TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan menargetkan capaian lelang pada tahun 2023 senilai Rp 33 triliun di tengah ketidakpastian ekonomi dan resesi global. Target tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang nilainya Rp 30 triliun.

“Targetnya kita rencanakan Rp 33 triliun kalau tahun kemarin Rp 30 triliun kita men-challenge insan lelang Indonesia khususnya pejabat lelang. Dan ini target tertinggi sepanjang sejarah,” ujar Direktur Lelang DJKN Joko Prihanto dalam konferensi pers virtual pada Jumat, 20 Januari 2023.

Adapun pendapatan negara bukan pajak (PNBP) lelang juga targetnya naik untuk 2023 menjadi Rp 758 miliar dari tahun lalu senilai Rp 700 miliar. “Jadi kita upayakan setiap tahun meningkat minimal 5 persen,” ucap Joko.

Baca Juga: Aset Jiwasraya Rp 3,488 Triliun Belum Laku Dilelang, DJKN Beberkan Penyebabnya

Soal ancaman resesi terhadap pasar lelang, Joko mengatakan bahwa kemungkinan tidak ada pengaruhnya. Karena, penjualan melalui lelang memiliki karakter khusus yang tidak bisa ditemui di pasaran. Mulai dari barang-barang yang dijual dengan spesifikasi khusus hingga menggunakan nilai likuidasi yang menarik.

“Bukan murah, tapi kenyataannya saat pelaksanaan lelang harganya bisa menarik juga,” tutur Joko.

Sehingga, dia menambahkan, untuk resesi DJKN belum merasakan bagaimana pengaruhnya terhadap pasar lelang. Karena jika diperhatikan, dari segi pembeli saat lelang itu pasti ada saja.

“Para pembeli lelang itu ada, besi tua ada peminatnya, apartemen juga ada pelanggan-pelanggannya. Bahkan semakin bertambah dan kita harap transaksi lelang menjadi sarana jual beli yang menarik,” kata Joko.

Selanjutnya: Capaian lelang tahun 2022 sebesar Rp 35,23 triliun<!--more-->

Joko juga mengumumkan capaian lelang tahun 2022 senilai Rp 35,23 triliun. "Di tahun 2022 kita lelang ada target Rp 30 triliun dan saya bersyukur bangga karena capaian pokok lelang 2022 tercapai Rp 35 triliun," ujar dia.

Nilai transaksi itu didominasi oleh lelang hak tanggungan seperti yang diatur pada Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) sebesar 29,34 persen atau Rp 9 triliun. Jenis lelang lainnya yang memberi kontribusi besar antara lain lelang harta pailit Rp 2 triliun, lelang sukarela Rp 1 3 triliun, lelang barang milik negara atau daerah selain bea cukai Rp 0,8 triliun, lelang barang rampasan kejaksaan Rp 0,6 triliun, dan dari lelang eksekusi pengadilan Rp 0 ,4 triliun.

Sedangkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP lelang senilai Rp 850 miliar atau 121 persen melebihi target yang nilainya Rp 700 miliar. “Ini membanggakan bagi kami semua dan berharap 2023 juga ada pertumbuhan positif,” ucap dia.

Selain PNBP, transaksi lelang juga berkontribusi bagi penerimaan negara berupa hasil lelang yang masuk ke kas negara, penerimaan pajak, dan pemerintah daerah. Selama 2022, hasil lelang yang masuk ke kas negara sebesar Rp 1.571 miliar, pajak pusat sebesar Rp 266 miliar, dan pajak daerah sebesar Rp 93 miliar.

“Sehingga total penerimaan negara termasuk PNBP lelang di tahun 2022 mencapai Rp 2.789 miliar,” kata dia.

Baca Juga: DJKN : Marak Penipuan Lelang Menggunakan Media Sosial, Waspada