharaan Aset Haji Rp 8,9 Miliar Dibebankan ke BPIH

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.