TEMPO.CO, Jakarta - Analis tata kota dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Arsitektur, Lanskap, dan Teknologi Lingkungan (FALTL) Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, mengatakan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) harus belajar dari kota-kota lain. Dia mencontohkan Batam di Kepulauan Riau dan Bumi Serpong Damai (BSD City) di Banten.

"Harus banyak belajar dari kasus Batam. Tingginya pendatang ternyata tidak sesuai harapan mereka. Dikira banyak lapangan kerja, tapi yang datang bukan tenaga terampil dan sesuai kebutuhan pembangunan industri di Batam waktu itu," ujar dia kepada Tempo pada Senin, 16 Januari 2023.

Baca: Pembangunan IKN, PUPR: Proyek Rp 25 triliun Terkontrak

Menurut Yayat, untuk membangun kota baru, tidak ada batasan waktunya. Dia menjelaskan bahwa kota akan terus dibangun seiring dinamika sosial ekonomi penduduknya.

BSD butuh waktu tumbuh 30 tahun

Namun untuk suatu kota baru yang dimulai dari awal membutuhkan waktu sekitar 20 sampai dengan 30 tahun. "Dan ya belajar dari BSD-lah yang rata-rata tumbuh kembang hingga 30 tahunan," ucap dia.

Yayat menuturkan, aspek utama pembangunan kota yang utama adalah pembiayaan. Kalau swasta, kata dia, pasti sudah punya pengalaman dalam skala yang tidak terlalu besar, misalnya antara 1.000 sampai dengan 3.000 hektare.

Namun, sebuah ibu kota yang cukup besar dan luas, juga membutuhkan kepastian anggaran yang mendukung dari sumber utamanya yaitu anggaran pemerintah sebagai pemicu pertumbuhan kota.

Jika kota itu punya fungsi strategis secara ekonomi dan transportasi, maka dana internasional atau invenstor pasti akan cepat masuk. Kota yang memiliki sumber daya utama disektor ekonomi seperti industri tentu akan lebih cepat lagi perkembangannya.

“Jadi untuk IKN harus banyak kombinasi antara fungsi pemerintah, fungsi industri, atau wisata. Jika mampu menjadi pusat layanan internasional akan lebih bagus lagi, seperti Abu Dhabi sebagai hub transit internasional dan Roterdam hub perdagangan laut, dan lain-lain,” kata Yayat.

Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos Adiwijaya sebelumnya membeberkan prioritas pembangunan ibu kota baru di tahun 2023 yang berlokasi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tersebut.

“Prioritas pembangunan di IKN 2023 sesuai paket yang sudah ditetapkan dan sedang dalam proses lelang, total ada 15 kegiatan,” ujar Jaka saat dihubungi pada Kamis, 12 Januari 2022.

Lima belas proyek tersebut dibagi ke dalam tiga sektor. Pertama, sektor sumber daya air dengan satu kegiatan yakni pembangunan embung KIPP Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kedua, sektor bina marga dengan tiga kegiatan, yakni pembangunan jalan akses persemaian IKN Mentawir, pembangunan dermaga logistik pembangunan IKN, dan duplikasi jembatan Pulau Balang Bentang Pendek.

Selanjutnya: Sektor ketiga adalah cipta karya...

<!--more-->

Sektor ketiga adalah cipta karya yang memiliki 11 kegiatan proyek. Sebelas proyek itu meliputi pembangunan instalasi pengolahan air IPA dengan kapasitas 300 liter per detik dan bangunan pendukung sistem penyediaan air minum (SPAM) Sepaku.

Selain itu ada proyek jaringan perpipaan transmisi air minum SPAM Sepaku paket 1 dan 2. Ada juga pembangunan jaringan distribusi (JDU) dan jaringan distribusi pembagi (JDP) SPAM Sepaku tahap 1, serta pembangunan IPAL 1, 2, 3 kawasan inti pusat pemerintahan IKN.

Selain itu ada proyek pembangunan tempat penglolahan sampah terpadu 1 KIPP-IKN, pembangunan bangunan gedung dan kawasan kantor kementerian koordinator 1, 2, 3, dan 4.

15 proyek IKN masuk proses lelang

Dengan lima belas proyek yang masuk dalam proses lelang saat ini, Jaka mengaku masih optimistis dengan target pemerintah untuk menggelar Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT RI) bisa digelar di ibu kota baru. “Insya Allah optimistis kalau 17 Agustus 2024 dapat dilaksanakan di IKN,” tuturnya.

Sementara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan sebanyak 29 paket dari 34 paket proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah terkontrak.

"Sebanyak 29 paket pekerjaan telah terkontrak," ujar Ketua Satuan Tugas (satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga di Balikpapan, Kalimantan Timur pada Sabtu, 14 Januari 2023.

Danis menambahkan, adapun paket-paket pembangunan IKN yang telah terkontrak tersebut seperti Kantor Presiden, Gedung Kementerian Koordinator, pembangunan Gedung Kawasan Sekretariat Negara, dan instalasi pengolahan air limbah. Sedangkan untuk total nilai paket pembangunan IKN yang telah terkontrak tersebut mencapai sekitar Rp 25 triliun.

Sebelumnya, Kementerian PUPR telah menyusun rencana/tahapan pembangunan infrastruktur dasar di IKN Nusantara periode 2022-2024 dengan total anggaran sebesar Rp 43,73 triliun.

Dalam pelaksanaan pekerjaan, Kementerian PUPR mengingatkan para pejabat pembuat komitmen (PPK) dan penyedia jasa untuk selalu bertindak profesional, kerja cepat, kerja keras, dan kerja produktif, memeriksa permasalahan di lapangan dan aktif menemukan solusi, serta berorientasi pada hasil nyata.

Kementerian PUPR akan memastikan pekerjaan pembangunan IKN segera dimulai setelah penandatanganan kontrak agar infrastruktur dasar IKN dapat selesai sesuai target pada tahun 2024.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menargetkan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) tahap I di Ibu Kota Negara (IKN) selesai tahun 2024. KIPP yang dimaksud mencakup antara lain pembangunan perkantoran Presiden dan Wakil Presiden, penyediaan air minum, sanitasi, drainase, jalan nasional, dan jalan tol dari Balikpapan di Kalimantan Timur ke IKN.

MOH KHORY ALFARIZI | RIRI RAHAYU

Baca juga: Kementerian PUPR Targetkan Impounding Bendungan Sepaku Semoi di IKN Juni 2023

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.