TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa dana pemerintah daerah (Pemda) di perbankan saat ini sebesar Rp 123,74 triliun per Desember 2022. Sri Mulyani juga mengatakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tampak geram karena daerah tidak menggunakan secara maksimal kas anggarannya dan hanya parkir di perbankan.

Baca juga : Sri Mulyani: Dana Pemda di Perbankan Rp 123,7 T Akhir 2022, Tertinggi dalam 3 Tahun Terakhir

"Kami akan terus bekerja sama dengan daerah untuk terus menjaga agar optimalisasi anggaran yang sudah dialokasikan bisa bermanfaat bagi masyarakat," ujar Sri Mulyani dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda tahun 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023.

Sri Mulyani menjelaskan, dana Pemda itu tercatat turun 48,4 persen ketimbang bulan sebelumnya (month-to-month/mtm) yang sebesar Rp 239,8 triliun. Meski begitu, bila dibandingkan periode serupa pada tahun sebelumnya (year-on-year/yoy), angka itu naik 9,14 persen dari Rp 113,38 triliun pada Desember 2021.

Adapun penurunan saldo Pemda di perbankan pada Desember 2022 ketimbang bulan sebelumnya di antarnaya karena peningkatan realisasi belanja daerah pada periode bulan Desember 2022.

Tapi bila ditilik lebih jauh, kata Sri Mulyani, saldo dana per Desember 2022 itu adalah saldo tertinggi dari tiga tahun terakhir. Hal ini karena tingginya realisasi pendapatan daerah yang belum diikuti dengan serapan belanja yang optimal.

Baca juga : Sri Mulyani ke Kementerian dan Pemda: Harus Makin Tepat Kelola Anggaran, Tak Boleh Ada Korupsi

Pada tahun 2022 tercatat Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 288,17 triliun yang didominasi oleh pajak daerah sebesar Rp 209,47 triliun.

Tak hanya PAD, Sri Mulyani menyebutkan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang diberikan oleh pemerintah pusat sebesar Rp 816,2 triliun pada tahun 2022. Angka ini naik 3,9 persen (yoy) dari Rp 785,7 triliun pada 2021 sebagai komitmen pemerintah untuk pemulihan ekonomi dan pembangunan di daerah.

Sementara itu, lanjut Sri Mulyani, APBN 2023 tetap akan menjadi instrumen penting menjaga ekonomi dan rakyat dari risiko resesi dunia dan guncangan geopolitik.

"Anggaran 2023, pendidikan mencapai Rp 612 triliun; perlindungan sosial Rp 476 triliun; kesehatan Rp 178 triliun; ketahan energi Rp 341 triliun; ketahanan pangan Rp 104 triliun; infrastruktur Rp 392 triliun," kata Sri Mulyani.

Untuk itu, Sri Mulyani juga meminta Pemda dengan APBD untuk menyetarakan usaha pemerintah pusat. Pemerintah daerah diminta untuk bisa menggunakan dengan arif dan bijak APBD dalam memutar roda perekonomian. Sehingga, kas daerah yang mengendap di perbankan tidak semakin menumpuk.

"Berbagai hal yang bisa digunakan untuk mengendalikan dan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi adalah APBD untuk ketahanan pangan," jelas Sri Mulyani.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan, bahwa pada 2022 pemerintah pusat memiliki alokasi anggaran sebesar Rp 104 triliun dalam upaya ketahanan pangan. Sementara di daerah, masing-masing bisa mengalokasikan Rp 14,2 triliun untuk menjaga ketahanan pangan di daerah.

Demikian juga dalam penyaluran dana bantuan sosial, di mana pada 2022 pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp 476 triliun dan pemerintah daerah sebesar Rp 19 triliun.

Baca juga : Pemulihan Ekonomi Tahun 2022 Merata, Sri Mulyani Ingatkan untuk Tetap Waspada

Kombinasi anggaran pemerintah pusat melalui APBN dan pemerintah daerah melalui APBD bisa berjalan beriringan, agar dapat mendorong daya beli masyarakat. Karena Indonesia memiliki target untuk bisa menurunkan dengan cepat tingkat kemiskinan ekstrem dan stunting.

Sri Mulyani berharap, pada 2023, pemerintah daerah juga bisa tetap mengalokasikan APBD-nya dalam upaya menjaga ketahanan pangan. Peran kepala daerah dalam mengelola APBD, dinilai Sri Mulyani sangat krusial.

"Karena anggarannya ada. Ini masalah leadership dan deliver, di mana pimpinan daerah melakukan monitoring dan melihat secara langsung ditingkat masyarakat," ujarnya.

"Pesan terakhir di 2023, ini untuk seluruh Pemda dan lembaga. Kita tetap waspada karena situasi 2023 ditandai dengan situasi geopolitik yang susah diprediksi," kata Sri Mulyani lagi.

Pemerintah, kata Sri Mulyani, akan terus kerja sama dengan daerah untuk terus menjaga agar optimalisasi anggaran yang sudah dialokasikan bisa betul-betul bermanfaat bagi masyarakat.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini