TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan integrasi badan usaha milik negara atau BUMN bidang pangan untuk menjadi off taker atau penyerap hasil produksi di masyarakat. Revisi sejumlah peraturan dan mekanisme pendanaan murah disiapkan agar tak ada lagi harga komoditas pangan di tingkat petani yang jatuh.

"Kalau targetnya Pak Presiden menyampaikan dalam dua minggu ini kami kembali lagi dengan draf peraturan yang sudah disiapkan," kata Kepala Badan Pangan Nasional atau Bapanas Arief Prasetyo Adi usai rapat bersama Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin, 6 Februari 2022.

Baca: Jokowi Tegur OJK Soal Banyak Kasus Asuransi Rugikan Nasabah, Apa Sebetulnya Masalah Utama Industri Ini?

Sejumlah pihak juga dipanggil dalam rapat ini. Mulai dari Wakil Menteri BUMN Pahala Mansury, Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria, Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi Arif Budimanta, hingga Komisaris Utama PT RNI (Persero) atau BUMN Holding Pangan ID Food Bayu Krisnamurthi.

Dua hal disiapkan Jokowi untuk integrasi BUMN sebagai off taker ini. Pertama, yaitu pendanaan yang akan dibahas bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. "Poinnya adalah diberikan anggaran," kata Arief.

Pendanaan ini dari APBN maupun dana murah dari Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara. "Berarti kan perlu sinkronisasi dengan teman-teman Bank Indonesia juga, dan Menteri Keuangan," kata Arief.

Setelah pendanaan, ada kesiapan infrastruktur. Jokowi memberi contoh di luar negeri, di mana tersedia alat-alat penyimpanan seperti cold room untuk memperpanjang waktu penggunaan dari komoditas yang dibekukan.

Kedua, rencana ini yang akan dijalakan Perum Bulog berserta ID Food dan anggota-anggotanya. "Supaya bisa benar-benar membantu menjadi off taker untuk petani, peternak," ujarnya.

Selanjutnya: Sebelumnya pada 6 Desember 2022....

<!--more-->

Sebelumnya pada 6 Desember 2022, Jokowi juga menggelar sidang kabinet untuk mengantisipasi resesi ekonomi. Salah satu yang dibahas saat itu adalah upaya pemerintah melindungi petani yang terancam panennya karena gagal terserap maksimal oleh pasar.

Usai rapat, Erick pun menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan pelat merah akan siaga membeli bahan pokok untuk menjaga stok dan kestabilan harga pangan pada tahun depan. Musababnya, kondisi rantai pasok dunia diperkirakan masih terganggu pada 2023 seiring dengan ancaman resesi global.

"BUMN siap untuk menjadi pembeli siaga (off taker) bahan-bahan kebutuhan pokok pada tahun depan," ucapnya dalam keterangan tertulis pada Selasa, 6 Desember 2022.

Namun, Erick mengajukan satu syarat, yaitu penyerapan perlu disertai dengan penugasan yang jelas dari pemerintah terhadap BUMN pelaksana. Penugasan ini diperlukan agar para pemimpin di BUMN bidang pangan tidak ragu-ragu dan khawatir atas dugaan pelanggaran yang dituduhkan kepada mereka.

Lebih lanjut, ia menilai mekanisme pelaksanaan fungsi BUMN bidang pangan oleh Bulog dan ID Food harus diatur. Tujuannya agar mendapat dana yang besar sehingga penyerapan maupun penyaluran pasokan komoditas pangan pun tidak akan bergantung pada harga di pasar.

Adapun dana yang diperoleh untuk melakukan tugas tersebut adalah pinjaman dari bank-bank yang tergabung dalam Himbara dengan bunga yang rendah. Dengan dana itulah, BUMN pelaksana fungsi off taker bisa menyerap bahan pangan pokok dari petani.

Selanjutnya: Ini yang menjadi bagian dari upaya....

<!--more-->

“Ini yang menjadi bagian dari upaya mengamankan rantai pasok pangan. Ini penting karena kondisi rantai pasok dunia masih terganggu di tahun depan,” ujar Erick Thohir.

Serikat Petani Indonesia (SPI) pun merespons wacana Erick ihwal peran perusahaan pelat merah sebagai off taker yang membeli bahan-bahan kebutuhan pokok yang diproduksi oleh petani. Ketua Umum SPI Henry Saragih mengatakan BUMN bisa mengambil peran yang lebih strategis untuk membantu petani berkembang.

“Sebenarnya BUMN perlu di level yang tidak hanya sekadar membeli. Tapi, mendorong koperasi-koperasi atau badan usaha petani,” ujar Henry ketika dihubungi Tempo, Kamis, 8 Desember 2022.

Misalnya untuk produksi padi atau gabah, Henry melanjutkan, BUMN bisa mendorong terbentuknya koperasi petani. Sehingga, di sana, petani dapat menyimpan dan menggiling gabah serta menyimpan atau menjual beras. Dengan begitu, dia berharap Bulog bisa mengambil beras petani melalui koperasi.

Henry kemudian memberi contoh produksi minyak makan merah di Sumatera Utara yang diprogramkan Kemenkop UKM melalui kerja sama koperasi petani PT Perkebunan Nusantara III, Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). “Di sana petani difasilitasi untuk bisa memproses buah sawit menjadi CPO, kemudian menyadi minyak makan merah. Itu yang harus diperbanyak,” ujar Henry.

“Karena kalau ususan menanam sawi saja, petani kan bisa. Yang tidak bisa dilakukan kan misalnya membuat produk dan memasarkannya dalam skala besar,” kata dia.

Baca: Jokowi Akan Terbitkan PP untuk Dana SDM Desa, Budiman Sudjatmiko Beberkan Isinya

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.