TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Holding Pangan ID FOOD Frans Marganda Tambunan buka suara soal temuan indikasi penimbunan 515 ton stok Minyakita oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Satgas Pangan. Penimbunan tersebut diduga menjadi salah satu penyebab kelangkaan minyak goreng kemasan sederhana bersubsidi itu.

Sebagai BUMN yang juga bertugas mendistribusikan Minyakita, ID Food mengatakan akan menemui para pelaku usaha bersama Badan Pangan Nasional atau Bapanas.

"Ini ada meeting sebentar lagi dengan Badan Pangan berbicara tentang Minyakita. Jam 10 nanti kami memanggil pelaku usaha," ujarnya saat ditemui Tempo di kawasan Puri Permai, Jakarta Barat pada Rabu, 8 Januari 2023.

Frans menuturkan pihaknya akan mendengarkan terlebih dahulu apa saja permasalahan yang dihadapi para produsen hingga membuat stok Minyakita langka di pasaran. Ia juga berjanji akan menagih komitmen dari para produsen Minyakita.

Pertemuan tersebut diharapkan dapat segera memperbaiki kondisi stok dan harga Minyakita. Sehingga, tidak terjadi kelangkaan dan harganya kembali terjangkau sebelum memasuki bulan Ramadhan pada Maret mendatang.

Adapun harga Minyakita, menurutnya masih tinggi melampaui harga eceran tertinggi. Berdasarkan pengamatannya di sejumlah wilayah, harga Minyakita di level konsumen masih di atas Rp 15.000 per liter.

"Harganya kelihatannya masih 15.000 ke atas, seharusnya kan Rp 14.000," tuturnya.

Setelah pertemuan dengan pelaku usaha dilaksanakan, Frans memprediksi stok dan harga Minyakita akan mulai stabil dalam seminggu atau dua minggu ke depan. Terlebih, kata dia, penambahan stok pun membutuhkan stok untuk didistribusikan.

Sebelumnya, Zulkifli Hasan atau Zulhas bersama Satgas Pangan Polri melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap ketersediaan produk Minyakita di PT Bina Karya Prima (BKP) di Marunda, Jakarta Utara pada Selasa, 7 Februari 2023.

Selanjutnya: Hasilnya, ditemukan sekitar 515 ton ...

<!--more-->

Hasilnya, ditemukan sekitar 515 ton stok Minyakita yang diproduksi pada Desember 2022 di PT BKP ditimbun atau tidak didistribusikan karena belum mendapatkan Domestic Market Obligation (DMO).

Sebagai informasi, PT BKP merupakan produsen terbesar Minyakita di Indonesia. Pengawasan yang dilakukan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan itu merupakan tindak lanjut rapat tata niaga produk minyak goreng rakyat
antara Kemendag bersama para pelaku usaha.

Sebelumnya, ia melakukan rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. “Perusahaan ini mengaku tidak mendistribusikannya karena belum mendapatkan DMO,” kata Zulhas, dikutip dari keterangan tertulis pada Rabu, 8 Februari 2023.

Atas temuan tersebut, Zulhas memperingatkan para pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan Minyakita untuk menaati peraturan perundang-undangan terkait tata kelola program minyak goreng rakyat yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun
2022.

Kemendag juga telah memerintahkan PT BKP untuk segera mendistribusikan ke pasar dengan harga sesuai HET. Pendistribusian ini akan dipantau Ditjen PKTN Kemendag bersama Satgas Pangan. Harapannya, kata Zulhas, pemantauan itu dapat menyelesaikan masalah kelangkaan dan tingginya Minyakita di pasaran.

Zulhas pun memerintahkan agar pendistribusian Minyakita ke retail dikurangi sehingga ketersediaan stok Minyakita bisa dimaksimalkan di pasar tradisional atau pasar rakyat.

Pilihan editor: Luhut Minta Industri Tambah Pasokan Minyak Goreng ke Pasar Domestik 50 Persen

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.