Petani Food Estate Kekurangan Modal, Anak Buah Luhut Gencar Tawarkan 4 Skema Bagi Hasil ke Investor

Selasa, 31 Januari 2023 14:12 WIB

Lahan lumbung pangan (food estate) di Desa Siria-ria, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara yang terbengkalai menjadi semak belukar, Kamis, 26 Januari 2023. TEMPO/Riani Sanusi Putri

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah mengatakan tengah gencar menggaet investor untuk menggarap proyek food estate di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Hal tersebut disampaikan oleh Tenaga Ahli Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Manajer Lapangan Food Estate Humbang Hasundutan, Van Basten Pandjaitan.

"Saya sudah keliling ke tujuh perusahaan yang saat ini menjadi offtaker. Sekarang kami sedang tawarkan empat model usulan kerjasama," anak buah Menteri Luhut Pandjaitan itu saat ditemui di Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara pada Kamis, 26 Januari 2023.

Baca: Lahan Food Estate Dinilai Belum Subur sehingga Gagal Panen, Kementan: What Do You Expect?

Ia menjelaskan pemerintah akan terus mendorong petani swadaya di food estate untuk bermitra bersama perusahaan agar mendapatkan modal untuk menggarap lahan tersebut. Hal itu karena masih banyak lahan yang terbengkalai menjadi semak belukar karena ditinggalkan petaninya.

Menurutnya, lahan megaproyek lumbung itu terbengkalai lantaran para petani tak sanggup modal untuk biaya produksi. Sementara pemerintah, kata dia, tak mungkin kembali menggelontorkan dana APBN.

Advertising
Advertising

Dari ada empat skema kerja sama yang dia usulkan, dua di antaranya sudah berlangsung hingga saat ini. Skema pertama, kerja sama petani dengan perusahaan swasta sebagai offtaker.

Berdasarkan MoU, kata dia, perusahaan sudah sepakat akan menyerap seluruh hasil Budi daya petani dan meminjamkan benihnya. Sementara pupuk dan tenaga kerja berasal dari petani. Alhasil, petani mendapatkan uang hasil penjualan dikurangi biaya modal.

Kemudian skema yang kedua, semuanya biaya ditangung oleh investor. Contohnya, biaya budi daya kentang sebesar Rp 130 juta, maka investor akan memberikan dana tersebut. Kemudian petani hanya bekerja sebagai tenaga kerja harian

"Anggap lah (upahnya) Rp 80.000 sampai Rp 90.000 per hari. Berarti kalau dia kerja aja selama 25 hari, mungkin sudah dapat Rp 2 juta," ucapnya.

Dia bercerita investor pun sempat bertanya-tanya dari mana petani akan menghidupi mereka. Tetapi, Van Basten menjelaskan para petani hanya perlu dibayar Tenaga nya saja sementara investor bisa memberikan modal 100 persen dan menyerap hasil panen sepenuhnya.

Namun setelah empat bulan panen, ia mengatakan akan ada pembagian hasil. Contohnya, apabila hasil panen mencapai Rp 150 juta dari modal Rp 130 juta, maka ada profit 20 juta. Profit tersebut dibagi dua antar petani dan investor.

Selanjutnya: "Karena petani hanya modal ..."

<!--more-->

"Karena petani hanya modal lahan, investor memodali semua. Jadi saya bilang fair dong 50-50, dan investor sudah ok, petani juga ok." kata dia.

Lalu skema kerja sama yang ketiga, pemerintah akan membuat lahan percontohan. Untuk menggarap lahan ini, pemerintah akan menggaet pusat penelitian dari dalam maupun luar negeri. Lahan itu akan digunakan sebagai pusat pelatihan bagi para petani.

Jika proyek di lahan percontohan ini sudah berhasil, ia berujar dananya akan dipakai untuk membiayai tim penyuluh dan membiayai petani yangkurang modal.

Skema yang keempat, pemerintah bakal membuka kesempatan untuk hilirisasi industri. Tujuannya untuk memberikan nilai tambah. Menurut dia, industrinya harus dibangun di dekat kawasan food estate ini. Di antaranya pembangunan gudang pengering, pendingin, dan packing house.

Adapun pemerintah menargetkan pembukaan lahan baru hingga 1.000 hektare untuk proyek food estate Humbang Hasundutan. Di lahan yang berbatasan dengan hutan lindung itu, sebanyak 215 hektare telah dibuka oleh Kementerian Pertanian (Kementan).

Namun hanya 146 hektare yang telah ditanami. Itu pun, separuhnya ditinggalkan petani lantaran tak kuat modal untuk menggarap di musim tanam kedua tanpa bantuan pemerintah.

Hal ini juga disebabkan oleh gagal panen yang terjadi pada tahap pertama. Menurut Dirjen Hortikultura Kementan Prihasto Setyanto, lahan food estate belum bisa dimanfaatkan secara optimal untuk menanam komoditas hortikultura lantaran pengkondisian tanah yang terburu-buru.

Kementan mempercepat pembukaan 215 lahan baru dan pengkondisian tanah menjadi kurang dari enam bulan, yakni dari Agustus hingga Desember 2020. Hal itu demi menyelesaikan realisasi anggaran 2020.

"What do you expect? Susah kan? Ya sudah. Memang budaya itu seperti orang mengembalikan telapak tangan?" kata Prihasto saat ditemui Tempo di Coffee Hotel Dolok Sanggul, Sumatera Utara pada Kamis, 26 Januari 2023.

Baca juga: Ratusan Lahan Food Estate Humbang Hasundutan Terbengkalai, Petani Tak Mampu Menanam di Musim Berikutnya

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Peneliti BRIN Pertanyakan Benih Padi Cina Mampu Taklukkan Lahan Kalimantan

1 jam lalu

Peneliti BRIN Pertanyakan Benih Padi Cina Mampu Taklukkan Lahan Kalimantan

BRIN sampaikan bisa saja padi hibrida dari Cina itu dicoba ditanam. Apa lagi, sudah ada beberapa varietas hibrida di Kalimantan. Tapi ...

Baca Selengkapnya

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

3 jam lalu

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

Syahrul Yasin Limpo saat menjabat Menteri Pertanian kerap meminta pegawai Kementan untuk membayar berbagai tagihan, termasuk untuk kacamata.

Baca Selengkapnya

Saksi Ungkap Kementan Keluar Uang Rp 3 Juta per Hari untuk Makan Online dan Laundry di Rumah Dinas SYL

7 jam lalu

Saksi Ungkap Kementan Keluar Uang Rp 3 Juta per Hari untuk Makan Online dan Laundry di Rumah Dinas SYL

Saksi mengungkapkan Kementan kerap keluar uang Rp 3 juta per hari untuk keperluan makan online dan laundry di rumah dinas SYL.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

1 hari lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ini jabatan kesekian yang diterima Luhut.

Baca Selengkapnya

Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum

2 hari lalu

Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan telah melaporkan dugaan pelanggaran etik anggota Dewas KPK Albertina Ho sejak bulan lalu.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: 40 Pabrik Baja Ilegal hingga 'Karpet Merah' Jokowi untuk Program Makan Siang Gratis

2 hari lalu

Terpopuler Bisnis: 40 Pabrik Baja Ilegal hingga 'Karpet Merah' Jokowi untuk Program Makan Siang Gratis

Zulhas mengatakan ada 40 pabrik yang memproduksi baja ilegal atau tidak memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Mulai Sidang Etik Nurul Ghufron 2 Mei Mendatang karena Alat Bukti Sudah Cukup

3 hari lalu

Dewas KPK Mulai Sidang Etik Nurul Ghufron 2 Mei Mendatang karena Alat Bukti Sudah Cukup

Dewas KPK akan memulai sidang dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron soal penyalahgunaan wewenang dalam kasus korupsi di Kementan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

3 hari lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Baca Selengkapnya

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

3 hari lalu

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

3 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya