TEMPO.CO, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan memanggil Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas berkaitan dengan kelangkaan minyak goreng yang terjadi di masyarakat dan menyebabkan naiknya harga Minyakita yang kini mencapai Rp16.000-Rp 17.000. Padahal harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng dengan merek dagang milik Kemendag itu adalah Rp 14.000.

"Jangan sampai pemerintah mengulang permasalahan di akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022. Ini PR (Pekerjaan Rumah), untuk itu kami sudah mengagendakan untuk memanggil Mendag dan Mendag juga secara informal sudah menyampaikan kepada kami sebenarnya bahwa pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin agar Februari ini sebenarnya permasalahan kita bisa diselesaikan," ujar Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade seperti dikutip dari laman DPR, Senin 13 Februari 2023.

Andre menambahkan, permasalahan minyak goreng harus dapat diselesaikan secepat mungkin. Sebab, jika tidak, permasalahan ini akan menjadi bola salju dan berdampak pada ketersediaan dan harga minyak goreng menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri pada Maret-April 2023 mendatang.

"Kalau Februari ini nggak selesai ini akan jadi ‘guliran bola salju’ karena kita akan masuk di Ramadhan dan Lebaran yang dimana permintaannya akan lebih banyak, konsumsi masyarakat akan lebih banyak. Nah untuk itu kita (Komisi VI) akan panggil Menteri Perdagangan," kata Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Diketahui, Kemendag menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 3 Tahun 2023, tentang Pedoman Penjualan Minyak Goreng Rakyat. Dimana isinya diantaranya adalah dilarangnya Minyakita dijual dengan sistem bundling, kemudian pembelian Minyakita juga dibatasi sebanyak 2 liter per orang per hari. Sementara pembelian minyak goreng curah dibatasi sebanyak 10 liter per orang per hari.

Diberitakan Tempo, Zulhas mengungkapkan penyebab kelangkaan Minyakita. "Nah, sekarang repotnya itu (Minyakita) kan harusnya terbatas. Sekarang karena Minyakita-nya bagus, packingnya bagus, (konsumen minyak goreng) premium pindah," kata Zulhas pada Jumat, 10 Februari 2023.

Zulhas lalu membeberkan cara pemerintah agar tak lagi terjadi kelangkaan Minyakita. "Jualan online kita stop, grosir stop, sekarang kita fokus ke pasar tradisional. Cari Minyakita itu di pasar karena itu kan untuk masyarakat yang ke bawah, yang lain premium, dong."

Ia juga membatasi pembelian Minyakita. Nantinya setiap orang dibatasi membeli 2 liter Minyakita. Jika kebijakan itu disahkan, otomatis membatalkan wacana penggunaan kartu tanda penduduk atau KTP untuk membeli Minyakita.

Selanjutnya: Adapun temuan penimbunan Minyakita ...

<!--more-->

Adapun temuan penimbunan Minyakita sebelumnya terkuak setelah Zulhas bersama Satgas Pangan Polri melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap ketersediaan produk Minyakita di PT Bina Karya Prima (BKP) di Marunda, Jakarta Utara, Selasa, 7 Februari 2023.

Hasilnya, ditemukan sekitar 515 ton stok Minyakita yang diproduksi pada Desember 2022 di PT BKP ditimbun atau tidak didistribusikan karena belum mendapatkan Domestic Market Obligation (DMO).

PT BKP merupakan produsen terbesar Minyakita di Indonesia. Pengawasan yang dilakukan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan atau Kemendag itu merupakan tindak lanjut rapat tata niaga produk minyak goreng rakyat antara Kemendag bersama para pelaku usaha.

Atas temuan tersebut, Zulhas memperingatkan para pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan Minyakita untuk menaati peraturan perundang-undangan terkait tata kelola program minyak goreng rakyat yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022.

Kemendag juga telah memerintahkan PT BKP untuk segera mendistribusikan ke pasar dengan harga sesuai harga eceran tertinggi atau HET. Pendistribusian ini akan dipantau Ditjen PKTN Kemendag bersama Satgas Pangan. Harapannya, kata Zulhas, pemantauan itu dapat menyelesaikan masalah kelangkaan dan tingginya Minyakita di pasaran.

Zulhas pun memerintahkan agar pendistribusian Minyakita ke retail modern dikurangi, sehingga ketersediaan stok Minyakita bisa dimaksimalkan di pasar tradisional atau pasar rakyat.

AMELIA RAHIMA SARI | RIANI SANUSI PUTRI

Pilihan Editor: Minyakita Langka, KPPU: Masih Banyak Pelanggaran di Berbagai Daerah