TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan soal andil sektor pertanian terhadap inflasi nasional. Ia mengklaim inflasi Indonesia rendah selama tiga tahun berturut-turut karena kontribusi besar dari sektor pertanian.

"Tiga tahun ini inflasi terendah itu karena pertanian membangun kontribusi yang besar. Ada datanya ini, Semua minus, hanya pertanian yang naik, semua merah," ujarnya dalam Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian di Jakarta pada Rabu, 25 Januari 2023.

Baca: Sri Mulyani Ibaratkan Resesi Bagaikan Cuaca Buruk, Simak Caranya Menguatkan Ekonomi Masyarakat

Ia menuturkan ekspor komoditas pertanian Indonesia selalu naik dengan kontribusi Rp 616 triliun. Padahal, ucapnya, pada zaman orde baru pun ekspor Indonesia tidak pernah lebih dari 15 persennya. Menurut dia, angka yang ditunjukkan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) selalu merujuk pada data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sesuai amanat undang-undang.

Lebih lanjut, Syahrul mengatakan pihaknya selalu membuat cadangan data atau back dengan artificial intelligende (AI) melalui teknologi standing crop untuk mengetahui luas lahan pertanian di seluruh wilayah Indonesia. "Kami menggunakan satelit beresolusi 10x10. Binatang di sana pun kami bisa lihat. Dia lagi bikin apa, ada hama apa di sana," ujar dia.

Karena itu, ia menilai Kementan adalah yang paling mengetahui situasi di lapangan. Menurut Syahrul, dengan teknologi tersebut, Kementan bisa mengetahui kondisi seluruh komoditas pertanian dan waktu para petani akan melangsungkan panen. "Kami bisa tahu kecamatan apapun disebut, kapan dia panen," ujarnya.

Selanjutnya: Produksi padi nasional pada 2022 juga diklaim naik menjadi 54,95 juta ton<!--more-->

Sementara itu, Syahrul berujar selama 77 tahun Indonesia merdeka, 2022 adalah tahun di mana luas pertanian mencapai yang terbesar yakni mencapai 10,54 juta hektare. Berdasarkan catatannya, angka tersebut naik dibandingkan 2021 yang mencapai 10,41 juta hektare. Produksi padi nasional pada 2022 juga diklaim naik menjadi 54,95 juta ton dan produksi beras mencapai 31,66 juta ton.

"Ini data BPS. Tak pernah kita capai sebelumnya. Bahkan data standing crop kami lebih tinggi. Karena itu mudah-mudahan saya bisa tetap jaga, walaupun berhadapan dengan alam dan tantangan lainnya," kata dia.

Sementara itu, data hasil produksi dari Kementan diragukan sejumlah pihak, mulai dari Bulog, Bapanas, hingga Komisi IV DPR RI. Pada akhir tahun lalu cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog menipis tetapi tak bisa menyerap hasil panen petani lokal karena stoknya tidak mencukupi. Namun Kementan menyanggah pernyataan Bulog dan menyatakan hal itu terjadi lantaran Bulog tak menyerap hasil produksi saat panen raya.

Akhirnya, setelah melalui dua kali rapat koordinasi nasional (rakornas) bersama Presiden Joko Widodo alias Jokowi, pemerintah melalui Bulog memutuskan untuk mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton. Hingga kini, kegiatan impor beras masih berlangsung.

Pada 31 Desember 2022 lalu, BPS, Badan Pangan Nasional, Kementerian Perdagangan, beserta kementerian dan lembaga lainnya yang terkait melakukan survei ke lapangan untuk mengecek hasil produksi dalam negeri. Hasilnya, menurut Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, tak sesuai dengan data yang disodorkan Kementan. "Engga ada. Sudah dicek, tapi di lapangan enggak ada," kata dia.

Baca Juga: Global Melambat, Gubernur BI Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa Mencapai 5,3 Persen

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.