Menteri PUPR Basuki Hadimuljono ketika ditemui di Kementerian PUPR, Kamis, 1 Desember 2022. Basuki menyebut semakin banyak investor yang berminat berinvestasi di IKN. TEMPO/Riri Rahayu
Sedangkan untuk dukungan teknis lainnya dialokasikan sebesar Rp210 miliar dan dukungan manajemen Rp300 miliar.
Kementerian PUPR pada tahun 2022 telah membangun 3.998 unit rumah susun.
Kemudian Kementerian PUPR juga telah membangun 4.039 unit rumah khusus, 186.172 unit rumah swadaya melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Lalu membangun 20.757 unit prasarana sarana dan utilitas (PSU) bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menyatakan pembangunan setidaknya 36 unit rumah jabatan menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (KIPP IKN) sudah siap untuk dimulai.
Ia mengemukakan bahwa setidaknya sekitar 36 unit rumah jabatan Menteri akan dibangun Kementerian PUPR di lokasi persil 104 dan 105 KIPP IKN.
Iwan menerangkan, pihaknya akan berusaha agar proses pembangunan dapat terlaksana dengan baik di lapangan, serta juga mengawal jadwal pekerjaan sesuai perencanaan yang telah ditentukan serta menjamin hasil pekerjaan berkualitas.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
Layanan Starlink sudah Ada di IKN, Tersedia di Area Strategis Kawasan Inti Pemerintahan
8 jam lalu
Layanan Starlink sudah Ada di IKN, Tersedia di Area Strategis Kawasan Inti Pemerintahan
OIKN berkolaborasi dengan Tony Blair Institute Indonesia yang sudah menyediakan beberapa set Starlink Flat High-Performance Kit untuk dipasang di ibu kota baru tersebut
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
1 hari lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
