TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengeklaim ada peningkatan ekonomi sebesar Rp 204,76 Miliar dari total anggaran APBN yang dialokasikan pada 2020 di proyek food estate atau lumbung pangan Kalimatan Tengah. Hal itu, kata dia, sebagai implikasi dari peningkatan produksi melalui indeks pertanaman dan produktivitas.

Karena itu, Syahrul membantah tudingan bahwa proyek food estate atau lumbung pangan di Kalimantan Tengah gagal. Menurut dia, megaproyek itu telah berkontribusi terhadap peningkatan nilai ekonomi sebanyak Rp 204,76 miliar. "Jadi Kalimantan Tengah ada orang bilang tidak berhasil, gak betul," kata dia saat ditemui di Hotel Bidakara Jakarta pada Rabu, 25 Januari 2023.

Baca juga: Aksi Petani Nyatakan Food Estate Gagal di Depan Kementerian Pertanian

Menurut Syahrul, jenis kegiatan dalam proyek food estate ini berupa pengolahan tanah dan bantuan sarana produksi yang meliputi benih, bibit, pupuk, obat-obatan, dan pakan. Ia memaparkan alokasi anggaran yang digelontorkan sebesar Rp 163,75 miliar, yang terdiri dari Rp 27 miliar untuk biaya olah tanah dan sarana produksi sebesar Rp 136,75 miliar.

Adapun Kementan mencatat total luas lahan tanam yang dibuka untuk program food estate pada 2020 mencapai 29,4 ribu hektar. Luas lahan tanam itu terdiri dari proyek di Kabupaten Kapuas yang mencapai 19.436 hektar dari target tanam 20.000 hektar. Kemudian luas lahan tanam di Kabupaten Pulang Pisau seluas 10.000 hektar atau 100 persen dari total target tanam yang ditentukan.

Sementara itu, luas panen di Kabupaten Kapuas, menurut Kementan, pada 2020 seluas 18.764 hektar dengan produktivitas 3,75 ton per hektar. Sedangkan total luas panen di Kabupaten Pulang Pisau mencapai 9.654 hektar dengan jumlah produktivitas sebanyak 4,2 juta ton.

Sebelumnya, Kepala Komisi IV DPR Sudin menilai program food estate gagal. Menurut dia, Kementerian Pertanian memiliki kinerja yang buruk terutama program food estate. Sudin pun mengaku sudah mengantongi sejumlah data yang menunjukan bahwa program food estate gagal di beberapa tempat.

Menurut Sudin, Komisi IV juga sudah menyiapkan panitia kerja (panja) khusus untuk menganalisis kegagalan program tersebut. "Bahkan teman-teman mengusulkan bikin Pansus (panitia khusus) karena di situ banyak data yang palsu," kata Sudin dalam rapat kerja bersama Menteri Pertanian, Perum Bulog, Dirut PT RNI dan PT Pupuk Indonesia di Gedung DPR RI, Jakarta Selatan pada Senin, 16 Januari 2023.

Baca juga: Program Food Estate Dinilai Gagal, Ini Respons Mentan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.