TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo yakin perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus berlanjut dan didorong oleh permintaan domestik yang semakin kuat. Pertumbuhan ekonomi 2022 diprakirakan naik ke kisaran 4,5-5,3 persen dipicu oleh kuatnya kinerja ekspor serta membaiknya konsumsi rumah tangga dan investasi non-bangunan.

“Pada 2023, pertumbuhan ekonomi diprakirakan berlanjut, meskipun sedikit melambat ke titik tengah kisaran 4,5-5,3 persen, sejalan dengan menurunnya prospek pertumbuhan ekonomi global,” ujar dia dalam konferensi pers di Gedung Thamrin Bank Indonesia, Jakarta Pusat, pada Kamis, 19 Januari 2023.

Baca: Sepertiga Dunia Terancam Resesi, Stafsus Menkeu: Pertumbuhan Ekonomi RI Capai 5 Persen

Perry memperkirakan konsumsi rumah tangga akan tumbuh lebih tinggi. Hal itu sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat pasca penghapusan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kebijakan Masyarakat (PPKM) oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Investasi diprediksi membaik

Investasi, kata Perry, juga diprediksi akan membaik didorong oleh membaiknya prospek bisnis, meningkatnya aliran masuk Penanaman Modal Asing (PMA), serta berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Ekspor diprakirakan tumbuh lebih rendah akibat melambatnya ekonomi global, meskipun akan termoderasi dengan permintaan dari Cina,” ucap Perry.

Dia menjelaskan, berdasarkan lapangan usaha, prospek sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, informasi dan komunikasi, serta konstruksi diprakirakan tumbuh cukup kuat. Hal tersebut didorong kenaikan permintaan domestik.

“Sementara secara spasial, pertumbuhan ekonomi yang kuat diprakirakan terjadi di seluruh wilayah seiring dengan perbaikan permintaan domestik,” tutur Perry.

Selain itu, BI juga menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2023 karena pertumbuhan ekonomi global semakin melambat dari prakiraan sebelumnya. "BI menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2023 menjadi 2,3 persen dari prakiraan sebelumnya sebesar 2,6 persen,” kata dia.

Selanjutnya: Hal itu disebabkan oleh fragmentasi...

<!--more-->

Hal itu, menurut Perry, disebabkan oleh fragmentasi politik dan ekonomi yang belum usai serta pengetatan kebijakan moneter yang agresif di negara maju. Selain itu, koreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi yang cukup besar dan disertai dengan meningkatnya risiko potensi resesi terjadi di Amerika Serikat dan Eropa.

Ditambah lagi dengan penghapusan Kebijakan Nol-Covid (Zero Covid Policy) di Cina, di mana dampaknya bakal menahan perlambatan pertumbuhan ekonomi global.

Tekanan inflasi global mulai berkurang

Menurut Perry, tekanan inflasi global terindikasi mulai berkurang sejalan dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi global.

Meskipun begitu, inflasi global tetap di level tinggi seiring dengan masih tingginya harga energi dan pangan, berlanjutnya gangguan rantai pasokan, dan masih ketatnya pasar tenaga kerja terutama di Amerika Serikat dan Eropa.

Sejalan dengan tekanan inflasi yang melandai, Perry melanjutkan, pengetatan kebijakan moneter di negara maju mendekati titik puncaknya. Hal ini ditandai dengan suku bunga diprediksi masih akan tetap tinggi di sepanjang 2023.

“Ketidakpastian pasar keuangan global juga mulai mereda sehingga berdampak pada meningkatnya aliran modal global ke negara berkembang. Tekanan pelemahan nilai tukar negara berkembang juga berkurang,” tutur Perry.

Baca juga: Potensi Hilirisasi Industri, Bos Kadin: Memacu Pertumbuhan Ekonomi RI

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.